BeritaKaltim.Co

Kejati Kaltim Akui Pakai Dana Hibah APBD Lebih Rp20 M

SAMARINDA, beritakaltim.co- Bertemu dengan mahasiswa yang tergabung dalam Lingkaran Penelitian dan Pengembangan (LLitbang) Kaltim, Kepala Seksi Penkumham Kejati Kaltim Abdul Faried mengakui adanya aliran APBD Kaltim di atas Rp20 miliar untuk pembangunan fisik bangunan di lahan perkantoran Kajati Kaltim Jalan Bung Tomo, Sungai Keledang, Samarinda Seberang.

Anggaran yang diperoleh untuk membangun gedung baru itu diperoleh dari APBD Kaltim tahun 2017 dengan status dana hibah. Pernyataan tersebut sekaligus membantah berita yang berkembang bahwa ada dana APBD Kaltim 2019 sebesar Rp90 miliar yang disebut untuk membangun gedung Kajati yang baru.

“Memang tahun 2019 dianggarkan oleh Pemprov kaltim melalui hibah senilai 90 milyar untuk gedung baru yang rencananya gedung utama yang lama dibongkar habis namun bantuan tersebut tidak jadi kami terima karena tenggang waktu, jadi kalau dimana posisi uang tersebut sekarang, silakan tanya pemprov, tapi untuk gedung baru yang dibelakang pun memakai dana hibah tahun anggaran 2017 yang nilainya kurang lebih 20 Milyar,” ungkap Abdul Faried kepada mahasiswa dan beritakaltim, baru-baru ini di kantornya.

Junaifid, Koordinator Lapangan LLitbang

Pengakuan pihak Kejati Kaltim langsung mendapat respon para mahasiswa yang sempat mendatangi Kantor Kejati Kaltim menuntut adanya transparansi. Mahasiswa beranggapan, instansi vertikal seperti Kejaksaan jangan ikut-ikutan menggerogoti APBD karena secara nomenklatur sudah berbeda. Apalagi, Kaltim sejak beberapa tahun terakhir mengalami pertumbuhan ekonomi zero, alias tak ada pertumbuhan akibat melemahnya harga beberapa sektor pertambangan batu bara. Dana APBD mestinya digunakan untuk mendorong tumbuhnya ekonomi daerah.

“Dari pengakuan pihak Kejati ini kami semakin yakin kalau APBD Kaltim ini tidak tepat sasaran. Dana bansos dan hibah itu semestinya untuk membantu warga tidak mampu, masyarakat ekonomi yang lemah agar mereka bisa bertahan. Kok malah untuk keperluan instansi pemerintah pusat,” ucap Junaifid, Koordinator Lapangan LLitbang kepada beritakaltim, Sabtu (26/10/2019).

Selain menuntut Kajati Kaltim bersikap transparan atas penggunaan dana APBD Kaltim, para mahasiswa juga mengaku masih penasaran dengan sikap Pemprov dan DPRD yang seolah ‘tutup mata’, bahkan santai-santai saja meloloskan usulan dana hibah melalui APBD Kaltim. Sikap seperti itu mengundang kecurigaan masyarakat ada ‘deal-deal’ tertentu antar oknum instansi. Apalagi selama ini pejabat kejaksaan ditugaskan negara sebagai Tim Pengawal, Pengaman Pemerintah dan Pembangunan (TP4) di pemerintahan semua tingkatan.

“Idealnya pengelolaan dana hibah harus transparan. Jangan sampai lembaga yang getol memberantas penyalahgunaan hibah, justru memakai dana hibah bukan pada peruntukkan semestinya. Terus kalau mereka memakai dana hibah daerah, lantas siapa yang akan menjamin pemakaian hibah tersebut murni sesuai tupoksinya,” ujar Junaifid.

Sementara itu, anggota DPRD Kaltim Komisi III, Syafrudin, yang pada periode 2014-2019 juga menjadi anggota DPRD Kaltim, saat ditanya terkait adanya penganggaran pembangunan gedung baru Kejati tahun 2019, mengatakan akan membuka kembali buku APBD tahn 2017.

“Wadoh lupa aku. Aku buka buku APBD dulu ya,” singkatnya saat dikonfirmasi via whatshap.

Masalah adanya dana APBD Kaltim pada gedung Kejati mulai mencuat ketika Meiliana saat masih Plt Sekdaprov Kaltim membenarkan adanya bantuan tersebut dengan dua kali pencairan, yakni Rp40 miliar dan Rp50 miliar. Namun, dari penelusuran jejak digital pada proses tender di LPSE (Layanan Pengadaan Secara Elektronik), beritakaltim hanya menemukan ada proyek perencanaan Pembangunan Gedung Kejaksaan Tinggi Provinsi Kaltim, dengan kode tender 9741035. Proyek perencanaan itu dimenangkan perusahaan jasa konsultan PT Marannu Maraya Maindan dengan tanggal pembuatan 31 Januari 2019, dengan nilai Rp 2.485.573.222.

Sedangkan untuk proyek konstruksi fisik gedung Kajati tidak ada dalam LPSE tahun 2019, namun gedung Kajati yang baru sudah selesai dibangun dan digunakan.

Pada penjelasan sebelumnya Kasi Penkumham Kejati Kaltim, Abdul Faried, memberi penjelasan mengenai dasar hukum boleh tidaknya kejaksaan sebagai instansi vertikal memperoleh dana hibah.

“Sebagaimana diuraikan ke dalam PP nomor 2 tahun 2012 tentang dana hibah daerah dan sesuai dengan Rakernis yang disampaikan oleh mantan jaksa agung 2011, bahwa kejaksaan boleh menerima dana hibah tersebut, sepanjang bukan berupa uang tunai, tapi berupa barang atau bangunan. Memang kejaksaan menerima bantuan gedung baru, tapi anggaranya tahun 2017 yang nilainya di atas 20 Milyar,” ucap Abdul Faried. #

Wartawan: Heriman
Editor: les

Comments are closed.