Pakar UGM Rekomendasikan Kaltim Jadi Ibu Kota Negara, Ini Alasannya

oleh -1.212 views
Presiden Joko Widodo dan Menteri-Menteri terkait pemindahan ibu kota negara saat meninjau kawasan Bukit Soeharto Samboja yang diusulkan Kaltim menjadi kawasan ibu kota negara, awal Mei 2019 lalu.

SAMARINDA, beritakaltim.co- Keputusan Presiden Joko Widodo memindahkan Ibu Kota negara dari Jakarta, membuat sejumlah kalangan akademisi tergerak. Di Univeritas Gajahmada (UGM) Yogyakarta, masalah itu dibahas dalam sebuah FGD (Focus Group Discusion) yang digagas Prof Bakti Setiawan, Guru Besar Perencanaan Wilayah dan Kota Fakultas Tekhnik (FT). Menariknya, para pakar ini merekomendasikan Kaltim.

FGD di Ruang Sidang Pimpinan Fakultas Teknik, Lantai 3, Gedung Pusat Fakultas Teknik, UGM Bulaksumur mengambil tema “Rencana Pemindahan Ibu Kota Republik Indonesia” dihadiri sejumlah akademisi. Selain Prof Bakti Setiawan ada juga Prof. Ir. Nizam, M.Sc., Ph.D., IPM., ASEAN Eng (Dekan FT UGM), Prof. Dr. Ir. Budi Santoso Wignyosukarto, Dip.HE (Dosen dari Teknik Sipil), Doddy Aditya Iskandar S.T., M.CP., Ph.D (Dosen Teknik Aristektur dan Perencanaan), Prof. Ir.Sudaryono, M. Eng. Ph. D, (Ketua Senat Fakultas Teknik UGM) dan Ir. Tumira, M. Eng., Ph.D. (dosen Teknik Elektro UGM).

“Iya betul ada membahas itu,” ujar Prof Bakti Setiawan, ketika dihubungi beritakaltim.co, beberapa waktu lalu. Kegiatan FGD itu sendiri digelar 6 Mei 2019 dan berita mengenai hal tersebut beredar di media online internal seperti kagama.co dan ft.ugm.ac.id.

Para akademisi ini menyampaikan pertimbangan dari berbagai sisi tentang perpindahan sebuah ibu kota negara. Pertimbangan itu berdasarkan sisi politis, pertahanan, ekonomi, sosial, ekologis (kebencanaan, daya dukung), sejarah dan geopolitik global. Hal tersebut juga yang diinginkan Presiden Joko Widodo yang sebelumnya mengatakan bahwa sebelum diputuskan oleh pemerintah mengenai daerah mana yang ditunjuk pemerintah menjadi ibu kota baru, maka dilakukan pengkajian secara konfrehensif terlebih dulu.

Pembahasan diawali dengan apa saja yang bakal dipindahkan ke ibu kota baru. Prof. Dr. Ir. Budi Santoso Wignyosukarto, Dip.HE, Dosen dari Teknik Sipil mengungkapkan, jika merujuk pada pemindahan ibu kota seperti Australia yang pernah memindahkan ibu kota di Canberra, maka tiga lembaga negara seperti Eksekutif, Legislatif dan Yudikatif harus didudukkan bersama dalam satu wilayah.

Menurutnya, lembaga trias political itu perlu dalam satu wilayah untuk meningkatkan koordinasi dan pengawasan.

Doddy Aditya Iskandar S.T., M.CP., Ph.D, Dosen Teknik Aristektur dan Perencanaan, juga berpendapat kalau selama ini fungsi pemerintah yang berada di Jakarta memiliki radius layanan yang cukup jauh untuk menjangkau semua wilayah. Hal ini membuat koordinasi dengan daerah timur kurang optimal. Dia menilai, penyediaan layanan publik dan koordinasi dapat lebih mudah jika lokasi ibu kota yang baru berada di Kalimantan.

Pandangan serupa datang dari Prof. Ir.Sudaryono, M. Eng. Ph. D, ketua Senat Fakultas Teknik UGM. “Memperhatikan akan adanya jalur lalu lintas laut antar negara, yang paling strategis untuk ibu kota baru adalah antara Kalimantan dan Sulawesi,” ujarnya.

Dengan blak-blakan dia menyebutkan jika penetapan Palangkaraya yang selama ini didengungkan oleh berbagai pihak perlu dikaji kembali. Hal ini karena aksesibilitas untuk masuk dan keluar Palangkaraya yang terbilang sulit. Ia kemudian menyarankan untuk memperhitungkan daerah Kalimantan Timur (Kaltim) untuk menjadi rekomendasi lain. Secara historikal, Kaltim juga dulunya menjadi tempat kerajaan Kutai berdiri.

Terlebih posisi Kaltim yang berada di tepi bisa menjadi salah satu bentuk simbol dan daya dukung adanya wacana ‘Indonesia Poros Maritim Dunia’ yang sudah digaungkan Presiden Jokowi beberapa waktu lalu.

“Kita saat ini sedang krisis simbol, kalau di Palangkaraya justru mematikan simbol,” tambahnya. Namun, ia pun menyebutkan Kalimantan Selatan dan Sulawesi Selatan juga bisa menjadi opsi lain.

Ir. Tumira, M. Eng., Ph.D., dosen Teknik Elektro UGM menyoroti pemilihan ibu kota baru adalah daerah yang dapat membentuk zona-zona ekonomi baru. “Juga memperkuat pertahanan dan keamanan nasional,” jelasnya.

Menanggap hal itu, Prof. Ir. Nizam, M.Sc., Ph.D., IPM., ASEAN Eng, Dekan FT UGM menyebutkan, tipe pengembangan ibu kota baru adalah sebagai pusat pemerintahan. Namun masih memerhatikan adanya fungsi ekonomi yang menunjang. Dia lebih condong seperti Canberra yang sepi, namun masih ada fungsi ekonomi yang menunjang.

Selain itu juga harus menciptakan adanya konektivitas yang baik dengan pusat-pusat ekonomi di kawasan Kalimantan dan sekitarnya. “Jika ibu kota di Kalimantan, harus dekat dengan pusat-pusat energi. Pusat-pusat industri harus didata dan didesain lagi,” kata Nizam.

Dia menyebut Kalimantan Timur merupakan provinsi dengan sumberdaya alam terkaya di Indonesia, hal ini bisa menjadi modal untuk membangun industri dan perekonomian masyarakat dari hulu hingga hilir.

“Suku-suku di Kalimantan masih lebih kuat motivasinya untuk maju, sehingga bisa diberdayakan sebagai sumber daya manusia,” terangnya.

Pada FGD tersebut, dihasilkan 7 rekomendasi. Pertama, rencana pemindahan ibukota sebaiknya didasarkan pada pertimbangan tidak hanya nasional tetapi juga agenda besar geopolitik strategis. Terutama penekanan pada peran Indonesia dalam tatanan global ke depan dan tuntutan sejarah. Saat ini pemerintah Thailand sudah memutuskan untuk membangun terusan Kra, yang dampaknya tentu sangat besar terhadap perekonomian dan perdagangan internasional melalui selat Malaka. Maka akan sangat strategis bila Indonesia mengembangkan ALKI II (alur laut kepulauan Indonesia-II, melalui Selat Lombok, Selat Makasar, Laut Sulawesi) sebagai alternatif pusat jalur perdagangan dunia di masa depan yang menghubungkan negara-negara di Samudra Hindia dengan Asia Timur dan Pasifik. Karena ibukota juga memiliki fungsi dan pesan simbolis, maka sangat strategis apabila ibukota baru berada di kawasan ALKI II (pantai Timur pulau Kalimantan). Hal ini juga sejalan dengan visi besar pengembangan Indonesia ke depan sebagai negara maritim.

Kedua, pemindahan ibukota disarankan adalah pemindahan pusat pemerintahan (eksekutif, legislatif, dan yudikatif). Sebaiknya pusat pemerintahan tidak menyatu dengan pusat kegiatan ekonomi dan bisnis, untuk mengurangi potensi korupsi dan kolusi kekuasaan dengan bisnis dan ekonomi.

Ketiga, pemindahan ibukota tidak serta merta akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan Nasional. Untuk pemerataan pembangunan dan pertumbuhan ekonomi perlu dilakukan rancangan tersendiri. Salah satunya pengembangan industri dan industrialisasi Kalimantan, dengan memanfaatkan dan mengolah sumber daya alam yang melimpah. Penekanan pada peningkatan nilai tambah melalui pemrosesan hasil tambang/mineral dan perkebunan (produk derivatif). Potensi sumber energi dari Kalimantan juga sangat melimpah, baik gas alam, batubara, hingga nuklir tersedia. Syarat industrialisasi, terutama ketersediaan sumber bahan baku, energi, dan akses pelabuhan tersedia di Pulau Kalimantan. Dengan sumberdaya manusia yang unggul, maka akselerasi pembangunan untuk pertumbuhan sekaligus pemerataan dapat dilakukan. Untuk itu perlu disusun rencana yang komprehensif agar industrialisasi berjalan secara berkelanjutan tanpa mengorbankan fungsi ekologis alam yang ada.

Karena pemindahan ibukota/pusat pemerintahan merupakan pekerjaan besar yang memakan waktu lama, perlu kajian matang dan disusun undang-undang sebagai landasannya. “Kami siap membantu dan bekerja sama dengan pemerintah dalam mematangkan rencana tersebut serta pengembangannya,” terang Dekan FT UGM.

Keempat, saat ini kita sudah masuk dalam masyarakat ASEAN, dan Jakarta de facto adalah ibukota ASEAN, maka disamping pemindahan pusat pemerintahan ke ibukota negara yang baru, disarankan untuk menjadikan Jakarta sebagai ibukota ASEAN dan hub/pusat pertemuan-pertemuan International.

Kelima, pembangunan ibukota baru harus sejak awal didasarkan pada prinsip smart and green (capital) city. Keenam, rencana pemindahan ibukota harus inklusif, melibatkan seluruh pemangku kepentingan termasuk masyarakat luas.

Ketujuh, yang tidak kalah penting adalah dengan kepindahan pusat pemerintahan ke Kalimantan diharapkan memberi sinyal positif pada dunia bahwa pemerintah Indonesia serius dalam upaya menjaga kelestarian lingkungan di Kalimantan. Dekatnya pusat pemerintahan dengan isu lingkungan diharapkan meningkatkan perhatian dan kesungguhan pemerintah dalam melakukan konservasi dan rehabilitasi lingkungan hutan tropis di Kalimantan. #le

Sumber berita: kagama.co dan ft.ugm.ac.id.