Kasus 5 Anggota DPRD Samarinda Mirip di Jambi, Fahrizal: KPU Mencoret dari DCT

oleh -537 views

SAMARINDA, beritakaltim.co- Kasus 5 anggota DPRD Samarinda pindah partai, nyaris mengalami titik buntu. Sampai menjelang terselenggaranya Pemilu 17 April 2019, kelimanya tetap melanggeng menjadi peserta pemilihan calon legislative, sekaligus juga tidak diganti (PAW= pergantian antar waktu) sebagai legislator.

“Saya tidak tahu harus berbuat bagaimana lagi untuk memperoleh keadilan dan menjadikan Pemilu ini berjalan jujur dan adil. Lima orang anggota DPRD itu contoh di depan mata bahwa Pemilu 2019 diawali dengan kecurangan peserta,” ucap Fahrizal, kader Partai Hanura, kepada beritakaltim.co, Senin (1/4/2019).

Kelima nama Caleg yang kini pindah partai ke Gerindra dimaksud adalah tiga dari partai Golkar Adhi Agustiawarman F, Mashari Rais, Alphad Syarif. Satu dari Partai Hanura Saiful dan satu lainnya dari partai Nasdem Akhmed Reza S.

Jika proses PAW berjalan normal, Fahrizal mestinya duduk sebagai pengganti anggota DPRD dari Hanura, Saiful. Saat Pemilu tahun 2014 suara Saiful menang tipis atas Fahrizal.

“Saya melihat kecurangan di depan mata. Bagaimana mungkin kelima caleg ini masih menggunakan fasilitas negara yang diperolehnya di DPRD karena mewakili partai lama yang ditinggalkannya,” cerita Fahrizal yang kini mencalonkan diri kembali sebagai Caleg DPRD Samarinda Daerah Pemilihan Samarinda Ilir, Sambutan dan Samarinda Kota.

Upaya yang dilakukan Fahrizal adalah dengan menggugat DCT salah seorang caleg, yakni Saiful ke Bawaslu Kota Samarinda. Sayangnya gugatan itu kandas. Upaya banding ke Bawaslu pusat pernah ditempuhnya namun tak diterima karena sudah habis tenggat waktu mengajukan banding.

“Harapan saya ada di DKPP. Sudah saya laporkan, tapi belum ada responnya,” ujar pria kelahiran 23 Pebruari 1977 ini. DKPP adalah singkatan Dewan Kehormatan Penyelenggaraan Pemilu berkedudukan di Jakarta.

Dari 5 orang calon anggota DPRD yang mestinya menerima estafet PAW, hanya Fahrizal yang berusaha berjuang untuk mendapatkan keadilan. Empat orang lainnya pasrah. Menurut sarjana pertanian dari Universitas Mulawarman ini, semua dia lakukan semata-mata untuk membuka adanya ketidakadilan dan kecurangan dalam penyelenggaraan Pemilu tahun 2019 ini.

“Saya kira semua melihat fakta-fakta ini. Orang sudah pindah partai dan jadi caleg partai lain kok masih sebagai anggota DPRD. Kan aneh. Menurut saya, tetap harus ada yang dikorbankan, jadi caleg partai lain atau PAW,” ujarnya.

Lima anggota DPRD Samarinda itu bertahan dengan alasan adanya gugatan perdata dari warga ke Pengadilan Negeri Samarinda. Gugatan itu terkait keberatan mereka yang mengaku sebagai pemilih karena membuat surat pengunduran diri sebagai anggota DPRD.

Majelis hakim menerbitkan putusan sela (provisi) yang menyatakan kelima anggota DPRD yang berstatus tergugat itu untuk tetap bertahan dalam pekerjaannya di legislative. Termasuk juga perintah untuk tetap dapat fasilitas negara. Padahal, menurut aturan PKPU kelimanya semestinya sudah bukan anggota DPRD sejak DCT diumumkan oleh KPU.

Setelah melewati persidangan lebih 3 bulan, gugatan tersebut dinayatakan tidak dapat diterima oleh majelis hakim PN Samarinda. Status perkara itu disebut-sebut masih proses banding dari para penggugat yang mengaku sebagai warga Samarinda itu.

Lima anggota DPRD Samarinda itu juga sudah diberhentikan oleh Gubernur Kaltim Isran Noor. Namun SK pemberhentian tersebut digugat para anggota DPRD itu ke PTUN. Tapi, gugatan itu juga sudah ditolak oleh majelis hakim PTUN Samarinda.

“Saya tahu lah ini semua kan permainan mereka. Untuk memperpanjang kedudukan sebagai anggota DPRD. Proses-proses peradilan hanya sebuah upaya untuk mengulur-ulur waktu, sampai akhirnya tidak ada lagi PAW,” analisa Fahrizal. Di dalam Undang – undang tentang PAW, memang hanya bisa dilakukan minimal 6 bulan berakhirnya masa bakti sebagai anggota DPRD.

Dalam suasana buntu dengan kasus pencalegan dan PAW kelima anggota DPRD Kota Samarinda, Fahrizal mendapat postingan berita dari laman detikcom. Berita tersebut menyangkut KPU Merangin Provinsi Jambi yang mencoret nama Caleg karena kasus yang mirip dengan di Samarinda.

“Ini menarik. Kasusnya mirip, tapi tindakannya beda. KPU Samarinda dan KPU Merangin kok bisa beda,” ujar Fahrizal lagi seraya mengirimkan postingan berita dari media online tersebut.

Dalam berita itu disebutkan, KPU Merangin Jambi mencoret caleg Gerindra bernama Zamzami Rahman. Pencoretan karena PAW Zamzami dari anggota DPRD Merangin dibatalkan PTUN.

“Nama yang bersangkutan itu kita coret dari DCT setelah melakukan rapat pleno pada tadi malam dan kita tetapkan yang bersangkutan dicoret dari DCT,” ujar komisioner KPU Merangin, Jambi, Shobirin seperti dikutip dari media tersebut, Senin (1/4/2019).

Pencoretan dilakukan karena caleg Gerindra Zamzami dinyatakan tidak memenuhi syarat. Sebelum maju caleg dari Gerindra, Zamzami merupakan anggota DPRD Merangin, Jambi dari Hanura.

Setelah pindah partai, Zamzami diganti keanggotannnya di DPRD Merangin alias di-PAW. Namun Zamzami menurut Shobirin menggugat PAW tersebut ke PTUN Jambi.

Gugatan dimenangkan Zamzami. PTUN menyatakan SK PAW Zamzami tidak sah.

“Karena haknya sebagai anggota DPRD Merangin dikembalikan, artinya pengunduran diri yang bersangkutan karena pindah partai itu kemarin tidak sah. Maka dari itu kami menilai status yang bersangkutan itu menjadi caleg ini tidak memenuhi syarat dan sementara kita coret dulu. Jika yang bersangkutan akan melakukan upaya sengketa ke Bawaslu silahkan kita tunggu dalam waktu tiga hari ini,” ujarnya.

Berdasarkan aturan anggota DPRD periode 2014-2019 bagi yang kembali menjadi caleg dari partai berbeda maka diberhentikan dari mekanisme pergantian antar waktu (PAW). Aturan tersebut juga terdapat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib DPRD Provinsi, Kabupaten/Kota.

“Kalau yang bersangkutan telah di PAW dan diberhentikan harusnya yang bersangkutan menerima. Tetapi kenapa yang bersangkutan menggugat SK PAW-nya itu lalu kembali lagi menjadi anggota DPRD Merangin. Jadi kita menganggap pencalonan diri sebagai caleg yang dilakukannya itu tidak memenuhi syarat,” kata Shobirin.

Bagaimana dengan 5 Caleg DPRD Samarinda?

Fahrizal mengharapkan semua pihak berani menegakkan kebenaran. Karena kasus ini bukan hanya menciderai keadilan, tetapi juga demokrasi.

“Saya tidak terlalu berharap dengan PAW itu. Yang saya lawan adalah kecurangan pada peserta pemilu ini,” ujarnya. #le