BeritaKaltim.Co

Pergantain Tahun Sudah Dekat, Camat Bontang Utara Kerja hingga Malam

 

BONTANG, beritakaltim.co – Masa pergantian tahun sudah di depan mata. Camat Bontang Utara mempercepat penyusunan surat pertanggungjawaban (SPj) dokumen pencairan berbagai program dari enam kelurahan di lingkungannya.

Momen pergantian tahun merupakan masa paling menyita waktu untuk bagian pengurusan dokumen atau berkas keuangan di tiap instansi. Mengingat peran mereka begitu krusial pada setiap instansi.

Dengan begitu, Camat Bontang Utara, Zemmy Hasz mengatakan, salah satu program yang terlaksana di enam kelurahan misalnya Produta, SPj dari tiap kelurahan tersebut kian menumpuk dan harus rampung sebelum pergantian tahun.

Belum lagi kegiatan rutin lainnya yang juga dilaksanakan Camat Bontang Utara. Sehingga harus menguras temaga dan diperlukan kerja ekstra. Bendahara atau bagian keuangan bekerja hingga larut malam, bahkan sabtu dan minggu pun tetap kerja.

Lanjut Zemmy, proses pencairan sangat bergantung pada kecepatan pihak kelurahan menyelesaikan dokumen mereka. Dikarenakan, harus dilakukan verifikasi terlebih dahulu agar dapat berjalan seperti yang direncanakan.

Berkaca dari tahun lalu, Camat Zemmy merasa crowded dan lambat penanganannya. Sehingga, disiasati agar bersama pihak kelurahan dapat berkumpul pada satu meja guna mempermudah prosesnya.

Tahun lalu belum dilakukan hal seperti ini. Pihaknya pun sempat mendapat dikomplain dengan hal ini. Kata Zemmy, sekarang tidak ada yang tertutup. Pihaknya terbuka semua dan tidak pilih kasih. Duduk satu meja, dan menyelesaikan pekerjaan.

“Utamanya kita kerja. Jangan lagi seperti sebelum-sebelumnya,” tegas Zemmy saat ditemui di kantornya, Jumat (23/11/2018).

Di wilayah Kecamatan Bontang Utara, program Produta misalnya melibatkan sekitar 350 SPM dari 205 RT. Jumlah ini terbilang sangat banyak untuk dilakukan verifikasi dokumen yang sangat dibutuhkan seiring pelaksanaannya.

Hal ini dilakukan agar ada kerja sama yang baik. Harus ada sinergisitas untuk meringankan beban pekerjaan tersebut. Walaupun di dalam Permendagri nomor 5 tahun 2003 merupakan wewenang Kecamatan, tidak menutup kemungkinan merangkul pihak kelurahan agar turut bahu membahu menyelesaikannya.

Semua dokumen, kata Zemmy harus diverifikasi. Harus sesuai dengan HPS, nomor rekening, harga standar satuan dan tidak sembarangan. Rujukannya yakni dari Perwali dahulu, aturan yang membolehkan apa saja kemudian nomor rekening diperiksa kembali, kuitansi, nominal dan sebagainya.

Ia menyebut, pekerjaan keuangan memang bukan pekerjaan yang mudah. Para pekerja memerlukan konsentrasi penuh dalam pelaksanaannya. Mereka harus cermat dan cerdas dalam memeriksa secara terperinci satu demi satu berkas yang sedang diurus.

Zemmy menginginkan, dengan adanya tim yang sudah terbentuk dan sangat baik ini agar tidak diobrak-abrik lagi. Dipindah kesana kemari melalui sistem mutasi. Sebisa mungkin menjaga konsistensi.

“Komitmen dan melaksanakan pekerjaan sesuai peraturan, serta tidak dibuat ambigu dari sebuah persoalan,” pungkasnya. (adv/ar)

Comments are closed.