Setahun Blok Mahakam Dikelola Pertamina, Orang Kaltim Masih ‘Berkelahi’

oleh -915 views
Wakil Gubernur Kaltim Hadi Mulyadi saat menerima para demonstran. (foto indcyber.com)

SAMARINDA, beritakaltim.co- Sampai di ujung tahun 2018, persoalan PI (Participating Interest) 10 persen saham daerah (Pemkab Kukar dan Pemprov Kaltim) di Pertamina Hulu Mahakam (PHM) yang mengelola Wilayah Kerja (WK) Mahakam belum berujung kesepakatan juga.

Hal itu dipicu oleh komposisi bagi saham sejak zaman Gubernur Kaltim Awang Faroek Ishak, yakni Pemprov melalui BUMD mengelola 66,5 persen dan Kukar 33,5 persen. Komposisi ini ditolak warga Kukar dengan cara demonstrasi ribuan orang dengan nama Koalisi Masyarakat Kukar Bersatu (KMKB), Kamis (27/12/2018).

Opsi mereka; Kukar dapat separuh dari 10 persen saham PI. Alasannya klise, karena sumur minyak dan gas yang dulu digarap Total EP Indonesia itu berada di perut Kabupaten Kukar.

“Keputusan Pemprov Kaltim yang menyatakan pembagian dana PI Blok Mahakam 66,5 persen untuk Pemprov Kaltim dan 33,5 persen untuk Kukar, kami rasa tidak adil. Kami minta supaya pembagian PI Blok Mahakam untuk Kukar 50 persen,” ucapTauhid Aprilian Nor, Koordinator KRKB kepada Wartawan.

Aksi itu yang kedua kali. Sebelumnya 12 November 2018 massa dari Kukar yang merupakan gabungan anggota dari beberapa organisasi melakukan gerakan serupa. Intinya; harus ada ketegasan dari Pemprov Kaltim, yakni mengubah komposisi kepemilikan saham dari PI di perusahaan migas yang dulu dikerjakan Total EP Indonesie itu.

Dengan berjalan kaki dari GOR Segiri Samarinda ke Kantor Gubernur Jalan Gajah Mada, massa akhirnya diterima Wakil Gubernur Hadi Mulyadi. Sikap Pemprov Kaltim di bawah kepemimpinan Isran Noor – Hadi Mulyadi, tegas. Mereka meminta kajian akademis agar distribusi saham ke Kukar sebagai daerah penghasil maupun ke provinsi bisa proporsional.

“Tidak usah demo lagi. Saya minta akademisi mengkaji berapa yang layak untuk Kukar dan daerah lain di Kaltim juga,” ucap Hadi.

“Jadi tidak ada angka mati. Nanti Biro Ekonomi bersama para akademisi yang akan mengkaji karena mereka punya instrumennya. Yang penting secara akademik bisa dipertanggungjawabkan, bukan sekadar hitung-hitungan di atas kertas,” tegasnya.

“Perkelahian”  yang dipicu persoalan komposisi Pemprov 65,5 – 33,5 Kukar sudah berlangsung sejak tahun lalu ketika Bupati Rita Widyasari belum masuk penjara karena kasus korupsi. Komposisi tersebut datang dari rekomendasi Satgas Pengembangan Hulu Migas Kaltim  yang dibentuk pemerintahan Awang Faroek Ishak saat menjabat Gubernur Kaltim. Ketua Satgas adalah Ichwanuddin.

Rita Widyasari tadinya optimistis Kukar dapat 60 persen dan Pemprov Kaltim 40 persen. Dengan komposisi yang direkomendasikan oleh Satgas, Rita berkeras tak mau tandatangan.

“Masa kita yang dapat 33 persen,” tolak Rita pada medio Juni 2017 silam.

Bupati perempuan yang kini statusnya sudah non aktif sebagai bupati itu pantas tak menerima keputusan Satgas. Karena jauh hari sebelumnya, sudah ada kesepakatan antara dirinya selaku Bupati Kukar dengan Awang Faroek Ishak sebagai Gubernur Kaltim, yakni Kukar 60-40 Pemprov Kaltim.

Kesepakatan itu ternotulensi berlangsung di Hotel Kempinski, 18 Desember 2011. Selain Awang Faroek dan Rita, ada Ketua DPRD Kaltim saat itu Mukmin Faisyal. Disaksikan juga para direktur Perusahaan Daerah (Perusda) PT Migas Mandiri Pratama (MMP) Kaltim yang bakal mengelola saham tersebut.

Kenapa sekarang komposisinya berubah?

Keputusan Satgas karena munculnya Peraturan Menteri ESDM Nomor 37 Tahun 2016. Dalam aturan itu PI 10 persen merupakan besaran maksimal PI pada kontrak kerja sama (KKS) yang wajib ditawarkan kontraktor kepada BUMD atau BUMN.

Disebutkan pula, kepemilikan saham BUMD dan PI 10 persen tidak bisa diperjualbelikan, dialihkan, ataupun dijaminkan. Kemudian status BUMD disahkan melalui peraturan daerah dan berbentuk perusahaan daerah (100 persen pemerintah daerah) atau perseroan terbatas (minimal 99 persen pemerintah daerah dan sisanya terafiliasi dengan pemerintah daerah).

Dalam Kepmen itu juga disebutkan peran seorang Gubernur. Dalam skema kerjasama tersebut gubernur yang mengkoordinir, menyiapkan, dan menunjuk BUMD penerima penawaran PI 10 persen.

Kemudian, kontraktor membiayai lebih dulu besaran kewajiban BUMD. Lalu, pengembalian pembiayaan kepada kontraktor dilakukan tiap tahun tanpa bunga (0 persen) dari hasil produksi bagian BUMD dengan tetap menjamin penerimaan bagi hasil untuk BUMD.

Lantaran Kepmen itu, Pemprov Kaltim maupun Pemkab Kukar tidak perlu dibayar lunas pembelian saham PI seperti layaknya membeli saham perusahaan. Dengan kata lain, Pemkab Kukar dan Pemprov Kaltim cukup ‘ongkang-ongkang’ kaki, tidak perlu menyiapkan uang modal untuk membeli 10 persen saham perusahaan yang kini dikelola PHM.

Setelah Blok Mahakam diambilalih Pertamina 100 persen, perusahaan pelat merah itu dapat melakukan share down kepada kontraktor eksisting maksimal 39 persen. Kontraktor yang dimaksud adalah pengelola pertama, yakni Total EP Indonesie dan Inpex Corporation.

Selain itu, wajib memberikan 10 persen kepada BUMD. Sehingga dengan komposisi itu Pertamina masih tetap dominan menguasai saham, yakni 51 persen.

Sekarang, setelah 1 tahun Blok Mahakam dikelola Pertamina, urusan perusahaan daerah yang menampung saham 10 persen itu belum juga mendapat kesepakatan antara Pemprov dan Pemkab Kukar. Pihak Pemprov tetap mengusulkan perusahaan patungan dengan nama Perusda Mandiri Migas Pratama (MMP) Mahakam. Sedangkan Kukar menyiapkan Perusda Mahakam Gerbang Raja (MGR). #le