BeritaKaltim.Co

Kasus 5 Anggota DPRD Samarinda, DKPP Sidang Semua Komisoner Bawaslu

BALIKPAPAN, beritakaltim.co- Babak baru bagi kasus 5 anggota DPRD Samarinda yang tidak menjalankan PAW (Pergantian Antar Waktu). Sabtu (4/5/2019) Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum (DKPP) mulai menyidangkan pengaduan dari para aktivis FPPPK (Forum Pemuda Peduli Pembangunan Kalimantan Timur).

Tidak tanggung-tanggung, Ketua DKPP Dr Harjono S.H., M.CL turun langsung memimpin sidang yang digelar di Kantor Bawaslu Balikpapan Jalan Martadinata, Balikpapan Tengah. Mantan Hakim Agung itu datang dari Jakarta untuk menyelesaikan perkara etik para penyelenggara Pemilu di Kota Samarinda, yakni Bawaslu.

Laporan para aktivis FPPPK dilayangkan ke Kantor DKPP di Jakarta pada 8 Maret 2019. Setelah dianggap cukup untuk diteruskan menjadi sebuah pengaduan, masalah tersebut kemudian diagendakan DKPP untuk disidangkan.

Materi pengaduan menyebutkan Bawaslu Kota Samarinda tidak bekerja sesuai Tupoksi (Tugas Pokok dan Fungsi) karena membiarkan Caleg dari Partai Gerindra bernama Saiful tidak dicoret dalam DCT (Daftar Calon Tetap), padahal yang bersangkutan tidak memenuhi syarat (TMS) karena pindah partai tapi tidak berhenti sebagai anggota DPRD dari Partai Hanura. Pencalonan Saiful diduga telah melanggar Pasal 7 ayat (1) huruf s Peraturan KPU nomor 20 Tahun 2018 Tentang syarat calon anggota DPRD.

Pada persidangan Perdana dengan nomor perkara 77-PKE-DKPP/IV/2019, pengadu Abdul Haris memberikan kuasa khusus kepada Sudirman SH. Sementara Ketua Majelis Dr. Harjono, S.H, M.CL didampingi Tim Pemeriksa Daerah (TPD) Provinsi Kalimantan Timur yakni, Anwar Alwy Alaydrus (unsur masyarakat), Hari Dermanto (unsur Bawaslu) dan Mukhasan Ajib (unsur KPU).

Pihak teradu juga hadir, yakni 5 Komisioner Bawaslu Kota Samarinda masing-masing Abdul Muin, Daini Rahmat, Imam Sutanto, Muhaimin, dan Ana Siswanti Rahayu. Sedangkan dari KPU Kota Samarinda hadir Firman Hidayat dan Dwi Haryono selaku Ketua dan Anggota KPU.

Sidang perdana yang dibuka Ketua Majelis Harjono membuka sidang untuk umum, ditandai dengan mengheningkan cipta bagi para penyelenggara Pemilu yang meninggal dunia setelah Pemilu 17 April 2019. Kemudian setelah memeriksa identitas pengadu, ketua majelis meminta para aktivis FPPPK untuk menceritakan apa masalah yang ingin disampaikan.

Pengadu menyampaikan sikapnya bahwa mereka menyesalkan sikap Komisioner Bawaslu Kota Samarinda yang tidak menjadikan kasus ini sebagai temuan dan tidak mempermasalahkannya meskipun status Saiful masih sebagai anggota DPRD Kota Samarinda dan tidak melakukan proses penggantian antar waktu (PAW). Bahkan pengaduan dari Fahrizal SP kepada Bawaslu agar nama Saiful dicoret, ditolak Bawaslu setelah disidangkan.

Seperti diketahui publik Samarinda, dalam perkara ini sebenarnya bukan hanya Saiful yang tidak menjalankan proses PAW setelah pindah partai. Ada empat orang lainnya masing-masing Adhi Agustiawarman F, Mashari Rais, Alphad Syarif dan Akhmed Reza S.

Selain unsur pembiaran Saiful tetap masuk dalam DCT, para pengadu juga menyoal surat putusan Bawaslu dalam perkara dengan Fahrizal SP. Sebab dalam berkas putusan tersebut tertera tanggal putusan pada 13 Pebruari 2019, namun dibacakan pada 14 Pebruari dan diserahkan berkasnya kepada Fahrizal pada 15 Pebruari 2019. “Ketika Saudara Fahrizal ingin mengajukan banding ke Bawaslu Pusat, sudah habis masa waktunya,” ucap Sudirman.

Fahrizal yang paling dirugikan dalam masalah ini, karena semestinya menjadi pengganti Saiful jiga di-PAW, ikut hadir dalam persidangan. Setelah diketahui ada Fahrizal, Ketua Majelis Harjono langsung meminta agar Fahrizal memberikan keterangan di bawah sumpah.

Keterangan dari Fahrizal kemudian menambah materi pengaduan dari FPPPK. Fahrizal menceritakan bagaimana proses masalah tersebut secara keseluruhan. Yakni dimulainya Saiful pindah partai dan mendaftar sebagai Caleg DPRD Kota Samarinda dari Partai Gerindra. Sampai akhirnya proses PAW yang terus terganjal di Kota Samarinda sampai terbitnya SK (Surat Keputusan) Gubernur Kaltim Isran Noor.

“Setelah ada SK pemberhentian dari Gubernur sebagai anggota DPRD, tapi SK ini digugat oleh Saiful ke PTUN. Jadi, jelas dia berbohong mau mengundurkan diri sebagai persyaratan jadi caleg pindah partai. Mestinya SK Gubernur itu diserahkan ke KPU sebagai pelengkap persyaratannya,” ucap Fahrizal.

Soal PAW yang prosesnya berbelit tidak banyak dibahas oleh Ketua Majelis. Fahrizal juga mengatakan dia juga tidak begitu berharap dengan PAW karena batas waktu yang dibolehkan undang-undang telah lewat.

Kepada Ketua Majelis, pihak Komisioner Bawaslu atau para Teradu menolak semua dalil Pengadu yang menyatakan bahwa para Teradu melanggar kode etik dan menyalahgunakan wewenang karena meloloskan Saiful dalam Daftar Calon Tetap (DCT). Teradu dalam keterangan tertulisnya berpendapat bahwa dalil aduan Pengadu tidak beralasan karena penetapan Saiful sebagai daftar calon tetap bukanlah menjadi kewenangan para Teradu selaku Bawaslu Kota Samarinda melainkan kewenangan KPU Kota Samarinda, sebagaimana termaktub dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum dan Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota.

“Bawaslu Kota Samarinda sudah bersurat kepada KPU Kota Samarinda perihal pemberkasan caleg agar lebih teliti dan berhati-hati sehingga meminimalisir kesalahan yang mungkin terjadi,” kata Abdul Muin.

Abdul Muin juga menjawab bahwa persoalan pengunduran diri Saiful sebagai Anggota DPRD Kota Samarinda bukanlah menjadi wewenang para Teradu untuk menindaklanjutinya, karena para Teradu tidak memiliki wewenang dalam hal PAW sebagaimana diatur dalam undang-undang nomor 17 Tahun 2014 Tentang MPR, DPR, DPD, DPRD dan DPD (UU MD3).

Tentang jawaban ini, Sudirman dari FPPPK mengaku bingung dengan jawaban Komisioner Bawaslu. “Gak nyambung. Kita soal Tupoksi, di mana Komisioner Bawaslu diam saja mengetahui ada Caleg pindah partai dan kebetulan adalah anggota DPRD Kota Samarinda tidak di-PAW. Padahal, Bawaslu kan punya tugas mengawasi keseluruhan proses dan tahapan dari Pemilu dan Pileg,” ujar Sudirman.

Pada sidang perdana DKPP tidak terbuka sama sekali adanya gugatan masyarakat kepada 5 anggota DPRD Samarinda di Pengadilan Negeri Samarinda. Gugatan tersebut memang akhirnya ditolak oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Samarinda, namun sempat menerbitkan putusan sela yang menjadi “senjata” kelima anggota DPRD untuk bertahan di kursi legislatif. #le

Comments are closed.