BeritaKaltim.Co

DPRD Bontang Gelar Rapat Paripurna, Ini Isinya

BONTANG, Beritakaltim.co — Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bontang melaksanakan Rapat Paripurna ke-6 masa sidang III tahun 2019, dalam rangka Penyampaian nota penjelasan Raperda (Rancangan Peraturan Daerah) Kota Bontang oleh Pemerintah Kota Bontang, Kegiatan di selenggarakan di ruang rapat paripurna, sekretaris DPRD Bontang, JL. Bessai Berinta, Kelurahan Bontang Lestari, Senin (13/5/2019).

Dari paripurna sendiri, pemkot Bontang mengajukan tentang pemberian Tunjangan Hari Raya dan Tunjangan Ketiga Belas kepada Pejabat Negara, Anggota DPRD dan Pegawai Negeri Sipil yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Dalam penyampaiannya, Wali Kota Bontang, Neni Moerniaeni mengatakan, pemberian Tunjangan Hari Raya (THR) dan gaji ketiga belas merupakan kebijakan pemerintah sebagai penghargaan atas kontribusi Pejabat Negara, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Pegawai Negeri Sipil dalam mencapai tujuan pembangunan nasional melalui pembangunan daerah.

“Pemberian THR dan Gaji ketiga belas merupakan untuk terus menjaga tingkat kesejahteraan Pejabat Negara, namun kita tetap memperhatikan kemampuan keuangan daerah, sehingga besarannya diberikan secara proporsional,” ungkapnya.

Kata dia, kebijakan Pemerintah tersebut dimuat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2019 dan Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2019 yang diundangkan pada tanggal 6 Mei 2019. Namun, bagi Pejabat Negara, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Pegawai Negeri Sipil yang menenerima lebih dari 1 (satu) jenis penghasilan, hanya diberikan salah satu yang jumlahnya menguntungkan.

“Tunjangan Hari Raya dan Tunjangan Ketiga Belas tidak dikenakan potongan iuran dan potongan lain berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan dikenakan pajak penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta ditanggung Pemerintah Daerah,” tutupnya.

Untuk di ketahui, Rapat Paripurna dipimpin oleh Ketua DPRD Kota Bontang, Nursalam, dihadiri Wali Kota Bontang, Neni Moerniaeni, Kepala Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat (DSPM) Kota Bontang, Abdu Safa Muha dan seluruh Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lainnya, serta Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kota Bontang.Adv. HR.

Comments are closed.