Saat 108 Dosen Unmul Menolak Revisi UU KPK, Presiden Jokowi Menyampaikan Sikapnya

oleh -65 views
Dosen Universitas Mulawarman sebanyak 108 orang menandatangani surat penolakan atas revisi Undang-undang KPK yang diusulkan DPR RI.

SAMARINDA, beritakaltim co- Ratusan dosen Universitas Mulawarman yang tergabung dalam Koalisi Dosen Universitas Mulawarman Peduli KPK, menolak revisi undang-undang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Acara yang diadakan di Aula Auditorium Fakultas Hukum Unmul lantai 3 tersebut terdapat beberapa poin yang dinilai oleh koalisi melemahkan KPK.

Berdasarkan petisi yang dibacakan serta diedarkan, point tersebut yakni KPK akan ditarik menjadi bagian dari cabang kekuasaan eksekutif atau pemerintahan.

Kemudian kerja-kerja KPK akan diawasi oleh badan baru yang diberi nama Dewan Pengawas, upaya penyadapan KPK harus seizin Dewan Pengawas.

Disinggung juga adanya upaya mengintegrasikan KPK secara penuh ke dalam sistem peradilan pidana konvesional sesuai hukum acara yang berlaku. Kemudian memberikan kewenangan kepada KPK untuk menerbitkan SP3 terhadap perkara yang tidak selesai dalam jangka 1 tahun.

Terakhir mengebiri kewenangan KPK atas kontrol LHKPN dengan menyerahkan kepada setiap instansi, kementrian dan lembaga.

Setelah membacakan dasar yang dinilai melemahkan KPK tersebut, Koalisi membacakan pernyataan sikap. Adapun pernyataan sikap dari koalisi Dosen Unmul antara lain pertama menolak rencana revisi UU KPK, karena upaya revisi UU KPK secara nyata mengancam eksistensi KPK.

Kedua menyerukan segenap dosen, mahasiswa dan komponen masyarakat sipil lainnya yang peduli dengan masa depan pemberantasan korupsi di Indonesia untuk merapatkan barisan dan melancarkan perlawanan terbuka terhadap segala upaya pelemahan KPK.

Terdapat 108 Dosen Universitas Mulawarman yang menghadiri acara pernyataan sikap tersebut salah satunya Dekan Fakultas Hukum Unmul, Dr. Mahendra Putra Kurnia, SH. MH dan Prof. Dr. Ir. H. Iwan Suyatna I, M. Si selaku dekan Fakultas Pendidikan Ilmu Keguruan Universitas Mulawarman.

Sementara, di Jakarta Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengadakan jumpa pers mengenai revisi UU KPK yang ramai ditolak masyarakat sipil. Jokowi tidak setuju terhadap beberapa poin substansi dalam draf revisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK yang diusulkan oleh DPR. Setidaknya ada empat poin yang Jokowi tolak.

“Saya tidak setuju terhadap beberapa substansi inisiatif DPR ini yang berpotensi mengurangi efektivitas tugas KPK” kata Jokowi dalam jumpa pers di Istana Negara, Jakarta, Jumat (13/9/2019).

Pertama, Jokowi menyatakan tak setuju jika KPK harus mendapatkan izin pihak luar ketika ingin melakukan penyadapan. Menurutnya, KPK cukup memperoleh izin internal dari Dewan Pengawas untuk menjaga kerahasiaan.

Kedua, lanjutnya, dirinya tidak setuju penyelidik dan penyidik KPK hanya berasal dari kepolisian dan kejaksaan. Ia menyatakan bahwa penyelidik dan penyidik KPK bisa juga berasal dari unsur aparatur sipil negara (ASN)

“Yang diangkat dari pegawai KPK maupun instansi pemerintah lainnya. Tentu saja harus melalui prosedur rekrutmen yang benar,” tuturnya.

Kemudian, yang ketiga, Jokowi mengatakan tak setuju KPK wajib berkoordinasi dengan Kejaksaan Agung dalam melakukan penuntutan. Menurutnya, sistem penuntutan yang berjalan saat ini sudah baik sehingga tidak perlu diubah lagi.

Terakhir, Jokowi menyatakan tidak setuju pengalihan pengelolaan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) dari lembaga antirasuah kepada kementerian atau lembaga lainnya.

“Saya tidak setuju. Saya minta LHKPN tetap diurus oleh KPK sebagaimana yang telah berjalan selama ini,” ujarnya.

Tentang pembentukan Dewan Pengawas untuk Komisi Pemberantasan Korupsi, Presiden Joko Widodo menyatakan setuju. Menurutnya, setiap lembaga memang butuh pengawasan.

“Perihal keberadaan dewan pengawas. Ini memang perlu, karena setiap lembaga negara: Presiden, MA, DPR bekerja dengan prinsip check and balance. Saling mengawasi. Ini dibutuhkan untuk meminimalisir potensi potensi penyalahgunaan kewenangan. Ini saya kan Presiden, Presiden kan diawasi. Diperiksa BPK dan diawasi oleh DPR. Jadi kalau ada dewan pengawas saya kira itu sesuatu yang juga wajar. Dalam proses tata kelola yang baik,” ujar Jokowi.

Namun, sambung Jokowi, untuk menjamin independensi KPK maka dewan pengawas itu harus berada di internal lembaga antirasuah. Menurutnya, anggota dewan pengawas itu harus diseleksi sendiri yang harus terdiri di antaranya dari akademisi dan aktivis antikorupsi. Jokowi tak ingin anggota Dewan Pengawas itu berasal dari kalangan politik, birokrat, dan aparat penegak hukum aktif.

“Saya minta semua pihak, saya tidak ada kompromi dalam pemberantasan korupsi. Saya ingin KPK punya peran sentral,” kata dia. #Hr/le