Di Berau, Kewenangan “Kelautan Perikanan” dengan “Agraria” Kadang Miskomunikasi

oleh -80 views
Ismiyanto S.T. M.T, ,Kepala Bidang Pengembangan Pemukiman, Penataan Bangunan, dan Jasa Kontruksi, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Berau.
TANJUNG REDEB, beritakaltim.co- Sektor pariwisata di Kabupaten Berau yang dikelola masyarakat selama beberapa tahun terakhir berkembang pesat. Hal ini antara lain ditandai semakin menjamurnya pengelolaan desa wisata maupun homestay di sejumlah pulau – pulau wisata pesisir pantai yang tersebar di Kabupaten Berau.
Seiring dengan hal itu, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan oleh investor, terutama soal perijinan. Sebab dari sekian bangunan yang menjamur tersebut tidak sedikit yang bangunannya berdiri berada di pantai masuk wilayah Kementerian Kelautan dan Periakanan (KKP). Sedangkan lepas surut maksimal 100 meter ke darat masuk wilayah Agraria dan Tata Ruang (ATR).
“ Hal ini yang sering terjadi miskomunikasi ketika masuk ke dalam sistem atau proses perijinan,. Siapa yang mengeluarkan disinilah yang sering terjadi miskomunikasi, yang dapat berdampak terhadap pengembangan pariwisata di Kabupaten Berau, dan konservasi wilayah kepulauan,” ungkap Kepala Bidang Pengembangan Pemukiman, Penataan Bangunan, dan Jasa Kontruksi, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Berau, Ismiyanto S.T. M.T.
Penjelasan itu disampaikan pada saat DPUPR melakukan sosialisasi penyusunan Peraturan Bupati (Perbup) penyelenggaran bangunan gedung Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi (SLF), serta sosialisasi pembentukan Tim Ahli Bangunan Gedung (TAGB), Rabu (9/10) lalu, di ruang Kakaban Sekretariat Pemkab Berau.
Oleh sebab itu, sambung Ismianto, sosialisasi ini mengangkat terkait koordinasi dan sinkronissi, agar tidak terjadi miskomunikasi dalam proses penyusunan Perbup. Untuk itu pula melaui sosialisasi ini Ir Dimas Bintang Derajat dan Ir Basuki yang sengaja dihadirkan sebagai nara sumber dari Balai Prasarana Permukiman (BPP) Wilayah Kaltim memberikan penjelasan.
“Agar dalam penyusunan Perbup kita tidak salah mengambil kebijakan. Karena bagaimana pun juga Perbup ini bagian upaya payung hukum Pemerintah Daerah,” ungkapnya.
Di sisi lain, sambung Ismiyanto, melalui Perbup ini pula nantinya masyarakat akan memahami aturan – aturan dalam proses mengurus IMB, apa saja yang menjadi kewajibannya untuk dipenuhi, dan apa saja persyaratannya. #mar/adv