SAMARINDA, beritakaltim.co- Anggota DPRD Kalimantan Timur dari Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) Baharuddin Demmu mengakui, rencana pemindahan ibu kota negara ke Kaltim belum pernah dibicarakan secara khusus oleh Gubernur Kaltim Isran Noor kepada DPRD Kaltim.
“Padahal, ini penting. Apa yang perlu kita persiapkan, bagaimana sistim koordinasinya,” kata Baharuddin Demmu kepada Wartawan, baru-baru ini.
Dalam sudut pandangnya tentang rencana IKN, kata Baharuddin Demmu, ada beberapa hal yang harus dilihat, pertama menyangkut titik koordinatnya dan jangan sampai masyarakat Kalimantan Timur menjadi tersingkir.
“Ada beberapa hal yang harus dilihat. Pertama titik koordinatnya, saya kalau ditanya penting atau tidaknya pemindahan IKN, saya kira menyangkut IKN ini yang terpenting adalah rakyat kaltim jangan terpinggirkan,” ujarnya saat ditemui, sesuai rapat Pokja tatib di Gedung D Lantai 6 DPRD Kalimantan Timur.
Dengan kehadiran Ibu Kota Negara di Kaltim, harusnya berdampak positif pada rakyat Kaltim. “Memang harus perlu kajian, yang pasti adalah dampaknya kepada rakyat kaltim itu harus positif jangan ada yang tersingkirkan,” sambungnya.
Lebih lanjut Demmu juga mempertanyakan ketersediaan modal dan lahan untuk Ibu Kota Negara. “Yang menarik sekarang ini kan tanah ini tiba-tiba presiden bilang mau jual. Kan yang mau dijual ini belum tentu tanah negara,” tukasnya.
Baharuddin Demmu menanggapi terkait rencana Gubernur Kaltim yang ingin membuat Peraturan Gubernur (Pergub) soal tanah-tanah yang bakal menjadi Ibu Kota Negara. “Saya sih berharap agar Gubernur berkoordinasi dengan DPRD”.
Minimal dengan pimpinanlah. Artinya apa yang mau ditetapkan dalam Pergub harus kita pahami juga. Jangan sampai ada masalanya baru kelabakan,” tutupnya. #
Wartawan: Heriman
Editor: les
Comments are closed.