Gerindra Utus Budisatrio ke Pansus Pemindahan Ibu Kota Negara

oleh -103 views
Jumpa pers mengenai masuknya nama Budsatrio Djiwandono, anggota DPR RI Dapil Kaltim dari Gerindra sebagai anggota Pansus (Panitia Khusus) Pemindahan Ibu Kota Negara yang dibentuk DPR RI.
SAMARINDA, beritakaltim.co- Usulan pemindahan ibu kota negara dari Jakarta ke kabupaten di Provinsi Kalimantan Timur 26 Agustus 2019 lalu direspon oleh DPR RI dengan membentuk Pansus (Panitia Khusus). Namun, anehnya tak ada satupun anggota DPR RI dari daerah pemilihan Kaltim yang jumlahnya 8 legislator masuk di dalamnya.
Karena tidak ada satupun anggota DPR RI asal Dapil Kaltim, Fraksi Partai Gerindra berinisiatif untuk mengganti salah satu dari 30-an anggota Pansus Pemindahan Ibu Kota Negara. Semula tertera  H. Moh Nizar Zahro, SH yang juga berasal dari Fraksi Gerindra, digantikan Budisatrio Djiwandono dari partai yang sama dan memang legislator dari Dapil Kaltim.
“Awalnya memang benar bahwa pansus telah terbentuk. Pada saat itu tidak ada wakil kaltim, namun setelah mendengar pembentukan tersebut partai juga mendengar akhirnya partai menunjuk pak Budisatrio untuk masuk dalam pansus IKN,” urai Rudiansyah, tenaga ahli Budisatrio, saat konferensi pers di Rumah Aspirasi Budisatrio Jalan Danau Toba, Samarinda, Kamis (19/9/2019.
Menurut Rudiansyah, Gerindra konsen mengawal pemindahan ibu kota negara ke Kalimantan Timur. Itu sebabnya partai menugaskan Budisatrio yang memang telah mengenal provinsi itu karena memang merupakan daerah basis politiknya.
“Karena beliau juga dapil kaltim dan sudah tau seluk beluk kaltim, jadi pimpinan fraksi gerindra menunjuk beliau untuk masuk ke dalam pansus. Jadi kepada masyarakat kalimantan timur kami sampaikan bahwa ada anggota DPR RI dari Kaltim yang masuk ke Pansus dan saat ini masih satu-satunya,” tambahnya.
Pansus Pemindahan Ibu Kota Negara yang dibentuk itu rencananya hanya bekerja 7 hari, yakni sampai 30 September 2019. Pada hari itu adalah masa tugas akhir anggota DPR RI periode 2014-2019.
Menurut Ketua Pansus Pemindahan Ibu Kota, Zainuddin Amali dari Golkar, output dari kerja Pansus adalah rekomendasi. Dalam waktu yang singkat itu pihaknya mempelajari dan membahas hasil kajian yang dilakukan pemerintah soal pemindahan ibu kota negara ke Kalimantan Timur. Kemudian meminta penjelasan dari kementerian dan lembaga yang terlibat melakukan kajian.
“Kami memahami, Pansus Pemindahan Ibu kota ini berbada dengan pansus lainnya yang membahas RUU (rancangan undang-undang) atau Perppu (peraturan pemerintah pengganti undang-undang). Pansus ini, hanya mempelajari hasil kajian dari pemerintah dan hasil akhirnya adalah rekomendasi yang menjadi jawaban DPR kepeda Presiden,” kata dia.
Terdapat tiga isu yang menjadi perhatian Pansus. Pertama, terkait dengan pembiayaan, yakni pembiayaan berbagai hal dan pembangunan infrastrukur. Kedua, lokasi dan lingkungan, yakni lingkungan fisik dan non fisik. Ketiga, aparatur beserta produk regulasi yang dibutuhkan.
“Jadi, kami tidak bergeser ke mana-mana, tetap merujuk kepada hasil kajian yang ada dan kemudian kita kelompokkan menjadi tiga topik besar,” katanya.
Terpisah ketua Fraksi Partai Golkar Kalimantan Timur, Sarkowi V. Zahry, S. Hut, MM saat ditemui di kantor DPRD Provinsi kaltim lantai 6 gedung D mengatakan, karena memang lokasinya di Kalimantan Timur seharusnya perwakilan dari Kaltim harus ada.
“Saya tidak mengerti, karena itu wilayahnya DPR RI. Ya tapi paling tidak suara-suara di masyarakat kaltim ada yang kecewa karena perwakilan kaltim tidak masuk. Setahu saya ketua Pansusnya dari Golkar walaupun bukan dari Kaltim,” ungkapnya.
Sarkowi berharap agar pansus bisa menyerap aspirasi dari masyarakat Kalimantan Timur supaya masalah IKN menjadi gerakan bersama.
“Pansus itukan wilayah kerjanya kan di kaltim kita berharap pansus bisa menyerap aspirasi dari Kalimantan Timur termasuk penguatan dan sosialisasi masalah ibu kota menjadi gerakan bersama,” tutupnya. (Hr)