Aksi “Ugal-ugalan” Isran Noor Dibalas Kemendagri

oleh -2.836 views
Isran Noor (Kiri) dan Hadi Mulyadi, pasangannya dalam Pilgub lalu. Foto: Ist

SAMARINDA, beritakaltim.co- Genderang perang sudah ditabuh. Aksi ‘ugal-ugalan’ Gubernur Kaltim Isran Noor tidak memfungsikan Sekdaprov Abdullah Sani yang telah mendapat SK Presiden, dijawab Kemendagri dengan aksi ‘ugal-ugalan’ pula, yakni menyetop pelayanan Pemprov Kaltim ke instansi itu.

Aksi penyetopan pelayanan pemerintahan itu diterbitkan dalam bentuk surat yang ditandatangani Sekretaris Jenderal Kemendagri, Dr Hadi Prabowo. Hadi tampil atas nama Menteri Dalam Negeri menyerukan kepada internal kementeriannya lewat surat Nomor:120/8053/SJ, tanggal 16 Agustus 2019.

Di situ tertera perihal; Layanan Terhadap Pemerintah Daerah Provinsi Kaltim. Sedangkan tujuan surat diberikan kepada Inspektur Jenderal, para Direktur Jenderal, para Kepala Badan, Sekretaris BNPP (Badan Nasional Pembangunan Perbatasan), dan para Kepala Biro/Kepala Pusat di Lingkup Setjen Kemendagri.

Hal tersebut tak dibantah oleh Kepala Pusat Penerangan Kemendagri, Bahtiar, seperti penjelasannya kepada Wartawan di Kaltim yang berusaha mengkonfirmasi, Senin (19/8/2019). Terbitnya surat ini setelah sebelumnya Mendagri mengirim surat teguran kepada Gubernur Kaltim Nomor 821/7672/SJ tanggal 9 Agustus 2019, namun tetap tidak digubris oleh Isran Noor.

Dalam point-point penting dalam surat kedua itu disebutkan alasan untuk menyetop pelayanan ke Pemprov Kaltim. Diantaranya adalah karena Gubernur Kaltim belum memfungsikan Sekdaprov sebagai pemimpin Sekretariat Daerah. Layanan yang disetop berupa ruang fasilitasi/konsultasi dan evaluasi dokumen dari/terhadap Pemerintah daerah Provinsi Kaltim, dengan catatan tidak ditindaklanjuti atau diproses apabila tanpa melalui/melibatkan Sekretaris Daerah yang dari aspek kewenangannya secara atribut merupakan kewenangan Sekretaris Daerah.

Seperti diketahui Sekdaprov Abdulah Sani sudah ditetapkan melalui SK Presiden Nomor 133/TPA/Tahun 2018 tanggal 2 November 2018, namun Gubernur Kaltim Isran Noor berulah melawan keputusan Presiden dengan tidak melantiknya. Setelah 8 bulan tak juga jelas nasib Sekdaprov, akhirnya Mendagri mengambil alih dan melantik Sekdaprov tanggal 16 Juli 2019.

Apa dampak dari disetopnya pelayanan Kemendagri kepada Pemprov Kaltim?

Menurut Charle Wong dari Otonomi Center, aksi penyetopan layanan itu adalah ‘warning’ keras dari Kemendagri. Saat ini masih diseputar internal instansi itu, tapi kemungkinan besar akan merambat ke Menteri Keuangan serta lainnya.

“Kalau Pak Isran masih juga keras kepala, ya siap-siap aja pemerintahan di Kaltim lumpuh,” ujarnya.  #le