Ihwan Datu Adam: Suasana di BPN 02 Sudah tidak Kondusif

oleh -565 views
Ihwan Datu Adam, politisi Partai Demokrat.

JAKARTA, beritakaltim.co- Pasca statemen Prabowo Subianto soal pilihan politik almarhum Ibu Ani Yudhoyono (Kristiani Herawati) pada Pemilu 2014 dan 2019, kian membuat luka hati kader-kader Partai Demokrat. Pasalnya, partainya kini jadi  sasaran serangan buzzer yang tidak berhenti memojokkan partai yang dipimpin Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) itu.

“Suasana kebatinan kami kader-kader Partai Demokrat sudah tidak nyaman, tidak kondusif lagi di BPN 02,” ucap Ihwan Datu Adam, kader utama Partai Demokrat yang juga anggota DPR RI dari Dapil Kalimantan Timur, Jumat (7/6/2019).

Pernyataan itu disampaikan Ihwan menjawab pertanyaan Wartawan beritakaltim.co, mengenai situasi terkini hubungan Partai Demokrat dengan koalisi BPN 02. Ihwan mengatakan, sampai saat ini Partai Demokrat masih berada dalam koalisi yang mengusung capres Prabowo Subianto – Sandiaga Uno. Bahkan belum ada keputusan partainya untuk meninggalkan BPN (Badan Pemenangan Nasional) 02 sampai adanya pertemuan SBY dengan Prabowo Subianto sehari usai pemakaman Ibu Ani Yudhoyono.

“Ketika Pak SBY bertemu dengan Pak Prabowo, tidak ada bicara politik, karena dalam suasana duka. Hanya saja dalam jumpa pers Pak Prabowo mengungkit soal pilihan politik Ibu Ani yang membuat Pak SBY dan kader Demokrat merasa tidak nyaman. Mengapa Pak Prabowo bicara politik dalam suasana duka itu?” cerita Ihwan.

Mantan Bupati Penajam Paser Utara di Provinsi Kalimantan Timur itu mengakui terusik dengan serangan terhadap partainya. Dia mengatakan partainya bagaikan samsak yang dipukul bertubi-tubi dari segala penjuru. Bukan hanya oleh para buzzer di media sosial, tapi juga dari kalangan elit BPN 02 di media mainstream. Bahkan sampai ada oknum BPN yang terang-terangan mengusir Partai Demokrat dari koalisi tersebut.

“Partai Demokrat diusir, difitnah minta jabatan ke kabinet presiden jokowi, direndahkan. Tapi kami sabar karena pak SBY berpesan kepada kadernya untuk tidak membalas serangan-serangan itu,” kata Ihwan seraya menegaskan bahwa pernyataan yang dilontarkannya adalah pendapat pribadi, bukan sikap resmi Partai Demokrat.

“Sebagai kader saya terpanggil untuk meluruskan berbagai isu yang memojokkan partai demokrat,” ujarnya.

Tentang isu yang berkembang di masyarakat, Ihwan menyebutkan, setidaknya ada 4 isu yang perlu diluruskan agar tidak terjadi disinformasi di masyarakat.

Pertama adalah soal posisi partai Demokrat yang berada di kubu koalisi 02 dan belum berubah sampai pasca Idul Fitri dan gugatan PHPU (Perselisihan Hitungan Pemilihan Umum) masuk di Mahkamah Konstitusi.

Isu kedua, kata anggota Komisi VII DPR RI yang membidangi Kehutanan dan Lingkungan Hidup serta ESDM itu, menyangkut adanya pertemuan AHY (Agus Harimurti Yudhoyono) dengan Presiden Jokowi beberapa kali sebelum wafatnya Ibu Ani dan pertemuan saat berlebaran Idul Fitri di Istana.

Menurut Ihwan pertemuan itu atas undangan Presiden Jokowi untuk membicarakan masalah berbangsa dan bernegara. Karena SBY di Singapura menemani Ibu Ani semasa pengobatan di rumah sakit, maka AHY yang diundang. Perbincangan AHY dengan Presiden Jokowi waktu itu tak ada bedanya dengan pertemuan Presiden Jokowi dengan Megawati Soekarnoputri maupun dengan BJ Habibie yang pernah jadi Presiden RI.

“Bukan karakter AHY maupun kader Demokrat meminta-minta jabatan di kabinet. Partai Demokrat pernah berkuasa dan ingin masalah bangsa dan negara terus berjalan maju,” ujarnya.

Isu ketiga yang perlu juga diluruskan, menyangkut ucapan Prabowo soal pilihan politik Ibu Ani. Menurut Ihwan, kader-kader Demokrat sependapat dengan SBY bahwa hal tersebut tidak elok. Apalagi soal pilihan politik pada pesta demokrasi Pemilu bersifat Luber Jurdil atau langsung, Umum, Bebas dan Rahasia, Jujur dan Adil.

“Pilihan politik kan ada di bilik suara. Kalau diungkap ke publik berarti tidak lagi bebas dan rahasia,” kata Ihwan. Apalagi yang mengungkap soal pilihan pribadi itu adalah orang lain, sedangkan Ibu Ani telah meninggal dunia.

Hal keempat yang tak kalah penting, kata Ihwan Datu Adam, menyangkut sikap Partai Demokrat terhadap hasil Pilpres dan Pileg yang diumumkan KPU. Partainya yang mendorong BPN 02 agar mengambil langkah konstitusi kalau memang menemukan kecurangan pemilu. Mahkamah Konstitusi adalah benteng terakhir jika ada sengketa Pemilu.

“Dari dulu karakter partai kami selalu sportif dalam setiap kompetisi demokrasi. Kami selalu menghormati yang namanya quick count sebagai cara perhitungan cepat berbasis ilmu pengetahuan. Kami juga mengakui dan percaya dengan mahkamah konstitusi sebagai lembaga tinggi negara yang independen,” ujarnya.

Dia meminta kepada para buzzer dan elit BPN 02 untuk menghentikan segala bentuk serangan opini di media kepada Partai Demokrat, SBY maupun AHY. Soal keputusan siapa pemenang Pilpres sudah ada di MK dan tinggal menunggu sidang dan keputusan mejelis hakim. #le