SAMARINDA, beritakaltim.co- Kabar ‘duka’ partai politik di Kaltim. Menjelang pesta demokrasi Pemilihan Presiden dan pemilihan legislative 17 April 2019, tiba-tiba Dewan Pengurus Pusat (DPP) PKS (Partai Keadilan Sejahtera) merombak kepengurusan DPW PKS Kaltim.
Pergantian tiba-tiba itu bikin nyesek sejumlah pengurus PKS Kaltim. Apalagi, tak ada SK yang diterima para pengurus yang diganti. Pengumuman perombakan hanya menggunakan fasilitas media sosial WA (WhatsApp) yang dibacakan pengurus DPP PKS Wilayah Dakwah Kalimantan saat berada di Balikpapan.
Jabatan Ketua DPW PKS Kaltim yang semula dijabat Masykur Sarmian, diganti oleh Harun Al Rasyid. Kemudian diunsur Wakil dijabat Saiful Aduar dan Sekretaris dijabat Arif Kurniawan. Adapun, bendahara dijabat Khoiruk Alim dan Kepala Badan Kehormatan Sariko.
Komposisi lain, Sekretaris Majelis Pertimbangan Wilayah dijabat Ardiansyah dan Kepala Majelis Pertimbangan Wilayah Ali Hamdi, Kepala Dewan Syariah Wilayah dijabat Imam Sujuis dan Sekretaris Dewan Syariah Wilayah dijabat Sarwono.
Masykur Sarmian menjadi ketua DPW PKS Kaltim periode 2015-2020. Dia terpilih bersama 8 kandidat lainnya melalui Pemilihan Umum Internal (PUI) PKS Kaltim. Sebanyak 9 kader terbaik itu kemudian diajukan ke DPP PKS yang akhirnya menetapkan Masykur Sarmian memimpin partai tersebut. Pria kelahiran Surabaya, 12 Agustus 1966 itu kemudian dilantik usai Musyawarah Wilayah (Muswil) di Balikpapan pada 10-11 Oktober 2015.
Lantaran Masykur Sarmian yang pernah jadi Wakil Ketua DPRD Samarinda periode 2004-2009 ini terpilih secara demokratis, para pengurus PKS Kaltim bereaksi keras atas terbitnya pengumuman pelengseran Masykur.
“Kami protes atas perombakan ini,” ujar Mulhadi Ismail, yang mewakili 10 DPD PKS se-Kaltim. Ketua DPD PKS Balikpapan ini menilai ada kejanggalan di balik pemecatan Masykur Sarmian.
Protes keras datang juga dari Hadi Mulyadi, Anggota Majelis Syuro PKS periode 2015 – 2020, yang kini menjabat Wakil Gubernur Kaltim. Mantan Ketua DPW PKS 2 periode ini tak ragu untuk melakukan perlawanan ke DPP.
Langkah yang akan dilakukannya bersama dengan kader PKS Kaltim adalah mengirim surat protes ke DPP PKS di Jakarta. Alasan yang dikemukannya, karena perombakan itu membuat guncangan di tubuh partai sehingga mengganggu soliditas menjelang Pemilu dan Pileg.
Menurutnya, saat ini pengurus PKS Kaltim di bawah kepemimpinan Masykur Sarmian sudah baik dan solid menghadapi Pilpres dan Pemilu. PKS Kaltim termasuk daerah pemilihan yang selalu mendapat kursi di DPR RI.
“Jadi dalam perlawanan kita ke DPP, meski harus dipecat oleh DPP saya siap,” ucap Hadi kepada Wartawan yang mewawancarainya ketika meninjau lokasi longsor di Sangasanga, Kukar, Kamis (27/12/2018).
Apa dasar dilengserkannya Maskur Syarmian dari Ketua DPW PKS Kaltim sampai sejauh ini tidak dimengerti oleh Hadi Mulyadi maupun pengurus dan kader partai tersebut. Namun, diakui, di tubuh partai mereka ini sedang terjadi perombakan pengurus di beberapa daerah. Di antaranya di Bali dan Sumatera Utara. Juga di beberapa kabupaten di Jawa Tengah.
Dari penelusuran beritakaltim.co melalui jejak digital pemberitaan media, perombakan struktur PKS Sumut juga hanya dibacakan Tifatul Sembiring di Hotel Madani Medan. Begitu juga di Bali, yang akhirnya membuat kadernya ramai-ramai mengundurkan diri. Begitu juga di Banyumas dan Mojokerto Jawa Tengah.
Kuat dugaan perombakan pengurus daerah itu sebagai upaya dari Presiden PKS Sohibul Iman untuk menguatkan kepengurusannya. Selama ini di kepengurusan daerah masih dikuasai oleh kelompok mantan Presiden PKS Anis Matta atau yang dikenal dengan sebutan kubu Osan. #le/
Comments are closed.