Koalisi Prabowo-Sandi Bubar, Ihwan Datu Adam Ingin Partai Demokrat Kritis ke Pemerintah

oleh -361 views
Ihwan Datu Adam dalam sebuah moment bersama dengan Ketua Umum Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono.

JAKARTA, beritakaltim.co- Paska keputusan Mahkamah Konstitusi (MK), koalisi Adil Makmur yang mendukung Prabowo-Sandiaga Uno bubar. Tentang hal itu, kader utama Partai Demokrat Ihwan Datu Adam berpandangan langkah itu sudah tepat, karena masing-masing partai politik memiliki kedaulatan sendiri.

Menurut politisi asal Kalimantan Timur itu, politik itu dinamis, tidak ada yang abadi. Namun meski dinyatakan bubar, komunikasi politik antarpartai tetap dirawat. “Bisa saja dalam momentum yang lain Partai Demokrat menjalin koalisi baru dengan Gerindra, PKS atau PAN kembali. Ya, politik itu dinamis lah,” ucap mantan Bupati Penajam Paser Utara itu, Sabtu (29/6/2019).

Langkah apa yang dilakukan Partai Demokrat setelah bubar dalam koalisi Prabowo-Sandiaga Uno, menurut Ihwan Datu Adam, keputusan partainya ada pada Majelis Tinggi Partai Demokrat. Sebagai partai menengah yang pada Pemilu 17 April 2019 lalu memperoleh 10.876.507 suara atau 7,77 persen, Majelis Tinggi Partai Demokrat harus mengkalkulasi secara detil peluang-peluang; apakah bergabung dengan pemerintah, menjadi oposisi atau partai penyeimbang seperti yang pernah ditunjukkan pada periode lalu.

“Ada beberapa pilihan. Semuanya bagus dan mulia karena bertujuan sama demi pembangunan bangsa,” ujar pria kelahiran Ujungpandang 10 November 1964 ini.

Namun kalau dia ditanya pendapatnya, maka yang akan diusulkannya adalah Partai Demokrat bersama-sama dengan Pemerintah namun tetap kritis terhadap kebijakan yang tidak pro dengan rakyat. Ihwan Datu Adam mengistilahkan sikap kritis ditunjukkan dari dalam, terutama di parlemen melalui wakil partai berlambang mercy itu.

“Karena partai demokrat sudah pernah memimpin pemerintahan, sehingga kita harus bisa menjamin bahwa program-program pembangunan era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang berhasil tetap berkesinambungan dalam sistim pemerintahan yang sekarang. Sedangkan yang kurang berhasil, mari bersama-sama kita perbaiki,” ucap Anggota Komisi VII DPR RI itu.

Apa saja program yang dianggap berhasil semasa Presiden SBY?

Mengutip data internal Partai Demokrat yang pernah disampaikan SBY saat memberi materi dalam pelatihan kader PD di Novotel Hotel, Bogor, Jawa Barat, Ihwan Datu Adam menguraikan, diantaranya dalam bidang ekonomi. Kebijakan ekonomi SBY berhasil meningkatkan PDB (produk domestik bruto) dan cadangan devisa Indonesia hingga menjadi 15 besar ekonomi dunia.

Ketika era Presiden Gus Dur dan Megawati Soekarnoputri pada 1999-2004, nilainya sebesar Rp 2.295,82 triliun. Dalam 10 tahun kepemimpinannya, melonjak hingga menjadi Rp 10.063 triliun. Kemudian rasio utang pemerintah terhadap PDB turun hampir 55 persen dan pendapatan per kapita sejak Indonesia merdeka pun naik.

Pada 2004, pendapatan per kapita berada di kisaran US$ 1.188 hingga di tahun 2013 berada di kisaran US$ 3.000. Untuk pertumbuhan ekonomi (GDP Growth), sejak 2009 dizaman SBY tertinggi nomor 2 di antara negara-negara G-20. Begitu pula soal rasio utang terhadap PDB luar negeri dari 2004 hingga 2014 menurun hingga tersisa 7,8 persen.

Pemerintahan SBY juga disebut meningkatkan hampir 4 kali lipat pendapatan per kapita dan kelas menengah. Untuk tahun 1999-2004 hanya Rp 10,55 juta per tahun, pada era pemerintahan SBY menjadi Rp 36,5 juta per tahun. Termasuk 4 kali lipat APBN.

Peningkatan lain adalah turunnya jumlah pengangguran, perkembangan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), nilai ekspor, dan ketahanan pangan. Begitu juga terkait pembangunan infrastruktur. Menurut data itu, pemerintahan SBY telah membangun 293 waduk, 1.221 embung, dan 7,29 juta hektar irigasi.

“Jadi, banyak sekali keberhasilan di zaman Presiden SBY yang tidak boleh diabaikan. Tentu harapannya di era Presiden Jokowi bersama Pak Kiyai Mar’uf Amin bisa berjalan lebih baik lagi,” ujar Ihwan Datu Adam seraya mengingatkan bahwa program anggaran 20 persen APBN untuk pendidikan yang telah dinikmati sampai sekarang adalah kebijakan era SBY. #le