Agus Haris : 75% Tenaga Kerja Lokal, Selebihnya Silakan dari Luar Kota

oleh -285 views
Kondisi RDP Komisi 1 DPRD Bontang terkait permasalahan Rekruitmen tenaga kerja Kota Bontang

 

BONTANG, Beritakaltim.co– Komisi 1 DPRD Bontang memanggil sejumlah Perusahaan yang ada di Kota Bontang, pemanggilan tersebut lantaran adanya laporan dari Yayasan Kesejahteraan Tenagakerja Informal (YKTI), dalam laporannya ke Komisi 1, ketua YKTI menyampaikan adanya tindakan yang dinilai tidak berpihak kepada tenaga kerja lokal Bontang.

Dalam rapat yang dihadiri dinas terkait, Agus Haris meminta kepada pemerintah untuk menindak tegas kepada pemilik perusahaan jika terbukti tidak mematuhi aturan yang ada di Kota Bontang, terlebih Kota Bontang telah menetapkan Perda terkait rekrutment tenaga kjerja di mana didalamnya mengatur penerimaan tenaga kerja lokal lebih besar dibandingkan dengan tenaga kerja dari luar Kota Bontang, Senin, 8/7/2019.

“Perbandingan 75 persen untuk tenaga kerja lokal, selebihnya silakan diambil dari luar kota. Jika tidak mengikuti siap-siap terkena sanksi berupa pencabutan izin usaha jika terbukti tidak taat aturan,” kata Agus Haris.

Sementara itu, Ketua YKTI, Socria mengatakan bahwa ada beberapa perusahaan yang ada di outsorcing PT Pupuk Kalimantan Timur dalam hal ini PT Samator Gas yang melakukan Penunjukan Outsorcing dalam pelaksanaan perekrutan tenaga kerja tidak melauli Dinas Tenaga Kerja (Disnaker), selain itu ada pula pemutusan sepihak kepada tenaga kerja yang sudah memasuki masa kerja sebagai Pekerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT) karena sudah masa kerja empat tahun.

“Ini saja sudah salah, kalau ini di lanjutkan percuma adanya perda yang sudah ada payung hukum didalamnya,” katanya.

Menanggapi hal tersebut, perwakilan PT Samator GAS Yonatan mengatakan bahwa, pihaknya dalam hal pengrekrutan tenaga kerja diserahkan secara penuh kepada tiga outsorcing yang telah ditunjuk dalam pengerjaan, “Dalam hal pengrekrutan tenaga kerja kami serahkan sepenuhnya kepada pihak ketiga,” terangnya.

Akan tetapi, hal tersebut mendapatkan tanggapan langsung dari YKTI, pasalnya seluruh outsorcing yang ada di bawah PT Samator bukan berasal dari kota Bontang akan tetapi berasal dari Jakarta dan Surabaya.

Menanggapi hal tersebut, Ketua Komisi 1 meminta PT Samator untuk lebih meningkatkan pengawasan outsorcingnya mengingat sebagian besar pengrekrutan yang terjadi tidak melalui dinas tenaga kerja.

“Tolong diawasi dengan benar, kalau mereka bermasalah kami akan mencari induknya yakni PT Samator sebagai sipemberi kerja bagi para outsorcingnya,” tukasnya.#Adv.