Raperda Penyelenggaraan Transportasi Jemaah Haji Telah Rampung Dibahas Komisi I DPRD Bontang

oleh -203 views

BONTANG, beritakaltim.co — Raperda (Rancangan Peraturan Daerah) terkait penyelenggaraan transportasi bagi jemaah haji Kota Bontang, telah rampung dibahas dan tinggal diparipurnakan untuk pengesahan menjadi Peraturan Daerah (Perda) Kota Bontang.

Dengan ada payung hukum berupa Perda terkait penyelenggaraan transportasi bagi jemaah haji Kota Bontang, ke depan para jemaah tidak perlu lagi kuatir dengan bawaan. Raperda sendiri dibahas Komisi I DPRD Bontang bersama dengan Kemenag Kota Bontang, Bagian Hukum, Bagian Sosial dan Asisten I Sekretaris Daerah Pemerintah Kota Bontang. Kegiatan diselenggarakan di Ruang Rapat Sekwan DPRD Bontang, Jalan Bessai Berinta Kelurahan Bontang Lestari, Senin, (8/7/2019).

Mewakili Bagian Hukum Setda Pemerintah Kota Bontang, Muldiana mengusulkan pasal 9 ayat 2 terkait pelayanan bagasi bagi jemaah haji dihapus, sebab menurutnya seluruh bawaan jemaah haji telah dimasukkan otomatis ke dalam bus jemaah.

“Dihapus saja karena sudah otomatis dimasukkan ke dalam bus,” terangnya.

Menanggapai usulan Bagian Hukum Setda Pemkot Bontang, Kasi Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kemenag Bontang Ali Mustofa mengatakan, bagasi untuk membawa barang bawaan jemaah haji menjadi tanggung jawab pemerintah kota Bontang, sebab transportasinya melalui jalur darat, sehingga Pemkot Bontang nantinya bisa mencarikan alternatif untuk membawa barang bawaan jemaah haji, baik berupa truk ataupun kendaraan lainnya.

“Jangan sampai nantinya yang diangkut hanya jemaahnya saja tanpa barang, karena nantinya di pasal 9 itu jemaah dan barangnya di bawah Pemkot Bontang, sedangkan pengawasan ada pada kami,” ungkapnya.

Ia menambahkan, pihaknya juga tidak membolehkan para jemaah membawa barang lain, selain yang telah disediakan panitia haji.” Tidak boleh ada koper beranak para jemaah haji,” ujarnya.

Asisten I Setda Bontang M Bahri menyebut ada Miss komunikasi antara bagian hukum dan Kemenag Bontang. Bahwa bagian hukum beranggapan bagasi itu di pesawat dari embarkasih  ke debarkasih, padahal yang dibantu pemerintah daerah dari Bontang ke asrama, begitu pun pulangnya dari asrama ke Bontang.

“Pelayanan bagasi tetap ada walaupun tidak tertulis disitu,” ucap Bahri.

Pimpinan rapat, Sekretarisz Komisi I DPRD Bontang Abdul Malik mengatakan, draft Raperda sudah tak ada masalah. “Secara prinsip sudah oke dan final,” tutup Abdul Malik.#Adv.HR.