Dugaan Gratifikasi Berjamaah 41 DPRD Kukar, Polda-KPK belum Bergerak

oleh
foto anggota DPRD Kutai Kartanegara saat dilantik.

TENGGARONG, beritakaltim.co- Dugaan gratifikasi berjamaah anggota DPRD Kutai Kartanegara menghangat kembali. Warga mendesak aparat hukum bertindak, namun Polda dan KPK yang telah menerima laporan dugaan kasus itu tak juga terlihat gerakannya.

Salah seorang pelapornya ke Polda Kaltim, Parman, Direktur Investigasi LAKI (Lembaga Anti Korupsi Indonesia) Kukar, mengatakan sampai awal Maret 2019 dia belum melihat adanya upaya pengusutan yang dilakukan pihak kepolisian. Namun dia berpikir positif bahwa pihak kepolisian kemungkinan sudah bergerak dengan didahului penyelidikan.

“Saya berpikir positif saja. Karena dugaan kasus ini sudah ramai di media, termasuk di media sosial, aparat hukum tentu tidak tinggal diam,” ujar Parman kepada beritakaltim.co, Jumat (1/3/2019).

Sebagai aktivis lembaga anti korupsi, dia sudah mempertanyakan kembali penanganannya kepada Dirkrimsus Polda Kaltim di Balikpapan. Namun karena ketika itu Direktur Krimsus tidak berada di Kantor, dia mendapatkan jawaban dari staf kalau kasus itu sedang dalam penyelidikan. Untuk itu, pihaknya merasa lega agar tidak timbul fitnah, baik menyangkut anggota DPRD Kukar yang diduga terlibat gratifikasi maupun pihak kepolisian yang menerima laporan.

“Kalau semua jelas kan bisa menghapus fitnah,” ujarnya.

Kasus yang sedang ramai itu menyangkut dugaan adanya praktik jual beli “Dana Aspirasi” oleh anggota DPRD. Dana aspirasi  untuk tiap anggota legislative diatur pada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014, tentang MD3 (MPR, DPR, DPD dan DPRD).

Pada UU tersebut disebutkan anggota DPR/DPRD diberikan dana program pembangunan daerah pemilihan. Artinya anggota legislative itu bisa mengusulkan proyek atas permintaan konstituennya di mana dia terpilih.

Nilainya berbeda-beda, untuk level DPRD Kukar sekitar Rp4 miliar untuk anggota, sementara unsur pimpinan antara Rp7,5 sampai Rp10 miliar.

Setelah Anggota DPRD mendapatkan usulan dari masyarakat, kemudian dicatat dan dimasukkan sebagai “jatah” dana aspirasi anggota DPRD tersebut. Istilah lain disebut juga sebagai Pokir atau pokok-pokok pikiran anggota DPRD. Misalnya permintaan perbaikan sebuah jembatan kampung, oleh anggota DPRD tadi diteruskan ke OPD (Organisasi Perangkat Daerah) yang berkompeten untuk diwujudkan sebagai proyek ‘titipan’ dari anggota DPRD tadi.

Nah, persoalannya yang terjadi DPRD Kukar, menurut cerita beberapa kalangan, seluruh ‘jatah’ proyek dana aspirasi anggota DPRD tahun 2016 ditampung untuk “dijual” kepada kontraktor tertentu. Dari 45 anggota DPRD Kukar, sebanyak 41 anggota setuju.

Atas persetujuan itu, masing-masing anggota DPRD Kukar mendapat cashback sebesar 5 persen dari total jatah dana aspirasi. Nilainya mulai Rp200 juta sampai Rp750 juta.

Total dana aspirasi alias Pokir (pokok-pokok pikiran) 41 anggota DPRD adalah Rp207 miliar. Sementara cashback kepada 41 anggota DPRD totalnya Rp10,35 miliar.

Masalah jadi ramai, karena permainan dana aspirasi tidak berjalan mulus. Kontraktor yang telah membagi cashback kepada 41 anggota DPRD Kukar tak kunjung dapat proyek dari lelang maupun PL (penunjukkan langsung) dari OPD penerima proyek dana aspirasi.

Proyek-proyek tersebut ternyata tidak ada. Sebagian malah jatuh ke kontraktor lain. Selain karena alasan defisit anggaran yang dialami Pemerintah Kabupaten Kukar pada tahun 2016, ada yang mengatakan karena oknum koordinator ‘jual beli’ dana aspirasi berinisial Dj sudah tidak sejalan dengan “Tim Sebelas” Bupati Rita Widyasari. Tim Sebelas adalah sebuah sebutan untuk lembaga “tink tank” yang ketika itu sangat berpengaruh di pemerintahan Rita Widyasari.

Ada 7 kontraktor yang merasa tertipu. Mereka pun berusaha meminta kembali uang yang telah mereka keluarkan untuk 41 anggota DPRD. Konon, dari 41 anggota DPRD hanya 3 yang sudah mengembalikan.

Selain dilaporkan ke Polda Kaltim, dugaan gratifikasi ini juga sudah masuk ke KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) di Jakarta. Laporan itu masuk KPK 24 Januari 2019 dan menurut aturan akan ada tindaklanjutnya dalam 30 hari.

Ishak Iskandar, Ketua Partai Hanura Kutai Kartanegara ingin aparat hukum segera melakukan penyelidikannya. Dia juga berharap dugaan kasus gratifikasi tersebut tidak memunculkan praduga yang merugikan nama baik 41 anggota DPRD Kukar.

“Apalagi di antara 41 nama yang disebut tersebut ada yang berasal dari Partai Hanura,” tutupnya. #le