BeritaKaltim.Co

Bakhtiar Wakkang Menyoroti Upah Karyawan PT Nawakara Tidak Sesuai dengan UMK

BONTANG, Beritakaltim.co — Bahktiar Wakkang Anggota Komisi II DPRD Bontang, mempertanyakan jaminan kesehatan dan gaji pokok dari karyawan PT. Nawakara, sebab menurut informasi yang ia dapatkan semuanya tidak sesuai dengan ketentuan yang telah di tetapkan oleh Pemerintah Kota Bontang.

“Tolong Dinas Ketenaga Kerjaan untuk melayangkan surat teguran kepada PT. Nawakara,” ujar Bahktiar Wakkang saat rapat dengar pendapat Komisi gabungan I dan II dengan Dinas Ketenaga Kerjaan, Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat (DSPM), PT. DNC dan PT. Nawakara serta karyawan PT. Nawakara yang mengadu ke DPRD Bontang, Kegiatan di Ruang Rapat Sekretariat DPRD Bontang, JL. Bessai Berinta, Kelurahan Bontang Lestari, Selasa (14/5/2019).

Kata dia, PT. Nawakara telah memberikan gaji pokok kepada karyawannya tidak sesuai dengan standar yang telah di tentukan oleh Pemerintah Kota Bontang yaitu, pada tahun 2019 sebesar Rp. 2,9 juta.

Selain itu, Bahktiar Wakkang yang akrab di sapa BW juga menyoroti beberapa tunjangan lainnya, seperti uang makan dan transport yang masing – masing hanya Rp.8.500. Menurutnya PT. Nawakara tidak memberikan kebutuhan untuk kehidupan yang laiak.

“Nasi bungkus di Bontang ini paling murah Rp. 15 ribu dan jarak tempuh dari kota ke PLTU lumayan jauh dengan tunjangan hanya Rp.8.500 itu sangat tidak cukup, kita tahu itu kebijakan perusahaan,” terang BW.

Saiful Mewakili Dinas Ketenaga Kerjaan mengatakan, terkait jaminan kesehatan kita harus lihat terlebih dahulu, karyawan memegang apa, BPJS Kesehatan atau BPJS Ketenaga Kerjaan.

“Kalau BPJS Kesehatan berati ketika masak kerja berakhir tidak bisa di claim, sebaliknya dengan BPJS Ketenaga Kerjaan,” ujar Saiful.

Sedangkan untuk upah kata Saiful, sesuai dengan Surat Keputusan (SK) Gubernur Kaltim bahwa upah pada tahun 2019 sebesar Rp. 2.933.099.

“Mohon nantinya disesuaikan, karena dalam hal ini ada pelanggaran pidananya juga,” tutupnya. Adv. HR.

Comments are closed.