Jamkesda Dicabut, Pemkot Bontang Kucurkan Rp22 Miliar untuk BPJS Warga tidak Mampu

oleh -292 views

BONTANG, Beritakaltim.co -– Anggota Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Bontang, Setiyoko Waluyo menanyakan perihal Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda) yang mulai awal Januari 2019 sudah tidak berlaku lagi. Hal tersebut ditanyakan olehnya kepada Wali Kota Bontang, Neni Moerniaeni saat menyampaikan intrupsi pada Rapat Pripurna ke-4 Masa Sidang II DPRD kota Bontang, Selasa, (12/2/2019).

Menurut Setiyoko Waluyo, tidak berlakunya Jamkesda akan menimbulkan beberapa masalah salah satunya masyarakat yang awalnya telah memiliki kartu BJPS dan kemudian pindah ke Jamkesda pada saat Jamkesda tersebut dihapus, mereka diminta membayar tunggakan BPJS agar kartu BPJS yang mereka miliki dapat aktif kembali.

Selain itu, kata dia, tenaga kependidikan yang bekerja di yayasan berbadan hukum, tidak mendapatkan bantuan dalam hal pembayaran BPJS dan tidak semua yayasan tersebut memiliki kemampuan menanggung BPJS tenaga pendidiknya.

“Mohon untuk pemerintah kota Bontang dapat mencari celah agar teman-teman tenaga kependidikan yang bernaung di yayasan yang kurang mampu dapat diberikan jalan menjadi penerima Penerima Bantuan Iuran (PBI). Karena penyakit datangnya tidak kita duga, saya rasa hal ini menjadi penting dan harus mendapatkan perhatian dan ditindak lanjuti oleh pemerintah kota Bontang,” jelasnya.

Menaggapi pernyataan setiyoko, Wali Kota Bontang, Neni Moerniaeni menjelaskan, semua yang disampaikan oleh Anggota Komisi I DPRD Setiyoko Waluyo tersebut telah dicari solusinya oleh pemkot Bontang, di mana pada tahun 2019 ini telah ada alokasi dana untuk mengcover BPJS yang pindah dari Jamkesda sebanyak kurang lebih 22 Milyar.

“Tetapi tidak semua perpindahan dari Jamkesda ke BPJS ditanggung oleh pemerintah, karena yang ditanggung hanyalah yang berasal dari kalangan tidak mampu. Dan untuk yayasan yang tidak mampu, dari awal pemkot Bontang telah memiliki komitmen memberikan bantuan dalam pembayaran kartu Indonesia sehat yang dikeluarkan oleh BPJS,” pungkasnya.(RDY/ADV).