BeritaKaltim.Co

Pemakaian DD dan ADK, Dipengaruhi Kemampuan Perangkat Desa

TANJUNG REDEB, beritakaltim.co- Pemerintah pusat telah memberikan perhatian secara khusus terhadap pembangunan desa, dengan pembentukan Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi. Sesuai UU Desa tahun 2014, pemerintah juga mengalokasikan dana bantuan khusus untuk setiap desa. Hal ini pun didukung dengan kebijakan Pemkab Berau menggelontorkan dana melalui Alokasi Dana Kampung (ADK).

Menurut Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Berau, Ir H Ilyas Natsir MM, kebijakan Presiden Joko Widodo tersebut sama pentingnya dengan pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM) di desa, terutama bagi para perangkat desa. Kebijakan ini sangat strategis, karena keputusan pemakaian Dana Desa (DD) dan ADK, dipengaruhi oleh kemampuan perangkat desa masing-masing. Desa harus didorong tidak hanya menjadi penerima dana setiap tahun, tetapi juga melakukan investasi dari sebagian dana itu.

“Karena itu dengan adaya kegiatan workshop yang sering kali diadakan DPMD bertujuan memberikan pemahaman baru kepada perangkat desa, tentang bagaimana mengelola dana desa dan ADK untuk menjadikan desa lebih mandiri,” ungkapnya.

Dari sektor pariwisata saja, kata Ilyas, desa-desa yang ada harusnya mampu memperoleh pendapatan, dengan catatan banyak hal yang harus dilakukan oleh perangkat desa. Seperti daerak – daerah wisata yang ada di kabupaten/kota yang ada di Indonesia.

“Panjang pantai yang ada di setiap tempat wisata , gelombangnya juga bagus untuk surfing, sehingga wisatawan asing sudah banyak yang datang. Selain itu kita juga punya gua-gua alam yang sampai saat ini belum digarap dengan maksimal. Nah, mudah-mudahan dengan adanya workshop – workshop yang dilakukan DPMD akan ada penambahan pemahaman, tentang bagaimana mengimplementasikan undang-undang ini dan peraturan turunannya,” katanya

Diakui sebagian besar DD dan ADK sudah dipakai dalam pembangunan infrastruktur. Selama ini, desa memang lebih banyak berkonsentrasi dalam pembangunan fisik, tetapi kurang maksimal membangun sumber daya manusia atau melakukan inovasi usaha desa.

Namun dengan adanya Badan Usaha Milik Kampung (BUMK) yang sudah terbangun di beberapa desa di Kabupaten Berau dapat membuka bisnis yang melayani kebutuhan masyarakat, sehingga tidak terus menerus sekadar menjadi penerima dana corporate sosial responsibility (CSR).

“Program-program awal sudah kami laksanakan di desa, seperti pembangunan infrastruktur berupa jalan desa dan pendukung sektor pertanian. Jadi, besar harapan saya BUMK kedepan mampu meningkatkan pendapatan msyarakat, dan untuk menjadi desa yang mandiri,” Harapnya. (adv)

Comments are closed.