Tiga Kali Kemendagri Ingatkan Gubernur Kaltim agar Melantik Sekda Abdulah Sani

oleh -287 views

SAMARINDA, beritakaltim.co- Setelah 8 bulan Gubernur Kaltim Isran Noor mengabaikan Keppres pengangkatan Abdulah Sani menjadi Sekretaris Daerah Provinsi, akhirnya Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) bertindak tegas; mengambil alih pelantikan Sekda definitif.

Kepastian adanya pengambilalihan dan pelantikan Sekda Provinsi Kaltim disampaikan Puspen Kemendagri melalui pemberitaan online di situs kemendagari.go.id. Tindakan yang ditempuh, menurut Puspen, sesuai undang-undang yang berlaku, yakni Pasal 235 UU Nomor 23 Tahun 2014.

“Menteri Dalam Negeri akan melantik Sekda Provinsi Kaltim pada hari Selasa, 16 Juli 2019,” kata Plt. Dirjen Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri, Akmal Malik di Jakarta, Sabtu (13/07/2019).

Abdullah Sani diangkat Presiden melalui Keppres Nomor 133/TPA Tahun 2018 tanggal 2 November 2018, yaitu tentang Pengangkatan Pejabat Pimpinan Tinggi Madya di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur. Dari 3 nominator yang diusulkan Gubernur Kaltim ketika itu, Awang Faroek Ishak, justru yang terpilih adalah H. Abdullah Sani, S.H., M.Hum.

Padahal Abdullah Sani, berada di nomor urutan kedua calon Sekdaprov Kaltim. Sedangkan di nomor urut pertama dan digadang-gadang menduduki jabatan itu adalah M Sabani. Sementara calon Sekda di nomor urut ketiga yang diusulkan ke Presiden adalah M Aswin.

Keputusan Presiden Joko Widodo tidak digubris oleh Gubernur Kaltim Isran Noor yang menggantikan Awang Faroek Ishak. Isran Noor tak melantik Sekda definitif dan lebih memilih meneruskan jabatan Pjs Sekda kepada Meiliana sampai memasuki masa pensiun dan kemudian digantikan M Sabani.

Menurut Puspen Kemendagri, upaya untuk meminta Gubernur Kaltim melantik Abdullah Sani sebagai Sekda setidak sudah tiga kali dilakukan. Pertama, dengan menerbitkan Surat Mendagri Nomor 123.64/10060/OTDA tanggal 31 Desember 2018, ditandatangan Dirjen Otda atas nama Mendagri, dengan pokok surat Meminta Gubernur untuk segera melantik Sekda sesuai dengan Keppres 133/TPA Tahun 2018.

Kedua, mengeluarkan Surat Mendagri Nomor 821/485/SJ tanggal 21 Januari 2019, perihal Tanggapan terhadap Usul Perpanjangan Penjabat Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Timur dan Penegasan Pelaksanaan Keputusan Presiden Nomor 133/TPA Tahun 2018.

Ketiga, mengeluarkan Surat Dirjen Otda kepada Ketua DPRD Provinsi. Kaltim Nomor. 821/3471/OTDA tanggal 1 Juli, dengan pokok surat meminta kepada Ketua DPRD agar berkomunikasi efektif dengan Gubernur Kaltim guna melaksanakan Pelantikan Sekda Kaltim Keppres 133/TPA Tahun 2018.

Belum ada tanggapan dari Kantor Gubernur Kaltim tentang rencana pelantikan Sekda pada 16 Juli 2019. Sementara, Abdullah Sani juga belum bersedia mengomentarinya. Ketika ditanya beritakaltim.co via whatsapp, Abdullah Sani hanya menjawab dengan emotion telungkup dua telapak tangan yang sering diartikan sebagai permohonan maaf. #le