Kaltim Terpilih Jadi Ibu Kota Negara, Eh… Dibantah Jokowi Lagi

oleh -287 views
Presiden Joko Widodo berdialog serius dengan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Bambang Brodjonegoro.

JAKARTA, beritakaltim.co- Pengumuman lokasi ibu kota baru negara Republik Indonesia disampaikan oleh Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Sofyan Djalil. Kepada Wartawan di Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, di Jakarta, Kamis (22/8/2019), dia menyampaikan pemerintah telah memutuskan pilihan di Provinsi Kalimantan Timur.

Tambah meyakinkan lagi, karena Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) Bambang Brodjonegoro juga memberi isyarat kalau ibu kota baru itu benar seperti kata Sofyan Djalil, yakni di Kaltim. Walau tak menyebut secara tegas nama Kaltim, tapi Bambang menyatakan bukan di Samarinda dan Balikpapan. Dua kota yang disebutnya itu adalah kota dengan infrastruktur memadai di provinsi Kalimantan Timur.

Bocoran dan isyarat dari dua pembantu Presiden memberi menggembirakan masyarakat di Kaltim. Namun dari berbagai obrolan warga, tetap saja banyak yang berspekulasi mengapa bukan Presiden Joko Widodo yang mengumumkannya secara langsung.

Padahal, jawaban tentang ibu kota baru itu sudah ditunggu-tunggu masyarakat Indonesia pada saat pidato kenegaraan Presiden tanggal 16 Agustus 2019 lalu. Presiden ketika itu hanya menyampaikan; “saya mohon izin untuk memindahkan ibu kota ke Pulau Kalimantan”.

Teka-teki itu akhirnya terjawab. Petang hari, hanya beberapa jam dari pernyataan Menteri ATR Sofyan Djalil diberitakan berbagai media online, Presiden Jokowi dari Istana Bogor mematahkan pernyataan itu.

“Belum, masih dalam pengkajian. Masih ada satu atau dua yang masih dikaji,” kata Presiden.

Publik di Kalimantan Timur, sudah terlanjur bersuka cita atas adanya bocoran dari Sofyan Djalil. Ini terekam di grup-grup WhatsApp dan media sosial lainnya. Umumnya warga Kaltim merasa bersyukur karena provinsi mereka dipilih menjadi ibu kota negara.

Gubernur Kaltim Isran Noor juga menyampaikan bahwa Kaltim dan masyarakatnya siap menerima program nasional itu. Dia tak mempermasalahkan di mana letak pilihan pemerintah pusat, walau sebelumnya diusulkan di kawasan Bukit Soeharto.

“Misalnya bukan di Kalimantan Timur juga kita menyambut gembira. Karena pasti kita akan terkena imbas pembangunannnya,” ujar Isran, suatu hari.

DI MANA LOKASINYA?

Sebelumnya muncul usulan agar menggunakan kawasan Bukit Soeharto sebagai ibu kota negara yang baru. Bahkan Presiden Joko Widodo sudah melihat langsung dari areal jalan tol yang tersedia menghubungkan kota Balikpapan – Samarinda. Kawasan Bukit Soeharto ini seluas 60 ribu hektar dan posisinya terletak di dua kabupaten, yakni Kutai Kartanegara dan Penajam Paser Utara.

Namun, nama Bukit Soeharto sudah dianulir oleh Bappenas karena di situ ada kawasan Hutan Lindung. Sampai diumumkannya provinsi Kaltim sebagai ibu kota negara baru, belum ada bocoran di mana persisnya. Apalagi setelah kota Balikpapan dan Samarinda juga dinyatakan Menteri PPN/Bappenas bukan sebagai pilihan.

“Ya pokoknya di tempat yang belum ada kegiatan, maksudnya tanah kosong. Jadi lokasinya (ibu kota baru) bukan di Samarinda atau Balikpapan, itu kota yang sudah berjalan ya,” kata Bambang usai menghadiri diskusi media Manajemen Talenta di Hotel Arya Duta, Jakarta Pusat, Kamis (22/8/2019).

Bambang Brodjonegoro mengatakan, untuk pembangunan tahap pertama tersebut diperlukan lahan seluas 3.000 Ha untuk gedung-gedung pusat pemerintahan yang dikembangkan menjadi 6.000 Ha untuk ruang terbuka hijau (RTH) dan berbagai infrastruktur penunjang.

“Tahapan pertama 40.000 Ha, tapi untuk pusat pemerintahan 6.000 Ha. Dari 6.000 Ha kan pasti ada ruang terbuka untuk infrastruktur, jadi ya kira-kira 3.000 Ha untuk gedung-gedungnya terutama,” kata Bambang.

Pemerintah pusat akan mengutamakan infrastruktur dasar dalam program pembangunannya, namun infrastruktur transportasi seperti bandar udara (bandara) atau pun pelabuhan akan memanfaatkan sarana yang sudah tersedia di kota fungsional terdekat.

Berdasarkan dokumen rencana pemindahan ibu kota Bappenas, 40.000 Ha akan dibangun untuk istana negara, kantor lembaga negara (eksekutif, legislatif, yudikatif), taman budaya, kebun raya atau botanical garden. Keempat fasilitas tersebutlah yang termasuk dalam pusat pemerintahan seluas 6.000 Ha tadi. Lalu, sisanya akan dibangun perumahan Aparatur Sipil Negara (ASN), TNI dan Polri, lalu diplomatic compound, fasilitas pendidikan dan kesehatan, perguruan tinggi, science and techno park, industri berteknologi canggih dan ramah lingkungan, serta pusat penelitian dan pengembangan.

Menurut Menteri ATR Sofyan Djalil, begitu lokasi pastinya calon ibu kota baru itu diumumkan Presiden Jokowi, pihaknya akan mengamankan kepemilikan lahannya.

“Begitu diputuskan di mana lokasinya akan kita kunci (lahannya),” ucap dia.

PENDUDUK KALTIM BERTAMBAH 1 JUTA

Diperkirakan, penduduk Kaltim bertambah minimal 1 juta jiwa sebagai dampak perpindahan ibu kota negara. Penduduk yang pasti adalah para Pegawai negeri sipil (PNS) di pemerintah pusat yang bakal ikut pindah beserta keluarganya.

“Membawa keluarga. (Alasannya) tentunya ya lebih mereka dekat dengan keluarganya kan. Masa bolak-balik ke Jakarta-Kalimantan,” kata Ketua Tim Kajian Pemindahan Ibu Kota Negara dari Bappenas Imron Bulkin.

PNS, termasuk anggota legislatif dan yudikatif beserta keluarganya yang akan pindah, lanjut dia sebanyak 884.840. Jika keluarga tak dihitung jumlahnya sekitar 200 ribuan PNS termasuk legislatif dan yudikatif. Pemerintah akan menyediakan hunian bagi PNS beserta keluarganya.

Ibu kota baru negara ini sendiri kata dia didesain untuk 1,5 juta penduduk. Artinya yang akan pindah belum melebihi batas tersebut.

“Iya kalau ASNnya saja sekitar 200 ribu kan. Tapi bukan hanya dari eksekutif, termasuk anggota legislatif dan anggota yudikatif. Jadi ibu kotanya didesain sekitar 1,5 juta,” sebutnya.

“Memang desain kita itu ya ASN membawa keluarganya, anak istri satu keluarga. Tiap pegawai memiliki anggota keluarga. Itu totalnya sekitar 884.840, jadi sekitar 900an ribu lah (yang pindah ke ibu kota baru),” jelasnya.

Hanya saja mengenai biaya kepindahan para PNS dan keluarganya belum dibahas. Dia belum bisa mengatakan, apakah biayanya ditanggung pemerintah atau menggunakan skema lain. #le