Meningkatkan Kesadaran ASN Dalam Membayar Zakat Melalui Baznas, Komisi I Membahas Raperda Pengelolaan Zakat

oleh -286 views
Suasana membahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) terkait pengelolaan zakat, infaq dan sedekah serta dana sosial keagamaan lainnya.

 

BONTANG, Beritakaltim.co — Komisi I DPRD Kota Bontang membahas Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) terkait pengelolaan zakat, infaq dan sedekah serta dana sosial keagamaan lainnya. Setelah menjadi Perda nantinya akan mengatur Zakat, Infaq dan Sedekah para ASN di lingkungan Pemerintah Kota Bontang, dimana akan di lakukan pemotongan langsung dan di kelola oleh Baznas (Badan Amil Zakat Nasional) Kota Bontang.

Pembahasan Raperda sendiri Komisi I DPRD Bontang bersama dengan Kementerian Agama Kota Bontang dan Bagian Hukum, Sosial dan Asisten I Sekretaris Daerah Pemerintah Kota Bontang. Kegiatan di selenggarakan di Ruang Rapat Sekretariat DPRD Bontang, Jalan Bessai Berinta Kelurahan Bontang Lestari, Senin (8/07/2019).

Memimpin rapat, Setiyoko Waluyo Anggota Komisi I DPRD Bontang mengatakan, kegiatan rapat yang ia pimpim telah 2 kali di lakukan pembahasan dan telah sampai pada ketentuan umum.

“Kita berharap bisa segera rampung,” ujarnya.

Selain itu, menurutnya pengelolaan zakat bagi para ASN di lingkungan pemerintah dan DPRD kota Bontang di lakukan dengan menggunakan Aplikasi dan di kelola oleh Baznas Bontang.

“Nantinya gaji kotor yang masuk bisa langsung terpotong secara otomatis,” terangnya.

Penyelenggara Syariah Kemenag Kota Bontang, Yarkani setuju dengan usulan Setiyoko Waluyo, menurutnya dengan menggunakan aplikasi perangkat lunak akan lebih memudahkan Baznas Bontang untuk melakukan pemotongan tersebut.

“Sistem akan menyesuaikan dengan Perda Kota Bontang,” jelasnya.

Kata dia, tidak semua akan dilakukan pemotongan karena akan dilihat sesuai dengan gaji dan golongan. Sementara itu, kontraktor yang mendapatkan pekerjaan dari anggaran APBD akan dilakukan pemotongan tetapi yang nilainya masuk nishab dan akan terpotong 2,5 persen.

“Tentunya akan dipotong bagi ASN dan kontraktor Muslim, namun sesuai dengan undang – undang jika sudah terpotong zakat maka akan mengurangi jumlah pajak,” terangnya.

Lanjut dia, Perda tersebut tidak hanya sekedar membangkitkan kesadaran umat muslim untuk membayar zakat. Tetapi lebih kepada menaikkan nama Baznas di level atas.

“Makanya kenapa kami meminta Pupuk Kaltim dan Badak LNG membuat UPZ, bukan untuk mengambil dana zakatnya, tetapi mendata jumlah dana zakatnya saja,” bebernya.

“Saya harap semua instansi vertikal juga zakatnya diarahkan di Baznas setempat. Seperti kemenag Bontang meskipun digaji dari dana pusat, tetapi zakatnya diserahkan ke Baznas Bontang,” tambahnya.Adv.HR.