Kapolda Sebut Kaltim Cocok Jadi Ibu Kota Negara

oleh -329 views

SAMARINDA, beritakaltim.co- Kapolda Kaltim Irjen Pol Priyo Widyanto mengakui situasi sosial politik di daerah ini sangat kondusif. Terbukti, dua kali pelaksanaan pesta demokrasi semasa dia bertugas sejak tahun 2018 lalu, tidak ada riak-riak kerusuhan baik pada masa tahapan sampai paska pemilihan.

Dua pesta demokrasi yang dilalui dalam suasana kondusif itu, kata Kapolda, adalah Pemilihan Gubernur Kaltim yang berlangsung 27 Juni 2018 dan Pilpres/Pileg pada 17 April 2019.

“Ini bisa menjadi contoh, bahwa masyarakat Kalimantan Timur itu hidup damai. Dewasa dalam berdemokrasi. Ini modal penting untuk menjadi pertimbangan dari Presiden dan Pemerintah Pusat untuk memilih Kaltim sebagai ibukota negara yang baru,” ujar Priyo.

Ucapan Kapolda disampaikan di depan Pangdam VI Mulawarman Mayjend TNI Subiyanto, Danrem 091 ASN Brigjen TNI Widi Prasetijono, Wakil Gubernur Kaltim Hadi Mulyadi dan tokoh-tokoh adat, masyarakat dan pimpinan partai politik dalam acara Silaturahmi Kebangsaan di Odah Etam Komplek Kantor Gubernur Jalan Gajah Mada 1, Samarinda, Sabtu (18/5/2019).

Pertimbangan menjadi Ibukota Negara yang baru, pernah disebutkan oleh Presiden Joko Widodo. Pemerintah Pusat melakukan pengkajian konfrehensif terlebih dulu mengenai daerah – daerah yang diusulkan. Menurut Presiden, kajian terkait pemindahan ibu kota bukan hanya urusan infrastruktur, tetapi juga banyak lainnya seperti aspek sosiologis, sosial politik, maupun lingkungan.

“Sosiologisnya, kemudian kajian sosial politiknya seperti apa, ini yang perlu dipertajam. Kemudian urusan lingkungan dan misalnya kebutuhan air seperti apa, apakah jauh dari sisi kebencanaan, entah banjir, entah yang namanya gempa bumi,” kata Presiden, usai mengunjungi kawasan Bukit Soeharto di Kutai Kartanegara, Kaltim, beberapa waktu lalu.

Suasana kondusif yang dipunyai Kaltim, harus diakui telah berlangsung sejak dulu. Bahkan sejak zaman Belanda berdasarkan sejarah, investasi berdatangan ke daerah ini dan tidak mengalami situasi perlawanan baik ketika masih zaman kekuasaan Kerajaan Kertanegara Ing Martadipura maupun setelah bergabung dengan Republik Indonesia. Perusahaan-perusahaan multinasional juga menaruh kepercayaan yang tinggi ketika berbisnis di Kalimantan Timur.

Saat ini, di Kalimantan Timur beroperasi perusahaan-perusahaan raksasa seperti LNG Badak, Pupuk Kaltim, Chevron, Pertamina Hulu Mahakam yang mengelola Blok Mahakam, PT Kaltim Prima Coal sebagai perusahaan batu bara terbesar di Asia dan lainnya. PDRB (Produk Domestik Regional Bruto) Kaltim tahun 2018, menurut data BPS (Badan Pusat Statistik), diukur Atas Dasar Harga Berlaku (ADHK) sebesar Rp638,12 triliun.

Siapkah Kalimantan Timur menjadi ibukota negara yang baru?

Jika pertanyaan itu ditujukan kepada Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kalimantan Timur (Kaltim) Zairin Zain, jawabannya sangat tegas; Siap.

“Kalimantan Timur paling tepat untuk menjadi ibu kota negara. Kita punya kelengkapan infrastruktur. Sudah ada jalan tol dua kota utama Balikpapan-Samarinda, punya pelabuhan dan bandara internasional di Balikpapan, serta kesiapan lahan yang luas,” ucap Zairin Zain.

Kawasan Bukit Soeharto adalah tawaran yang dilempar Pemprov Kaltim kepada pemerintah pusat dan sudah pula ditinjau Presiden Joko Widodo. Kawasan itu berada di perbatasan antara Kabupaten Kutai Kartanegara dan Kabupaten Penajam Paser Utara dan di tengah-tengah antara Kota Balikpapan dan Samarinda.

Dari informasi yang diperoleh pejabat yang pernah diangkat sebagai Pj Wali Kota Samarinda ini, pemerintah pusat membutuhkan lahan seluas 10.000 hektare sebagai pembangunan awal jika ibu kota negara jadi dipindahkan ke kawasan baru.

Mengenai luasan lahan yang dibutuhkan tahap awal tersebut tidak menjadi masalah bagi Kaltim. Bahkan pengembangannya, kata Zairin, lahan yang bisa digunakan bisa mencapai 18 ribu hektare. Jika masih kurang, di sebelah barat Bukit Soeharto, lahan yang bisa dikembangkan untuk keperluan pembangunan ibu kota ada seluas 68 ribu hektare. Mencakup wilayah Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) dan Kukar.

“Sementara sebelah timur, atau arah ke laut dari Bukit Soeharto, lahan yang bisa dikembangkan ada seluas 63 ribu hektare. Itu mencakup satu wilayah Kukar, yaitu Samboja dan Ambarawang. Jadi lahan di luar Bukit Soeharto sudah cukup,” terangnya.

Penjelasan Zairin ini diakui sudah disampaikannya kepada Menteri Bappenas Bambang Brojonegoro saat mendampingi kunjungan Presiden Joko Widodo ke Kaltim, Selasa 7 Mei 2019 lalu ke Bukit Soeharto. Dia tetap berharap lokasi ibu kota yang diinginkan itu berada di luar zona kawasan konservasi Tahura Bukit Soeharto.

Posisi yang strategis itu juga sudah disampaikan kepada Presiden Joko Widodo. “Pak Jokowi sudah melihat kondisinya. Bukit Soeharto itu berada 15 kilometer dari laut. Berada juga di depan jalur ALKI (Alur Laut Kepulauan Indonesia) II. Ditambah fasilitas air baku, juga kita ada. Yaitu Sungai Samboja, Sungai Sangasanga, dan ada juga danau,” tuturnya. #le