Penambangan Batubara di “Koridor” Makin Liar di Kaltim

oleh
Kapal angkut batuibara. (ist)

SAMARINDA, beritakaltim.co- Sudah menjadi incaran KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi), tetapi praktik penambangan illegal di Kalimantan Timur tidak mereda. Indikasinya, makin menjadi-jadi karena penambangan di jalur koridor dibiarkan.

Sebuah lembaga swadaya masyarakat bernama Otonomi Center menyebutkan, ada duapuluhan  titik penambangan illegal di Kabupaten Kutai Kartanegara dan Kota Samarinda. “Ini jumlah sementara, karena belum bisa terlacak semua. Jumlahnya bisa lebih besar,” kata Charle Wong, salah seorang aktivisnya.

Praktik illegal mining yang sedang terjadi di Kaltim, kata Charle, mirip dengan praktik illegal logging zaman kejayaan bisnis kayu hutan alam beberapa tahun silam. Jika dalam praktik illegal logging dikenal dengan istilah penebangan di luar blok, maka dalam praktik illegal mining ini disebut penambangan di jalur koridor.

“Padahal, istilah saja yang beda. Koridor itu ya eksploitasi sumber daya alam di luar blok dalam istilah kehutanan,” ujarnya.

Penambangan di luar blok yang terjadi di Kutai Kartanegara dan Kota Samarinda, melibatkan banyak pihak. “Kami menemukan sejumlah dokumen yang mengarahkan pada keterlibatan berbagai instansi. Tentu saja oknum yang menyalahgunakan kekuasaannya. Ada bagi-bagi dari penjualan setiap tonase batubara yang digali dan dijual,” terang Charle.

Pemainnya adalah pemilik lahan yang bekerjasama dengan pengusaha dalam menyiapkan peralatan menambang di lahan-lahan warga yang punya potensi batubara. Seperti diketahui, di beberapa kawasan pemukiman, kebun dan sawah warga sering ditemukan potensi batubara.

Berikutnya adalah keterlibatan perusahaan pertambangan yang berada paling dekat dengan lahan yang digali pengusaha tadi. Pihak perusahaan ini yang menyiapkan dokumen legalitas seolah batubara galian itu dari lokasi tambangnya.

“Untuk pengadaan dokumen ini sudah disepakati biayanya. Dokumen yang disiapkan mulai eksploitasi, pengangkutan sampai tongkang dan pengangkutan dari tongkang ke vessel yang standby di muara Sungai Mahakam,” cerita dia.

Mengurut praktik penambangan sampai perizinan ini, Otonomi Center merasa yakin banyak sekali oknum pemerintah dan aparat yang terlibat. Bahkan informasi yang diterima dari berbagai sumber, dalang dari praktik ini adalah cukong batubara yang menampung di vessel.

Vessel adalah tempat pengumpulan batubara yang ditambang dari lahan di mana saja. Bisa hasil tambang resmi dan juga hasil tambang illegal bercampur. Sementara untuk dokumen izinnya bisa saja dari salah satu perusahaan yang sudah bekerjasama menyiapkan.

“Kalau dihitung kerugian negara, kami yakin ini triliunan rupiah,” ujar Charle.

Puluhan titik penambangan batubara yang diduga illegal itu terjadi di dekat kawasan Bukit Soeharto, di kawasan Tenggarong Seberang, Teluk Dalam dan sekitar Loa Kulu. Semuanya di Kabupaten Kutai Kartanegara. Sementara di Kota Samarinda ditemukan di sekitar Sungai Siring dekat Bandara APT Pranoto dan juga Ringroad Samarinda.

Pada 15 November 2018 lalu, Ketua KPK Agus Rahardjo datang secara khusus untuk melihat dari dekat kegiatan penambangan dan perdagangan batu bara di Kaltim. Agus datang kesejumlah perusahaan tambang dan juga kapal tongkang di perairan Sungai Mahakam, kawasan Muara Pegah, Kecamatan Muara Jawa, Kutai Kartanegara.

Agus melihat langsung proses bongkar-muat berton-ton batubara di vessel yang sudah ada di muara Sungai Mahakam. Laporan yang diterima KPK selama ini, ada perbedaan data yang cukup besar antara tiga lembaga yaitu; Kementerian ESDM, Kementerian Perdagangan, dan Bea Cukai.

Karena perbedaan data tersebut, menurut Ketua KPK, ada perkiraan kerugian negara dari pemasukan sebesar Rp1,3 triliun setahun. Data yang nyaris sama dikeluarkan ICW (Indek Corruption Watch) bahwa dalam 10 tahun kerugian negara sektor batubara mencapai Rp133 Triliun.

Analisis KPK, perbedaan data penambangan batubara di Kaltim yang merugikan negara triliunan rupiah itu karena ada perbedaan laporan surveyor yang menghitung kadar kalori dan volume batubara, data Dinas/Kementerian ESDM dan data syahbandar serta beacukai.

Direktur Jenderal Perhubungan Laut, Kementerian Perhubungan, Agus Purnomo, menanggapi tidak sinkronnya data pelaporan yang dipersoalkan KPK. Ketidaksesuaian data diketahui mulai dari kelengkapan izin, pelayaran kapal, tugboat, dan tongkang. Padahal, angka pemasukan ke negara seharusnya sama. #le