BeritaKaltim.Co

Sistim Zonasi Perlahan Menghapus Sekolah Unggulan

TANJUNG REDEB, beritakaltim.co – Penerapan sistem zonasi pada pendaftaran Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) sistem zonasi resmi berlaku setelah Mendiknas mengeluarkan Permendikbud Nomor 17 tahun 2017 lalu tentang PPDB. Kemudian tahun 2018 sistim zonasi diberlakukan hingga tahun 2019 ini terus diterapkan. Sistim ini diterapkan bukan hanya untuk mewujudkan pemerataan kualitas pendidikan pada jenjang SD/SMP/SMA/SMK sederajat. Tetapi juga mengurangi dampak sosial.

Pasalnya, sistem zonasi secara perlahan akan menghapus predikat sekolah unggulan dan non unggulan, yang terkadang menjadi bahan pemicu kecemburuan sosial, yang berdampak tawuran antar pelajar seperti sekolah – seklah di beberapa kota besar.

“Dengan demikian, para orang tua murid diharapkan dapat memercayai kualitas sekolah dimana tempat anak-anaknya menimba ilmu, “ ungkap Bupati Berau, H Muharram S.Pd MM saat meresmikan SMP N 3 Kampung Maluang, Kecamatan, Gunung Tabur, Selasa (25) pagi kemarin.

Dikatakannya, sistem zonasi juga di antaranya dapat menghilangkan beban biaya akomodasi yang harus dikeluarkan orang tua setiap hari. Para siswa cukup berjalan kaki ke sekolah, karena jarak antara sekolah dengan tempat tinggal tidak jauh.

“Sisi lain hal ini juga menghemat waktu bagi orang tua. Sebab tidak perlu lagi antar anak sekolah dengan memggunakan kendaraan bermotor,” ujarnya.

Diungkapkan Bupati Muharram, selama ini orang tua murid berusaha menyekolahkan anaknya ke sekolah yang dicap favorit. Hal ini menimbulkan ekses yang tidak baik pada dunia pendidikan nasional. Karena akan ada sekolah yang banyak muridnya, tapi sekolah lain kekurangan. Zonasi ini untuk menghilangkan ketimpangan itu.

Ditambahkannya, sedangkan untuk di luar zonasi. Seperti jalur prestasi dan pindahan diperbolehkan dari luar zonasi. Namun, sekolah harus selektif untuk menentukan calon siswa yang diterima.

“Untuk yang prestasi, sekolah harus melihat nilai calon peserta didik mana yang paling tinggi. Sedangkan, bagi jalur pindahan biasanya dimanfaatkan orang tua calon siswa untuk mendekatkan anaknya sekolah di dekat tempat kerjanya. Jadi, sekolah juga harus melihat mana yang layak diterima,” tambahnya.

Selain itu, dia juga mengimbau supaya sekolah transparan mengungkap ranking para calon peserta didik yang diterima melalui jalur non zonasi. Supaya, tak ada kecurigaan adanya penafsiran yang begatif terhadap sekolah.

“Sekolah harus transparan, berapa nilai calon peserta yang diterima lewat jalur prestasi dan pindahan. Dengan begitu, calon lain yang tidak diterima tahu kenapa mereka tidak masuk,” ucapnya.

Karena itu dalam proses pendidikan ini menurut Bupati Muharram dibutuhkan pemetaan yang rapi, dan harus ada metode yang tepat, jumlah sekolah harus sebanding dengan jumlah calon siswa baru, agar sistim zonasi ini tidak merepotkan. Pungkasnya. (adv)

Comments are closed.