BALIKPAPAN, beritakaltim.co- Presiden Joko Widodo Selasa (7/5/2019) rencananya ke kawasan Tahura Bukit Soeharto. Menurut agenda di Humas Pemprov Kaltim, Presiden tiba pukul 12.00 Wita di Bandara Sultan Aji Muhammad Sulaiman Sepinggan Balikpapan dan langsung menuju kawasan yang pernah disebut Gubernur Kaltim Isran Noor sebagai lokasi yang cocok untuk menjadi ibu kota negara pengganti Jakarta.
Apakah Tahura Bukit Soeharto yang diketahui sebagai kawasan konservasi menjadi pilihan lahan rencana ibu kota baru?
Tidak ada jawaban persisnya. Namun Presiden Joko Widodo sendiri pada pukul 08.28 Wib memposting cuitan di akun twitter pribadinya @jokowi. Dia kembali menegaskan soal pemindahan ibu kota negara, pemerintah serius ingin merealisasikannya.
“Pemerintah serius soal pemindahan ibu kota negara. Sejak tahun lalu Bappenas mengkaji sisi ekonomi, sospol, dan lingkungan soal ini. Tiga daerah siap dengan lahan 80.000, 120.000, bahkan 300.000 ha. Yang dipilih kita putuskan setelah konsultasi dengan lembaga negara terkait,” tulis @jokowi dalam cuitannya, Selasa (7/5/2019) pagi.
Keseriusan pemerintah pusat ditunjukkan setelah mengumumkan rencana tersebut usai rapat terbatas yang digelar bersama sejumlah menteri di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (29/4/2019). Presiden meminta para menteri merumuskan wacana tersebut secara matang.
Sebagai keputusan awal, dimunculkan persyaratan untuk menjadi ibu kota negara. Diantaranya adalah di luar Pulau Jawa dan Indonesia bagian tengah, sehingga memunculkan tafsiran bahwa yang dimaksud adalah kabupaten / kota di Pulau Kalimantan.
Kriteria lain, daerah itu minim dari risiko bencana seperti gempa bumi, banjir di musim penghujan, erupsi gunung berapi hingga erosi, serta kebakaran hutan dan gambut. Selain itu sumber daya seperti air tanah harus mencukupi dan tidak tercemar.
Ada lagi persyaratan tambahan, seperti diungkapkan Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro. Calon ibu kota pilihan itu dekat dengan kota kelas menengah yang sudah eksisting. Sudah ada bandara sehingga tak perlu membangun bandara baru dan tepi pantai untuk menguatkan sebagai negara maritim.
“Untuk bisa melakukan efisiensi dalam investasi awal infrastruktur, kami usulkan lokasi ibu kota baru tersebut dengan kota kelas menengah yang sudah eksisting. Maksudnya kota yang sudah punya akses mobilitas atau logistik,” kata Bambang.
Dari kriteria tersebut 3 Gubernur di Kalimantan dipanggil ke Jakarta, Senin (6/5/2019). Para menteri ingin mendengar secara langsung apa yang ditawarkan pemerintah di daerah sebagai masukan. Rapat di Kantor Staf Presiden itu selain dihadiri Bambang Brodjonegoro, ada juga Menteri PUPR Basuki Hadimuljono.
Gubernur Kalimantan Tengah Sugianto Sabran sangat antusias memperkenalkan tiga kawasan potensial untuk ibu kota negara. Daerah itu meliputi Palangka Raya dengan luas 66 ribu hektare (ha), Kabupaten Katingan seluas 120 ribu ha, hingga Kabupaten Gunung Mas sekitar 120 ribu ha.
Begitu juga dengan Kalimantan Selatan. Gubernurnya Sahbirin Noor turun langsung untuk meyakinkan pemerintah pusat bahwa provinsi yang dipimpinnya sesuai dengan kriteria yang diinginkan untuk menjadi ibu kota negara yang baru.
Gubernur Kalsel Sahbirin Noor menekankan pada aspek sosial masyarakat di wilayahnya yang disebutnya berpikiran terbuka. Ia berusaha meyakinkan pemerintah pusat bahwa penduduk setempat Kalsel memiliki karakteristik yang bisa beradaptasi dan hidup berdampingan dengan para pendatang nantinya, jika Kalsel terpilih jadi ibu kota baru.
“Masyarakatnya sangat antusias, masyarakat Kalsel sangat ramah sekali dengan siapa saja yang datang yang mau membangun Kalsel dan tentunya Indonesia secara keseluruhan,” timpalnya. Sahbirin mengklaim wilayah Kalsel juga memiliki letak geografis yang strategis. Bukan hanya mampu menyuplai kebutuhan hingga menciptakan ekonomi berganda karena dekat pesisir yang memungkinkan kapal-kapal besar bersandar. Namun juga, kata dia, mempunyai aspek ketahanan wilayah yang mumpuni.
“Saya membayangkan (di sekitar) istana negara terbentang pegunungan. Kita punya pertahanan yang kuat,” ujarnya seperti dikutip dari laman kumparan.com.
Giliran Kalimantan Timur diberikan kesempatan menyampaikan gagasannya. Ternyata tak seperti Kalteng dan Kalsel yang menghadirkan gubernurnya. Kalimantan Timur mengutus Kepala Bidang Prasarana dan Pengembangan Wilayah Bappeda Kaltim, Yusliando.
Dalam forum itu Yusliandi memaparkan, posisi Kaltim berada di tengah Indonesia. Memiliki Bandara Internasional Sultan Aji Muhammad Sulaiman Sepinggan di Balikpapan dan juga pesisir yang panjang mulai dari perairan Kabupaten Berau sampai Kabupaten Pasir. Yusliando mengatakan Kaltim tidak masuk dalam kawasan bahaya seperti ring of fire, gempa bumi.
Kaltim juga masih memiliki kawasan hutan yang asri. Sementara dari sisi sosial masyarakat, tidak pernah ada konflik SARA. “Masyarakatnya heterogen jadi tidak masalah adanya urbanisasi,” kata Yusliando.
Provinsi mana yang dipilih oleh pemerintah pusat?
Kepala Bappenas mengatakan saat ini ada 4 sampai 5 provinsi yang menjadi kandidat. Bappenas akan melakukan kajian menyeluruh, termasuk soal pendanaan dengan melibatkan pihak swasta dalam merealisasi rencana tersebut.
Kementerian PPN/Bappenas mengestimasi biaya yang harus digelontorkan mencapai USD 33 miliar atau Rp 466 triliun karena harus membangun banyak infrastruktur baru. Jika menggandeng swasta, perkiraannya anggaran yang digelontorkan bisa turun menjadi USD 23 miliar atau Rp 323 triliun. #le
Comments are closed.