Kader Demokrat Membantah Minta Jabatan di Kabinet Jokowi

oleh -181 views
Ihwan Datu Adam (kanan) berpose dengan Agus Harimurti Yudhoyono.

JAKARTA, beritakaltim.co- Serangan bertubi-tubi kepada Partai Demokrat (PD) paska Pilpres 17 April 2019, membuat kader-kader partai tidak tinggal diam. Salah satunya Ihwan Datu Adam, yang kini masih menjabat anggota Komisi VII DPR RI. Dia menilai ada kelompok tertentu yang berusaha mencari “kambing hitam” atas kekalahan Prabowo Subianto – Sandiaga Uno.

“Saya membaca berita dan tulisan mendiskreditkan Partai Demokrat di media. Seolah kekalahan Pak Prabowo – Sandiaga Uno dalam Pilpres adalah kesalahan Partai Demokrat,” ucap Ihwan Datu Adam kepada beritakaltim.co, Rabu (29/5/2019).

Salah satu tulisan yang menjadi perhatian politisi dari Kalimantan Timur itu adalah opini Nasrudin Joha. Di situ ditulis kalau AHY adalah bidak pion SBY yang menginginkan kursi kekuasaan di pemerintahan Presiden Joko Widodo.

Menurut Ihwan Datu Adam, tulisan itu berisi fitnah yang sadis dan kejam. Karena, sesungguhnya pertemuan antara AHY dengan Jokowi atas dasar permintaan Presiden sendiri melalui Mensesneg. Dalam pertemuan tersebut membahas masalah kebangsaan dan tidak ada disinggung soal silang pendapat perhitungan suara Pemilu maupun tentang siapa kalah-menang.

“Jadi, tidak benar itu mengatakan Partai Demokrat minta-minta jabatan di kabinet Pak Jokowi. Tidak ada pembicaraan seperti itu,” ucap Ihwan.

Kader-kader Partai Demokrat sudah paham dengan situasi yang sedang terjadi. Bahkan, menurut Ihwan Datu Adam, SBY sudah tahu kalau ada kelompok-kelompok yang bersikap keras terhadap Partai Demokrat dengan tujuan tertentu.

“Waktu ada acara buka puasa bersama Partai Demokrat di Mega Kuningan, Pak SBY dari Singapura menyampaikan video kontemplasi tentang apa yang sedang terjadi dan mengapa Partai Demokrat, SBY dan AHY dibully,” cerita Ihwan.

SBY menceritakan, kehadiran AHY menemui Presiden Joko Widodo tidak serta merta mewakili langsung Partai Demokrat dan juga tak merepresentasikan kubu BPN 02 di mana AHY ada di dalam tim. SBY sendiri menerima laporan rencana pertemuan dari AHY pada dua hari sebelum jadwal pertemuan dengan Presiden Jokowi.  SBY mendukung karena pertemuan itu dalam rangka memenuhi permintaan Presiden Jokowi.

“Pak SBY meyakinkan kami kader-kader Demokrat bahwa subtansi dari percakapan AHY dengan Jokowi tak ada kaitannya dengan jabatan dan kursi di pemerintahan,” ujar mantan Bupati Penajam Paser Utara, Provinsi Kaltim itu.

Selain itu, ada pesan Presiden Jokowi kepada AHY yakni keinginan memelihara komunikasi pemerintahan Jokowi dengan SBY. Harapan itu sama persis dengan subtansi percakapan Jokowi dengan Presiden ke-5 Megawati Soekarnoputri dan mantan Wapres Try Sutrisno serta percakapan dengan Presiden ke-3 BJ Habibie.

“Jadi karena Pak SBY tidak ada di Jakarta, karena merawat Ibu Ani yang berobat di Singapura, Presiden Jokowi menyampaikan pesan-pesan kenegaraan kepada SBY melalui AHY,” ucap Ihwan.

Partai Demokrat, kata Ihwan, adalah partai besar dan pernah berkuasa di Republik Indonesia. Sehingga setiap keputusan politik yang dihasilkan sudah berada dalam koridor pemikiran yang matang. Apalagi partai ini dipimpin oleh SBY yang adalah Presiden RI selama 10 tahun.

“Partai Demokrat bukan partai ‘kaleng-kaleng’ yang hanya ingin kebagian kekuasaaan. Bapak SBY pernah berkuasa selama 10 tahun, dan berhasil mengangkat perekonomian nasional, mendongkrak fiskal negara dan bahkan berhasil membangun pondasi politik dan demokrasi yang dapat dinikmati oleh semua kalangan.

Jika mau jujur, Demokrat selalu berkontribusi pada setiap sumbangsih ide dan gagasan untuk membangun bangsa,” ujarnya.

Terhadap yang meremehkan, Ihwan mengingatkan bahwa Partai Demokrat dan SBY sebagai ketua umum, bukanlah entitas baru di panggung kekuasaan. “Bapak SBY itu tokoh bangsa yang sadar dengan kepentingan membangun bangsa dan negara,” ujarnya.

Tentang Pilpres 17 April 2019, Ihwan mengatakan kalau peluit demokrasi sudah dibunyikan, hasil di garis finish sudah diumumkan oleh KPU. “Bagi yang tidak puas, dipersilakan oleh UU untuk menempuh jalur konstitusional. Maka dari itu, tidak ada alasan untuk mencari-cari kambing hitam, dan menyalahkan sikap politik yang diambil oleh Bapak SBY dan AHY selaku pimpinan Partai Demokrat,” ujarnya lagi.

Setiap partai politik, dalam pandangan Ihwan, memiliki otonomi untuk mengambil keputusan. “Bagi PD, pilihan untuk “selesai” pada batas kontestasi yang sudah final melalui keputusan KPU, merupakan sikap kenegarawanan. Karena usai pemilu, tidak ada lagi nomor 01 atau 02, yang ada hanyalah 03, yaitu persatuan Indonesia untuk kedaulatan rakyat,” ujarnya seraya mengatakan setiap pertarungan pertandingan hanya satu pemenang dan harus siap kalah dan siap menang.