JAKARTA, beritakaltim.co- Salah satu keunggulan Provinsi Kalimantan Timur jika dipilih menjadi ibu kota negara adalah lantaran memiliki lumbung energi. Namun menurut Anggota DPR RI Ihwan Datu Adam, diperlukan kebijakan strategis pembangunan infrastruktur energy untuk memenuhinya.
Dihadapan Kepala BPH (Badan Pengelola Hilir) Migas Fanshurullah Asa dan mantan Kepala Bappenas Andrinof Chaniago dalam acara Foccus Gorup Discussion (FGD) bertema; “Pemenuhan Kebutuhan Energi di Kalimantan dalam Rangka Pemindahan Ibukota Negara Republik Indonesia”, Ihwan yang berasal dari daerah pemilihan Kaltim mendesak agar persoalan pembangunan infrastruktur energy dimasukkan dalam perencanaan BPH Migas.
“Saya minta komitmen dari BPH Migas dalam hal pembangunan infrastruktur energy,” ucap Ihwan Datu Adam kepada beritakaltim.co, Kamis (4/7/2019).
Acara diskusi berlangsung di Hotel Grand Zuri, BSD City, Tangerang Selatan. Pada kesempatan itu Ihwan yang juga Anggota Komisi VII DPR RI dari Fraksi Partai Demokrat, menekankan tentang pilihan daerah paling ideal menjadi ibu kota negara yang kini sedang dikaji pemerintah pusat adalah Kalimantan Timur. Lebih spesifik lagi dia menjelaskan kalau Penajam Paser Utara (PPU) adalah daerah paling cocok, karena masih memiliki lahan kosong yang sangat luas.
Tentang calon daerah yang dipilih, semula Pemprov Kaltim menawarkan sebagian Tahura Bukit Soeharto yang berbatasan dengan Penajam Paser Utara dan Kabupaten Kutai Kartanegara. Bahkan Presiden Joko Widodo sudah meninjau melalui jalan tol yang terhubung dari Balikpapan – Samarinda.
Menurut Ihwan Datu Adam, Penajam Paser Utara secara geografis dekat dengan laut dan bertetangga dengan Kota Balikpapan. Sehingga akses transportasi udara sudah tidak masalah lagi karena Balikpapan memiliki bandara kelas internasional.
“Itu usulan. Tapi besar harapan saya jika Provinsi Kalimantan Timur terpilih sebagai Ibukota atau pusat pemerintahan yang baru,” ucapnya.
Guna mewujudkan mimpi tersebut, menurut pria kelahiran Ujungpandang 10 Oktober 1964 itu, perlu langkah promosi dari Pemprov Kaltim. Sejak dua provinsi di Kalimantan disebut-sebut menjadi nominasi ibu kota negara yang baru, Kalteng justru terkesan sudah gencar mempromosikan daerahnya dari berbagai segi.
“Saya berharap Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur turut serta, dengan melengkapi kajian yang telah dilakukan Pemerintah Pusat,” kata Ihwan.
“Karena mohon maaf, sampai saat ini saya belum mengetahui persis apakah Bappeda Kalimantan Timur telah melakukan focus group discussion terkait kepada pemangku kebijakan maupun stakeholders di Kalimantan Timur,” ujarnya.
Menurutnya, analisis yang sudah ada dalam kajian Pemerintah Pusat, tidak perlu lagi dilakukan oleh Pemprov Kaltim. Ihwan meminta Pemprov Kaltim jeli dan memiliki analisis yang tajam bahwa kajian versi pemerintah provinsi Kaltim ini memang beda dan layak menjadi lampiran kajian Pemerintah Pusat. #le
Comments are closed.