Hak Interpelasi DPRD Kaltim Terancam Batal, Mahasiswa Demo

oleh -273 views
Mahasiswa ketika berdemo di depan gedung DPRD Kaltim Jalan Teuku Umar, Samarinda, Senin (18/11/2019).

SAMARINDA, beritakaltim.co- Masalah hak interpelasi mulai memanaskan kalangan mahasiswa yang tergabung dalam Front Aksi Mahasiswa (FAM). Mereka berunjukrasa di depan kantor DPRD Kaltim untuk memberikan dukungan moril pada anggota DPRD Kaltim yang masih konsisten.

Para mahasiswa yang berdemo mencurigai, hak interpelasi yang digulirkan bakal kandas di tengah jalan sebelum dimajukan dalam sidang paripurna yang meminta persetujuan anggota dewan. Apalagi, ada isu menyebut usulan hak interpelasi dimanfaatkan oknum politisi untuk ‘bargaining power’ dengan gubernur.

“Hari ini kami mempertanyakan sejauh mana perjalanan hak interplasi yang sudah digulirkan oleh DPRD, jangan sampai hak interplasi menjadi bahan jualan,” ungkap Nazar selaku Korlap aksi, Senin (18/11/2019).

Beberapa point yang menjadi tuntutan massa aksi, antara lain meminta DPRD Provinsi Kaltim mempercepat hak interpelasi karena sudah memenuhi syarat diusulkan oleh oleh 5 fraksi dan 20 anggota DPRD Kaltim yang bertandatangan. Tuntutan kedua, meminta kepada gubernur Kaltim taat dan patuh terhadap aturan yang berlaku dengan menjalankan Keppres 113/TPA dan memfungsikan Abdullah Sani sebagai Sekdaprov Kaltim.

Setelah melakukan orasi, massa aksi ditemui anggota dewan di gedung E lantai 1. Beberapa anggota dewan yang menemui pendemo adalah Sigit Wibowo, Wakil Ketua DPRD Kaltim, Syafruddin Ketua Fraksi PKB, Ananda Emira Moeis Ketua fraksi PDIP dan sejumlah anggota fraksi PDIP seperti Martinus, Safuad, M. Rhomadony dan H. Baba.

Semula, usulan hak interpelasi yang telah diserahkan ke pimpinan DPRD akan diparipurnakan pekan lalu. Namun sidang paripurna batal digelar karena unsur pimpinan tidak ada,

“Jadi bukan pembatalan. Diagendakan ulang aja nanti tanggal 17 Desember. Karena pertemuan kemarin, unsur pimpinan ada yang berhalangan hadir dan teman-teman anggota dewan yang datang juga sepakat diagendakan ulang. Kami di PDI Perjuangan tetap konsisten, 11 orang tetap mengajukan usulan interpelasi ini. Tadi pun kelihatan kan semua anggota dewan yang menerima mahasiswa semuanya dari fraksi PDI Perjuangan,” ungkap Ananda usai pertemuan dengan FAM.

Lebih lanjut Nanda menjelaskan bahwa hak interplasi merupakan hak yang melekat pada anggota dewan dan hal itu tidak ada yang keliru. Bagi Fraksi PDI Perjuangan usulan itu lebih disebabkan adanya ketidakpatuhan eksekutif terhadap peraturan, sehingga memberi pengaruh jalannya roda pemerintahan.

“Ini kan Keppres udah keluar, sudah dilantik juga sama Mendagri, kami cuma mau minta keterangan kenapa sampai sekarang Sekdaprov belum diaktifkan, apa salahnya? Saya pikir masyarakat juga mempertanyakan,” bebernya. #

Wartawan: Heriman