Ibu Kota Pindah, PNS Wajib Ikut karena Perintah Negara

oleh -168 views
ilustrasi PNS.

SAMARINDA, beritakaltim.co- Pindah ibu kota masih diwarnai pro dan kontra. Termasuk di kalangan abdi negara atau ASN (aparatur sipil negara). Survei Indonesia Development Monitoring (IDM) menyebutkan sebanyak 94,7 persen ASN menyatakan menolak jika Ibukota DKI Jakarta dan pusat pemerintahan dipindah ke Kalimantan.

Menurut Direktur Eksekutif IDM Harly Prasetyo, survei dilakukan dalam bentuk tanya jawab terhadap 1.225 ASN. Mereka mewakili sekitar 800 ribu ASN yang bertugas di pemerintahan pusat.

“Sebanyak 3,9 persen saja menyatakan setuju. Sedangkan sisanya abstain,” kata Harly.

Atas survei itu, Kepala Biro Humas Badan Kepegawaian Negara (BKN) Mohammad Ridwan mengungkapkan, seluruh PNS sudah memiliki janji kepada negara untuk mengabdi. Termasuk di mana saja ia akan ditempatkan.

“Bagi PNS kan sudah disumpah jadi bisa ditempatkan di mana saja, sebenarnya kalau PNS kan sudah biasa pindah-pindah daerah atau domisilinya karena tugas,” jelas dia.

Ridwan mengatakan, pindah bukanlah pilihan untuk PNS. Pasalnya hal tersebut adalah perintah negara yang harus dijalankan.

“Itu sangat biasa, yang aneh itu kalau ada lembaga yang survei PNS nya mau atau nggak? Ini kan bukan pilihan, ini perintah negara. Seperti kata Ketua Korpri, kalau ada di zona nyaman ya memang tidak mau ngapa-ngapain,” jelas dia.

Total PNS ada 900.000an. tapi tidak semuanya di Jakarta, misal Kemenristek Dikti yang PNS nya jadi dosen di daerah. BKN memprediksi kemungkinan yang dipindahkan ada 180.000an.

Saat ini pemerintah memang sedang mengkaji skema dan proses pemindahan PNS tersebut. BKN juga belum mengetahui PNS pusat mana saja yang akan dipindah.

“Itukan prosesnya masih lama, masih 5 tahun lagi lah. Kalaupun pindah secara bertahap, tapi ini masih lama masih banyak waktu lah, don’t worry,” kata Ridwan

Kepala Biro Hukum, Komunikasi dan Informasi Publik Kementerian PANRB Mudzakir mengatakan, pemerintah sedang menyiapkan skema, pertama proses pemindahan PNS dilakukan secara serentak. Kedua, pemindahan dilakukan bertahap.

“Itu kan masuk dalam hal-hal yang masih dikaji kan, apakah harus seluruhnya dalam satu waktu atau harus bertahap, itu semua masih dalam kajian,” katanya. Bila yang digunakan adalah skema pertama maka akan dilihat lagi kementerian mana yang diprioritaskan untuk pindah lebih dulu ke ibu kota baru.

“Berapa yang harus dipindahkan, kementerian mana yang prioritas, dan lain sebagainya lah,” sebutnya. #