Fraksi Hanura : Masyarakat Menilai Baik Buruknya Kinerja Pemkot Dari Pembangunan Bukan Hanya Penghargaan

oleh -607 views

BONTANG, Beritakaltim.co — Partai Hanura (Hati Nurani) menyampaikan beberapa masukannya terhadap pekaksanaan APBD kota Bontang sebagai masukan dan saran serta pertimbangan bagi pemerintah kota Bontang, melalui rapat kerja dalam pandangan umum fraksi – fraksi DPRD Bontang terhadap Raperda pertanggung jawaban pelaksanaan APBD kota Bontang tahun 2018.

Mewakili fraksi partai Hanura, ketua fraksi Hanura, Arif mengatakan, pemerintah kota Bontang harus meningkatkan efektifitas dan produktifitas belanja daerah terutama dalam bidang pendidikan, salah satunya pengadaan lahan guna pembangunan sekolah, sebab masih banyaknya sekolah yang berada dalam 1 lokasi.

“Terutama sekolah dasar, masih banyak yang satu halaman,” ujar Arif saat menyampaikan pandangan di ruang rapat sekretariat DPRD Bontang, jalan Bessai Berinta, Kelurahan Bontang Lestari, Senin (17/6/2019).

“Pemkot juga harus mempercepat belanja kegiatan yang berhubungan dengan penanggulangan banjir di kota Bontang, agar dapat menekan resiko yang di alami masyarakat ketika musim hujan tiba,” tambah Arif.

Selain itu fraksi Hanura juga menekankan agar, pemkot Bontang melakukan peremajaan kendaraan operasional pemadam kebakaran serta truck sampah Dinas Lingkungan Hidup (DLH) yang seharusnya sudah waktunya di lakukan peremajaan.

“Harus di perhatikan kendaraan operasional kedua OPD tersebut,” terangnya.

Lanjut Arif, dalam meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) Kota Bontang pada sektor pariwisata, pihaknya meminta pemkot Bontang segera menuntaskan rencana induk pariwisata, agar menjadi acuan bagi seluruh stakeholder di kota Bontang untuk dapat bekerja sama secara positif dalam pengembangan pariwisata di Kota Bontang.

“Kita bisa mendapatkan PAD lebih dari sektor pariwisata,” tegasnya.

Ia menambahkan, pemerintah kota Bontang harus lebih memperhatikan peningkatan prestasi melalui kegiatan olahraga dan tidak menjadikan penghargaan sebagai tolak ukur kinerja pemerintah, tetapi sebagai tolak ukur realisasi pembangunan yang menyentuh langsung kepada kebutuhan masyarakat.

“Masyarakat menilai baik buruknya kinerja pemerintah melalui pembangunan bukan hanya dari penghargaan,” tutupnya.Adv.HR.