SAMARINDA, beritakaltim.co- Sejak tahun 2017, Bappenas sudah intensif mencari lokasi untuk calon ibu kota baru. Termasuk di Kaltim yang komunikasinya langsung ke Bappeda. “Sebagai Kepala Bappeda Kaltim saya sudah diminta data-data daerah pilihan. Ya, saya suport terus mana yang memungkinkan menjadi calon ibu kota negara,” ujar Zairin Zain.
Dia sekarang sudah tak di Bappeda lagi. Sejak 1 Agustus 2019 dia purnatugas dan kini berikhtiar melanjutkan perjuangannya maju menjadi bakal calon Wali Kota Samarinda periode 2021-2026.
Tentang ibu kota negara yang direncanakan pemerintah pusat sejak 2017, diakui gerakannya silent (senyap). Awalnya ada beberapa pilihan provinsi yang dimasukkan oleh Bappenas sebagai pilihan. Sampai akhirnya mengerucut menjadi 3 provinsi di Kalimantan, yakni Kalteng, Kalsel dan Kaltim.
“Waktu mulai ramai diumumkan Pak Presiden pilihannya mengerucut ditiga provinsi saja di Kalimantan, banyak yang mengatakan kenapa Pemprov Kaltim diam saja. Bappeda tidak agresif, tidak ada upaya merebut agar Kaltim dipilih,” cerita Zairin disebuah restoran bersama sejumlah Wartawan, baru-baru ini.
Padahal, yang sebenarnya tidak begitu. Dia sudah ditugaskan oleh Gubernur Kaltim Isran Noor untuk memberikan data terbaik tentang daerah potensial di Kaltim. Daerah yang ditawarkan kepada Bappenas tentunya mengacu pada banyak aspek, terutama bagaimana agar lahan tidak lagi membeli.
“Artinya lahan yang diinginkan punya pemerintah, dan luasnya mencukup sesuai kebutuhan yang disyaratkan Bappenas yaitu sekitar 200 ribu hektar,” ujar pria penggemar Tenis ini.
Dari opsi daerah sesuai dengan kriteria yang diinginkan Bappenas, kata Zairin, kawasan Bukit Soeharto yang menurut peta luasnya mencapai Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kutai Kartanegara cukup memungkinkan.
Pertimbangannya, kawasan itu yang dekat dengan jalan tol, sehingga akses perjalanan darat ke Balikpapan atau ke Samarinda bisa lancar. Kemudian di belakang Bukit Soeharto juga ada kawasan kehutanan dan perkebunan dengan status lahan HGU (Hak Guna Usaha).
“Semua sudah kita hitung dengan cermat. Rupanya Pak Bambang (Kepala Bappenas,red) juga seide dengan gagasan dari Kaltim. Dia tentu berpikir logis dan rasional saja, tak memihak antar provinsi satu dengan yang lain,” kata Zairin.
Itu sebabnya, saat Presiden Joko Widodo datang meninjau lokasi yang ditawarkan oleh Pemprov Kaltim, Zairin Zain yang menunggu Presiden di akses jalan tol menjelaskan dengan lancar apa yang menjadi keunggulan Kaltim.
“Alhamduilah akhirnya Pak Jokowi memilih Kaltim. Sekarang kembali ke kita, bagaimana mempersiapkan diri menyambut pemindahan ibu kota baru ini,” ujar Zairin.
Walaupun sudah tidak lagi menjadi Kepala Bappeda Kaltim dan sudah pensiun, namun dia mengatakan membuka diri jika pemerintah memerlukan pandangan dan pengetahuannya tentang rencana ibu kota baru maupun pembangunan Kaltim lainnya.
“Saya welcome saja. Untuk Kaltim, saya siap berkarya di sektor manapun,” ujarnya.
Tentang rencananya maju dalam Pilwali Kota Samarinda tahun 2020, Zairin Zain mengakui akan menempuh dua jalur yang tersedia sebagai pintu masuk mendaftar sebagai calon di KPU (Komisi Pemilihan Umum).
“Sampai sekarang, tetap rencana kuatnya dari jalur independen, tapi kalau ada akses jalur partai saya juga tak menutup kemungkinan,” kata dia.
Didorong semangat maju dalam Pilwali Kota Samarinda, aktifitasnya sekarang cukup padat. Meski belum bergabung dengan salah satu partai politik, dia mengakui kini aktifitas politiknya terus bertambah. Tiap hari dia ‘bergerilya’ bersilaturahmi dengan berbagai pengurus organisasi, tokoh-tokoh masyarakat dan juga para politisi.
Dia langsung tancap gas mensosialisasikan diri kepada masyarakat. Baliho dan bilboard yang memampangkan foto dan namanya tersebar diberbagai pelosok Kota Samarinda.
Dia juga membentuk Posko Zairin Zain Center yang mengambil sekretariat di kawasan strategis, yakni Voorvo Samarinda. Sudah ada struktur organisasi tim Zairin Center terpajang di dinding sekretariat, lengkap dengan nama-nama pengurusnya.
“Kami masih memperkuat basis. Menjaring kawan-kawan, simpatisan untuk terlibat dalam tim kemenangan di kecamatan, kelurahan dan juga di TPS (Tempat Pemungutan Suara),” ungkap tokoh yang pernah jadi Pejabat Sementara Wali Kota Samarinda ini.
Sebagai seorang birokrat yang lama menggeluti dunia perencanaan pembangunan di pemerintahan, Zairin nampak fasih berdiskusi masalah manajemen organisasi. Menurutnya, saat ini adalah tahap di mana dia harus menaikkan popularitas. Dia menyadari, popularitasnya cukup tinggi di segmen aparat sipil pemerintahan, sedangkan segmen lain di masyarakat masih lemah. Padahal segmen masyarakat itu adalah pasar tertinggi untuk meraup suara.
“Sekarang bergerak saja ke masyarakat. Sampai bulan Pebruari 2020 nanti KPU membuka pendaftaran calon. Dalam beberapa bulan ini kami berusaha agar popularitas naik, sehingga ketika partai-partai melakukan survei kandidat nama kita masuk dalam hasil survei,” ujarnya.
Sejak awal, Zairin Zain sudah punya tekad maju dari jalur independen. Itu sebab, yang dilakukan pertamakali dalam rencana maju ke Pilwali adalah mencari calon pasangannya sebagai bakal calon wali kota Samarinda. Sebab pendaftaran calon independen punya syarat pengumpulan KTP (Kartu Tanda Penduduk) dari pendukung. Nah, ketika mengumpulkan KTP warga, yang disampaikan ke masyarakat adalah nama pasangan calon, bukan individual.
“Saat ini kan kita mengumpulkan KTP warga. Nah, kita harus jelaskan kepada masyarakat bahwa ini kami berpasangan calon wali kota dan wakil wali kota,” ujar Zairin.
Sesuai Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015, Pasal 42, tentang pilkada, calon mengumpulkan dukungan berupa KTP sebanyak 6,5 hingga 10 persen dari jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) pemilu sebelumnya. Jumlah DPT Samarinda pada Pemilu 2019, sebanyak 557.051 pemilih. Artinya Zairin – Sarwono harus mengumupulkan setidaknya 7,5 persen atau sekitar 41.779 KTP. Zairin mengatakan agar posisi aman saat mendaftar di KPU, timnya sekarang bergerak mengumpulkan 45 ribu KTP.
Dari sejumlah nama yang mulai bermunculkan meramaikan bursa Pilwali, Zairin merasa punya cemistry dengan Sarwono Hidayat, anggota DPRD Kota Samarinda dari Fraksi PKS (Partai Keadilan Sejahtera). Ternyata pula Sarwono bersedia berpasangan dengan Zairin Zain.
Apakah PKS merestui Sarwono maju dari jalur independen?
Zairin Zain tak mampu menjawabnya. Karena memang bukan dalam kapasitasnya untuk masuk ke urusan rumah tangga PKS. Namun, Zairin berharap PKS menjadi pengusung mereka berdua, meskipun pada akhirnya Zairin-Sarwono maju dari jalur independen.
Opsi lain, Zairin Zain – Sarwono Hidayat diusung partai politik. Itu sebabnya, ketika partai-partai politik membuka pendaftaran calon kandidat, dia ikut pula mendaftar. Parpol yang telah membuka pendaftaran adalah Golkar, PDIP, PAN dan Demokrat.
“Nanti kan ada survei. Kalau hasil survei menguatkan nama saya dan pak Sarwono, saya kira partai-partai juga mau mengusung kami,” analisa Zairin.
Saat ini, tim Zairin Zain belum memakai jasa konsultan politik. Tapi, pada saatnya dia mengakui jasa konsultan itu diperlukan agar pergerakan menuju kemenangan tepat arah. “Sekarang, ya naikkan popularitas dulu lah. Bantu kawan-kawan media ya?”
Jika bermain di basis, Zairin Zain dianalisa beberapa pengamat bakal menjadi salah satu yang terkuat dari calon kandidat yang mulai bermunculan. Pertama, dia asli Kutai dan perjalanan hidupnya dihabiskan di Kota Samarinda. Dia kelahiran Tenggarong, 14 Juli 1959.
Semasa muda bergabung dengan Koran Meranti yang dipimpin Alm Hifnie Efendi. Di koran itu dia bersama dengan Adi Darma, mantan Wali Kota Bontang. Tidak heran kalau dia akrab di kalangan Wartawan, khususnya PWI (Persatuan Wartawan Indonesia) karena tercatat sebagai salah satu anggota. Beberapa kali event Porwanas (Pekan Olahraga Wartawan Nasional) Zairin Zain mewakili PWI Kaltim untuk pertandingan Tenis.
Dorongan untuk maju dalam Pilwali Kota Samarinda, kata Zairin, realistis karena dia ingin berbuat lebih banyak untuk membangun kota ini. Sejak di Bappeda Kaltim, dia tertarik untuk memberesi masalah tepi Sungai Karang Mumus yang dianggapnya menjadi salah satu penyebab banjir di kota Tepian. Itu sebabnya, ada progres yang dibuatnya di level Pemprov seperti pengerukan sungai agar lebih dalam.
“Hanya memang anggarannya belum maksimal. Tapi, kalau progresnya sudah ada,” tutur dia.#les
Comments are closed.