Komisi III DPRD Bontang Mempertanyakan Kejelasan Pembayaran Ganti Untung Oleh Graha Power Kaltim

oleh -135 views

BONTANG, Beritakaltim.co — Komisi III DPRD Kota Bontang gelar rapat kerja dengan kelompok tani rumput laut usaha maju, Dinas Ketahanan Pangan, Perikanan, dan Pertanian (DKP3) dan Dinas Lingkungan Hidup (DLH). Terkait tindak lanjut ganti untung bagi kelompok tani rumput laut dari Tihi-Tihi.

Hadir dalam kegiatan tersebut Ketua Komisi III DPRD Bontang, Rustam dan anggota Komisi III DPRD Bontang yaitu Suhut Hariyanto, Agus Suhadi, Rusli, Muhammad Dahnial, dan Sulhan. Kegiatan diselenggarakan di Ruang Rapat Sekretariat (DPRD) Kota Bontang, Jl. Bessai Berinta Kelurahan Bontang Lestari, Senin,(11/2/2019).

Ketua Komisi III DPRD Bontang, Rustam menjelaskan, pihaknya memfasilitasi kelompok tani rumput laut usaha maju, untuk meminta ganti untung atas kegiatan dredging (pengerukan) yang dilakukan oleh PT. Graha Power Kaltim karena menganggu usaha budi daya rumput laut mereka.

Iapun meminta kejelasan apakah kelompok tani rumput laut usaha maju masuk ke dalam data DKP3 untuk Kelompok yang terkena dampak dari kegiatan PT. GPK dan harus mendapatkan ganti untung.

“Apabila di data DKP3 ternyata kelompok Usaha Maju terdata sebagai kelompok nelayan yang terdampak, maka tolong dibuatkan rekomendasinya kepada kami, sehingga nantinya kami bisa membawa rekomendasi tersebut pada saat memanggil pihak PT. GPK untuk mendapatkan solusinya,” ungkapnya.

Syamsu Wardi, Kepala Bidang Tangkap dan Budidaya, Dinas Ketahanan Pangan, Perikanan Dan Pertanian DKP3 Kota Bontang menjelaskan, pihaknya mengalami kesulitan berkomunikasi dengan pihak PT. GPK, menurut, penjelasan PT. GPK semenjak awal kegiatan pada tahun 2017 akan melakukan berkegiatan dangan 2 tahap. Di mana tahap 1 adalah pengerukan dermaga untuk kolam labuh dan tahap 2 adalah pengerukan alur.

“Proses pengantian ganti untung tahap 1 telah selesai melalui TNI AL untuk para kelompok nelayan petani rumput yang terkena dampak. Kami hanya memberikan data kelompok nelayan yang terdampak saja kepada pihak TNI AL, pada saat itu kami berpikir bahwa untuk ganti rugi sudah clear. tetapi dengan adanya kasus ini kami berharap dapat difasilitasi untuk dapat bertemu pihak PT. GPK untuk memberikan data yang ada di kami agar sesegera mungkin mendapatkan solusi untuk masalah ini,” jelasnya.

“Karena pada pendataan pada tahap 1 wilayah kelompok tani rumput laut usaha maju tidaklah masuk daerah terdampak. Sementara untuk pengerjaan tahap 2, barulah daerah mereka masuk ke dalam daerah terdampak. Kami berharap data yang kami miliki ini dapat diperlihatkan kepada pihak PT. GPK sehingga kelompok tani rumput laut usaha maju mendapatkan solusi yang mereka inginkan dari PT. GPK,” tambahnya.

Sementara itu anggota komisi III DPRD Bontang, Suhut Haryanto mengatakan, kejadian seperti ini sudah sangatlah sering terjadi. Ini memerlukan perhatian khusus sehingga ke depannya apabila ada kegiatan dredging yang lokasinya berdekatan dengan kelompok nelayan dan petani rumput laut, maka proses pengantian kerugian yang disebabkan oleh kegiatan tersebut dapat cepat terselesaikan.

“Saya ingin kedepannya apabila ada kegiatan dredging yang berdekatan dengan kelompok nelayan maka disampaikan kepada perusahaan bahwa apa saja dampak yang akan ditimbulkan oleh kegiatan tersebut sehingga pihak perusahaan dapat diminta menyiapkan apa saja yang diperlukan agar kegiatan mereka dapat berlangsung dengan lancar,” harapnya.#Adv. RDY.