Ibu Kota Negara di Kaltim, Warga Dayak Welcome dengan 1,5 Juta Penduduk Baru

oleh -968 views
Sebanyak 12 organisasi kedaerahan etnis Dayak dan warga asli Kalimantan menyatakan sikap mendukung perpindahan ibu kota negara ke Kaltim.

SAMARINDA, beritakaltim.co- Masyarakat suku Dayak di Kalimantan Timur menyatakan siap menerima penduduk baru yang diprediksi jumlahnya mencapai 1,5 juta orang sebagai dampak pemindahan Ibu Kota Negara ke Kaltim.

Pernyataan itu disampaikan oleh Aliansi Organisasi Masyarakat Dayak Kalimantan Timur dan Majelis Rakyat Kalimantan Timur Berdaulat, dalam menyikapi rencana pemerintah pusat untuk memindahkan Ibu Kota Negara (IKN) ke Kalimantan Timur.

Terdapat 12 organisasi kedaerahan yang tergabung dalam Aliansi Organisasi Masyarakat Dayak Kalimantan Timur dan Majelis Rakyat Kalimantan Timur Berdaulat (MRKTD), antara lain Majelis Adat Dayak Nasional Deputi Kalimantan Timur, Forum Intelektual Dayak Nasional Daerah Kalimantan Timur, Dewan Adat Dayak Kalimantan Timur.

Kemudian, Ikatan Cendikiawan Dayak Nasional Kalimantan Timur, Persekutuan Dayak Kalimantan Timur, Dewan Pertahanan Adat Dayak Kutai Banjar Kalimantan Timur, Gerakan Pemuda Asli Kalimantan, Laskar Mandau Adat Dayak Kutai Banjar Kaltim, Komando Pertahanan Adat Dayak Kalimantan Timur, Komando Pertahanan Adat Dayak Kutai Banjar Kaltim, dan Laskar Sumpit Mandau Pertahanan Adat Budaya Kalimantan.

Sebelum menyampaikan pernyataan sikap Aliansi tersebut berembuk dan berdiskusi di kantor Badan Nasional Penanggulangan Bencana Daerah (BNPD) di Jalan MT. Haryono, Kota Samarinda. Dari diskusi yang hangat itu mengalir pernyataan sikap yang intinya menyambut baik pemindahan ibu kota negara ke Kaltim.

Dalam pernyataan yang disampaikan oleh Dr. Yulianus Henock, SH. MH. MSi selaku Deputi President MADN, terdapat 7 pernyataan sikap sebagai point untuk mendukung perpindahan IKN ke Kaltim. Antara lain ucapan  syukur kepada Tuhan yang Maha Esa dan berterima kasih kepada Presiden RI Bapak Ir. H. Joko Widodo karena pada tanggal 26 Agustus 2019 telah menetapkan rencana pemindahan Ibu Kota Negara Republik Indonesia ke Provinsi Kalimantan Timur.

“Kami siap mendukung, mengawal dan mengamankan semua rencana perpindahan IKN Republik Indonesia ke Kaltim,” ujarnya.

Selain ucapan syukur dan terima kasih karena dipilihnya Kalimantan Timur, mereka juga ingin Presiden membentuk Menteri Negara Khusus Percepatan Perpindahan IKN. Kemudian menunjuk putra terbaik Kalimantan Timur sebagai Menteri Negara Khusus Percepatan Perpindahan IKN, apapun latar belakang baik Birokrat, Akademisi, profesional dan politisi.

Usulan lainnya, agar sejak  awal perencanaan tata ruang wilayah dan rencana pengelolaan lingkungan kota IKN dan sekitarnya harus mengantisipasi kaidah kearifan lokal, Situs dan cagar budaya/ kawasan hutan adat setempat. Pemerintah juga diminta berperan serta agar IKN tak menyebabkan tersingkirnya masyarakat adat setempat dari lokasi tanah leluhurnya.

Terakhir, masyarakat asli Kaltim  siap diperansertakan sebagai pendamping dari awal perencanaan, pelaksanaan pembangunan infrastruktur serta evaluasi tata ruang dan pengelolaan lingkungan.

Dalam acara pernyataan sikap tersebut dihadiri oleh masing-masing ketua organisasi yang tergabung dalam Aliansi yang dibentuk.

Ditanya terkait keberlangsungan adat istiadat, Yulianus Henock berharap agar dibuat peraturan yang menguatkan tentang adat.

“Kita harapkan ada regulasi yang kuat agar adat istiadat kita tidak tergerus oleh arus modernisasi apakah itu berupa Pergub atau Undang-undang,” ungkapnya. #Hr