8 Bulan Pemerintahan Isran-Hadi tak Tunjukkan Prestasi

oleh -844 views
Syafruddin, Anggota DPRD Kaltim.

SAMARINDA, beritakaltim.co- Sudah lebih 8 bulan Gubernur Kaltim Isran Noor dan Wakil Gubernur Hadi Mulyadi bertugas, membuat kalangan DPRD Kaltim ikut gelisah karena belum menunjukkan adanya ‘kejutan’ prestasi.

“Ya terus terang sebagai legislator yang melaksanakan tugas pengawasan, saya gelisah. Sudah 8 bulan loh? Apa yang telah diperbuat gubernur untuk kemajuan Kaltim,” ujar Syafruddin yang juga Ketua PKB (Partai Kebangkitan Bangsa) Kaltim, Selasa (18/6/2019).

Awalnya Syafruddin tertarik dengan konsep Kaltim Berdaulat yang didengungkan pasangan Isran-Hadi, karena ada hal baru yang ingin dilaksanakan Gubernur Kaltim sejak dilantik Presiden Joko Widodo di Jakarta, 1 Oktober 2018 lalu. Gubernur baru menunjukkan adanya visi yang segar dan ditunggu-tunggu warga Benua Etam.

Tapi 100 hari berlalu, lanjut Syarifuddin, tak ada greget berjalannya pemerintahan. “Malah mundur. Karena membenahi internal organisasi pemerintahan saja sudah bermasalah,” ulas politisi muda ini.

Dia mencontohkan bagaimana ruwetnya urusan pengangkatan Sekdaprov Kaltim. Padahal, untuk jabatan strategis itu sudah ada SK (Surat Keputusan) Presiden Joko Widodo yaitu menetapkan Abdullah Sani menjadi Sekdaprov Kaltim yang definitif.

“Itu keputusan dari Presiden RI, tapi tidak dilaksanakan oleh Gubernur,” ujarnya.

Seperti diketahui untuk jabatan Sekdaprov Kaltim Presiden menerbitkan Keputusan Presiden RI Nomor 133/TPA Tahun 2018, tanggal 2 November 2018, tentang Pengangkatan Pejabat Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur. Abdullah Sani diangkat menjadi Sekda berdasarkan usulan dari Gubernur Kaltim semasa dijabat Awang Faroek Ishak dan telah melewati proses lelang dan asesmen sesuai aturan yang berlaku.

Pemprov Kaltim mengusulkan 3 nama calon Sekdaprov ke Kemendagri untuk diteruskan ke Presiden. Tiga nama itu berurutan sesuai nomor adalah Muhammad Sahbani, Abdullah Sani dan HM Aswin. Namun kemudian Presiden menetapkan Abdullah Sani yang berada di nomor urut 2, bukan Muhammad Sabani yang menempati posisi pertama dalam usulan tersebut.

Ketika SK Presiden disampaikan ke Gubernur membuat suasana di pemerintahan di Kaltim menjadi gaduh karena Gubernur Isran Noor tidak bersedia melantik. Bahkan muncul tudingan dari mantan Gubernur Kaltim Awang Faroek Ishak bahwa Abdullah Sani menggunakan cara tak terpuji untuk mendapatkan jabatan tersebut. Tudingan mengarah pidana itu sendiri sampai sekarang tidak pernah terbukti.

Syafruddin mengingatkan Gubernur Kaltim bahwa pembangkangan atas Keputusan Presiden RI memiliki risiko yang luas. Karena jabatan Sekdaprov defintif sangat penting untuk kelanjutan birokrasi di Benua Etam. Pemprov Kaltim mesti menjaga hubungan kerja dengan pemerintah pusat.

“Masalah ini menjadi isu yang akan ditanggapi DPRD Kaltim. Kami dengan pimpinan DPRD Kaltim sudah membicarakan dan segera memanggil Gubernur untuk mencari jalan keluarnya,” kata Syafruddin. #le