SAMARINDA, beritakaltim.co– Misi pertama Pemprov Kaltim, Berdaulat Dalam Pembangunan Sumber Daya Manusia Yang Berakhlak Mulia dan Berdaya Saing, Terutama Perempuan, Pemuda dan Penyandang Disabilitas. Hal ini menunjukkan Pemprov Kaltim serius pada komitmennya meningkatkan peran dan keterlibatan perempuan dalam pembangunan.
Hingga akhir pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kaltim 2018-2023, Pemprov Kaltim menargetkan harus mampu menyerap sekitar 400 ribu tenaga kerja perempuan. Ini untuk mencapai Indeks Pembangunan Gender (IPG) 90 persen pada dimensi keterlibatan perempuan dalam peningkatan ekonomi.
“Tanpa kerja bersama melibatkan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait, tidak mungkin kita bisa mencapai angka itu. Dari posisi sekarang 85,62 persen menuju 90 persen bukan hal gampang, kita harus optimis terwujud dalam lima tahun kedepan” ujar Kepala Dinas Kependudukan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DKP3A) Kaltim Halda Arsyad, melalui Sekretaris DKP3A Kaltim Zaina Yurda, saat memimpin Rapat Forum Perangkat Daerah, di Kantor DKP3A Kaltim, Senin (10/12).
Berdasarkan misi pertama tersebut, DKP3A Kaltim menyelaraskan dengan Visi Misi Pemprov Kaltim. Beberapa program kegiatan yang berkaitan dengan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak antara lain, penguatan kelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) dengan indikator kinerja program peningkatan implementasi PUG, program penanggulangan kemiskinan bidang pemberdayaan perempuan dengan indikator kinerja program meningkatnya pelaksanaan PUG bidang ekonomi perempuan, program kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan bidang ekonomi dengan indikator kinerja program meningkatnya peran perempuan dalam membangun ekonomi keluarga.
“Selanjutnya, program penguatan kelembagaan PPPA dengan indikator kinerja program rasio KDRT, program perlindungan anak dengan indikator kinerja program penurunan angka perkawinan anak, dan program peningkatan perlindungan dan pemenuhan hak anak dengan indikator kinerja program meningkatnya peringkat kriteria kabupaten/kota layak anak,” katanya.
Secara umum, kata dia, sejauh ini pemprov sudah menunjukan memberi ruang cukup besar terkait keterlibatan perempuan dalam pembangunan. Dibuktikan sudah banyak perempuan diberi kesempatan menduduki jabatan strategis di lingkup Pemprov Kaltim.
Bukan sekadar pada posisi pejabat esselon IV dan esselon III, tapi juga cukup banyak pada posisi esselon II. Tercatat terdapat 9 orang diberi amanah menjadi esselon II baik kepala biro, kepala badan, kepala dinas, hingga Pj Sekprov Kaltim.
Itu sebelum berkurang 3 pejabat esselon II yang memasuki masa purna tugas. Dan artinya sekarang tersisa 6 orang pejabat esselon II perempuan. Demikian di dunia politik. Sudah jelas ada delapan persen perempuan yang lolos menjadi anggota legislatif di tingkat provinsi.
Adapun program kegiatan yang akan dilakukan mengejar target tersebut diantaranya bekerjasama dengan Disnakertrans Kaltim dengan menyiapkan tenaga kerja terampil. Memberi pelatihan para pencari kerja perempuan untuk dipersiapkan merebut potensi lowongan pekerjaan yang ada.
“Sebagai contoh seiring beroperasinya Bandara APT Pranoto Samarinda tentu akan diikuti dibukanya banyak lowongan pekerjaan. Peluang-peluang yang ada tersebut kita siapkan program pelatihannya agar mereka siap merebut peluang,” tutur Yurda. (DKP3AKaltim/rdg)
Comments are closed.