Kejaksaan Tinggi Minta Gedung Rp140 Miliar dari APBD Kaltim

oleh -617 views
Andi Harun, Wakil Ketua DPRD Kaltim.

SAMARINDA, beritakaltim.co- Rencana pembangunan gedung baru Kejaksaan Tinggi Kaltim di Jalan Bung Tomo, Sungai Keledang, Samarinda Seberang, ternyata bukan Rp90 miliar seperti ramai diberitakan media akhir-akhir ini. Menurut Wakil Ketua DPRD Kaltim Andi Harun, keperluan pembangunan gedung para jaksa itu masuk APBD Kaltim tahun 2020 sebesar Rp140 miliar.

“Untuk biaya pembangunan gedung baru Kejati membutuhkan 140 miliar dan itu tidak melanggar hukum,” ungkap Andi Harun ketika menerima mahasiswa dari Lingkaran Penelitian dan Pengembangan (LLitbang) yang berdemo di depan gedung DPRD Kaltim, Senin (18/11/2019). Mahasiswa memprotes pemerintahan di daerah yang terkesan murah hati dengan menggolkan anggaran untuk keperluan instansi vertikal seperti Kejaksaan Tinggi Kaltim.

Andi Harun mengatakan, DPRD Kaltim tidak ada yang salah dalam memberikan anggaran kepada instansi vertikal sebatas dalam bentuk bangunan. Menurutnya, pertimbangannya adalah azas manfaat sehingga sah-sah saja memberikan dana hibah ke Kejati. Hal yang sama pun, kata Andi Harun, pernah dilakukan ketika Pemprov Kaltim membantu instansi vertikal lainya yakni Polda Kaltim dan TNI.

Sebelumnya ramai diberitakan, Kejati Kaltim termasuk instansi yang rutin menerima dana bantuan dari APBD Kaltim. Bahkan untuk pembangunan gedung tambahan yang sekarang berdiri di belakang gedung utama Kejati Jalan Bung Tomo juga bersumber dari APBD dengan jumlah puluhan miliar rupiah.

Tahun 2019, Kejati Kaltim kembali mendapat kucuran dana Rp90 miliar untuk membangun kantor baru dengan merobohkan kantor yang sekarang. Namun anggaran yang konon sudah masuk dalam APBD itu tidak digunakan alias dikembali ke kas negara sebagai Silpa, dengan alasan tidak cukup waktu mengerjakan proyek pembangunan gedung. Kabar terakhir cukup mengejutkan, karena ternyata yang diminta untuk pembangunan gedung baru membengkak menjadi Rp140 miliar.

Para mahasiswa yang tergabung dalam LLitbang mengakui surprise dengan Kejaksaan Tinggi Kaltim yang nyaris tiap tahun menggerogoti APBD Kaltim. Di tengah kesulitan daerah ini mendistribusikan anggaran kepada rakyat, justru jatah anggarannya diambil para jaksa tinggi untuk membangun kantornya.

“Kami meminta kepada DPRD kaltim agar tidak lagi terus menerus memberikan dana hibah kepada lembaga vertikal,” ungkap Junaifid sebagai Korlap aksi. #

Wartawan: Heriman
Editor: chsiahaan