Wakil Ketua DPRD Andi Harun: Tak Masalah APBD Membangun Kantor Kejati

oleh -80 Dilihat
Andi Harun, Wakil Ketua DPRD Kaltim.

SAMARINDA, beritakaltim.co- Wakil Ketua DPRD Kaltim Andi Harun menilai, tidak ada yang keliru mengenai dana APBD (Anggaran Pembangunan dan Belanja Daerah) Kalimantan Timur digunakan untuk membantu instansi vertikal seperti kejaksaan tinggi membangun kantornya. Hal yang sama pernah juga dilakukan membantu Polda.

“Kalau soal etis atau tidak etis, itu tergantung sudut pandang. Dalam hal ini kita tidak bisa melihat secara parsial,” kata Andi Harun kepada beritakaltim saat ditemui di Lantai 2 Gedung DPRD Kaltim, Jalan Teuku Umar, Karang Paci, Samarinda, pekan lalu.

Jawaban itu disampaikan Andi Harun setelah turunnya pemberitaan media mengenai proyek pembangunan gedung baru Kajati Kaltim di Jalan Bung Tomo, Samarinda Seberang. Gedung baru yang terketak di belakang gedung Kajati lama itu diakui Meiliana saat menjadi Plt Sekprov Kaltim dibiayai APBD Kaltim dengan dua kali pencairan, yakni Rp50 miliar dan Rp40 miliar.

Andi Harun mengatakan, soal bantuan keuangan dari APBD Kaltim untuk pembangunan gedung tak bisa dihubung-hubungkan dengan tugas para jaksa dalam penegakan hukum. Sebab pembangunan gedung baru adalah bagian dari soal kenyamanan kerja para jaksa melaksanakan tugasnya. Jika tempat kerja nyaman, maka akan menunjang pekerjaan penegakan hukum.

“Maaf kalau saya berpendapat lain, bahwa pembagunan gedung tersebut seyogyanya mendapat memang mendapat perhatian dari pemerintah provinsi kalimantan timur,” urai Ketua DPD Partai Gerindra Kaltim itu.

Tugas-tugas penegakan hukum di Kalimantan Timur adalah upaya menjalankan program nasional agar sukses. Andi Harun berpendapat anggaran pembiayaan gedung Kajati sebesar Rp90 miliar menjadi kecil dibanding tujuan besar yang ingin dicapai dari korp kejaksaan.

“Ya semua mengerti kalau kejaksaan itu instansi vertikal di mana semua pembiayaan berupa gaji dan operasional, termasuk aset kantor dibiayai dari APBN. Menurut saya wajar saja bahkan patut untuk kita dukung, tidak ada yang keliru dan salah dalam persoalan itu,” tambahnya, seraya mengatakan bahwa APBD Kaltim setiap tahun rata-rata 11-13 triliun.

Diberitakan sebelumnya, selain menjadi sorotan karena proyek gedung kajati dibiayai APBD Kaltim, belakangan diketahui pembangunan gedung tersebut diduga tidak melalui proses tender. Ketika ditelusuri di LPSE (Layanan Pengadaan Secara Elektronik), tidak ditemukan jejak adanya lelang proyek pembangunan gedung itu.

Namun beritakaltim menemukan ada item proyek bernama perencanaan pembangunan gedung Kejaksaan Tinggi Provinsi Kaltim, dengan kode tender 9741035. Proyek perencanaan itu dimenangkan perusahaan jasa konsultan PT Marannu Maraya Maindan dengan tanggal pembuatan 31 Januari 2019. Nilai perencanaan yang dikerjakan perusahaan konsultan itu Rp2.485.573.222. #

Wartawan : Heriman
Editor: les

No More Posts Available.

No more pages to load.