BeritaKaltim.Co

DPMTK-PTSP Diminta Lebih Selektif Berikan Izin Perusahaan

BONTANG, BERITAKALTIM.co – Ketua Panitia Khusus (Pansus) Sekaligus Ketua Komisi 1 DPRD Bontang, Agus Haris membacakan hasil pembahasan terkait Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Wali kota Bontang akhior anggran tahun 2018.

Dalam laporan tersebut, Agus Haris menyinggung beberapa Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemerintah Kota (Pemkot) Bontang salah satunya Dinas Penanaman Modal, Tenaga Kerja dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMTK-PTSP) Bontang terkait pemberian ijin perusahaan yang hendak menginvstasi ke Kota Bontang.

“Saya meminta kepada dinas PTSP untuk lebih teliti dalam memberikan suatu ijin kepada perusahaan, jangan sampai kecolongan seperti proyek-proyek yang sudah ada, regulasi belum selesai tapi sudah operasi,” kata Agus Haris saat pelaksanaan Rapat Paripurna. Senin (15/4/2019) siang.

Selain itu, Agus juga mengingatkan kepada DPMTK-PTSP untuk selalu memberikan informasi kepada perusahaan di Kota Bontang untuk selalu mematuhi peraturan yang telah di tetapkan, seperti halnya penerapan penerimaan tenaga kerja dan sanksi kepada perusahaan yang tidak taat akan perda yang telah di sahkan, sanksi terberat menurut Agus Haris yakni pencabutan izin usaha.

“Sanksi harus di informasikan kepada perusahaan, jangan sampai mereka menabrak aturan tanpa mengetahui sanksi apa yang akan diterima.

Sementara itu, Kepala DPMTK-PTSP Puguh Harjanto mengatakan, dalam waktu dekat pihaknya akan melakukan sosialoisai Perda kepada perusahaan yang ada di Kota Bontang. Hal ini untuk lebih memberikan pemahaman kepada para pelaku bisnis memahami dan mengetahui aturan dan sanksi yang telah di tetapkan Pemerintah Kota Bontang.

“Habis pemilu ini kami lakukan sosialisasi, kami khususkan untuk perusahaan baru agar lebih taat dan patuh akan perda yang sudah di sahkan,” terangnya saat rapat paripurna usai.# Adv.

Comments are closed.