Didemo, Kejati Mengaku Kurang Bukti Dugaan Suap Anggota DPRD Kaltim

oleh -159 views
Asisten Intelenjen, M. Sumartono ditemani Kasi Penkum dan Humas, Abdul Feried.
SAMARINDA, beritakaltim.co- Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Badan Koordinasi Himpunan Mahasiswa Islam (Badko HMI) Kalimantan Timur melakukan unjuk rasa di depan kantor Kejaksaan Tinggi Kalimantan Timur. Massa aksi mempertanyakan kasus dugaan suap pada proyek MYC (multi years contract) di DPRD Provinsi Kaltim.
Saat berorasi dan menyampaikan gugatan, massa aksi sempat bersitegang dengan aparat kepolisian yang berjaga-jaga mengawal jalannya aksi. Ketika itu para pengunjukrasa ingin semua dapat masuk menemui pejabat Kejati, namun pihak Kejati hanya memperbolehkan perwakilan 10 orang.
Ketua Badko HMI, Abdul Muis mengatakan, mereka mempertanyakan perkembangan kasus dugaan suap yang telah dilaporkan tersebut kepada Kejati dan meminta pihak Kejati untuk transparan dalam penegakan hukum terkait kasus suap tersebut.
“Kami meminta kepada Kejati Kaltim agar segera mengusut tuntas kasus dugaan suap tersebut dan transparan dalam melakukan penegakan hukum,” ungkap Muis saat melakukan orasi.
Terdapat 3 poin yang menjadi tuntutan massa, antara lain melakukan pemanggilan oknum yang diduga terlibat suap fee proyek MYC, memberikan transparansi penegakan hukum kasus dugaan suap fee proyek MYC dan memberikan jaminan kepada publik akan mengungkap kasus suap fee proyek MYC.
Kejati Kaltim melalui Asisten Intelenjen, M. Sumartono ditemani Kasi Penkum dan Humas, Abdul Feried mengatakan, kasus dugaan suap tersebut sudah diterima laporannya namun berdasarkan analisis laporan tersebut masih sumir. Artinya masih sangat mentah.
“Kasus dugaan suap tersebut sudah kami terima laporannya, namun masih sumir, karena belum ada bukti-bukti lain yang bisa dijadikan dasar untuk naik ke tahap penyelidikan,” ungkapnya saat menerima perwakilan dari Badko HMI.
Sumartono menambahkan kalau ada bukti tambahan dari pihak Badko, maka pihaknya akan menindaklajuti kasus dugaan suap tersebut.
“Kami kan punya SOP (standar operasional prosedur-red) yang mengikat. Kami juga harus hati-hati jangan sampai menimbulkan fitnah, dan kasus suap ini beda sama kasus lain, sehingga bagi kami dalam menangani kasus sekali maju tetap maju dan tak akan mundur,” tutupnya.
Kasus dugaan suap itu ramai jadi perhatian, ketika bulan Mei 2019 lalu, beredar surat laporan salah satu anggota DPRD Kaltim yang ditujukan kepada KPK RI. Namun surat itu tidak jadi dilayangkan ke KPK, tapi oleh sebuah LSM diadukan ke Kajati Kaltim.
Disebutkan, pada proyek MYC dengan dana APBD Kaltim, ada uang Rp8 miliar jadi bancakan anggota DPRD Kaltim periode 2014-2019. #Hr