Dugaan Korupsi di RS IA Moeis, Kasi Pidsus: Kerugian Negara Sudah Dikembalikan

oleh -217 views
Kasi Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Samarinda, Zainal Effendi.

SAMARINDA, beritakaltim.co- Lembaga Swadaya Masyarakat Laskar Anti Korupsi Indonesia (LAKI) Kaltim mempertanyakan proses penanganan hukum dugaan kasus korupsi pada penggunaan anggaran Badan Layanan umum (BLU) di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) I.A Moeis, Kota Samarinda.

Sekjen LAKI Kaltim Ramdhan Ilham menyebutkan, penggunaan anggaran itu berupa belanja modal dan belanja operasional yang bersumber dari APBD dan APBN (Dana Alokasi Khusus) tahun anggaran 2018.

Disebutkan, kejaksaan saat ini sudah melakukan pemangilan dan penyelidikan terhadap beberapa orang pejabat yang berada dilingkup RSUD I.A Moeis. Disinyalir ada perbuatan melawan hukum dan berpotensi merugikan negara.

“Dengan ini LAKI Kaltim meminta kepada kejaksaan negeri Samarinda agar mengangkat persoalan ini ke ranah penyidikan jika ditemukan dua alat bukti yang sah menurut UU,” ucapnya, Minggu (24/11/19).

Selain itu pihaknya juga meminta kepada kejaksaan melalui Pidsu, agar melakukan transparansi kepada publik tentang hasil penyelidikan yang dilakukan sehubungan dengan perkara ini. LAKI Kaltim berjanji akan mengawal persoalan ini, sampai ke pengadilan dan diputuskan memiliki kekuatan hukum tetap.

“Kami meminta kepada semua yang dipanggil oleh kejaksaan Samarinda agar kooperatif untuk datang dan memberikan keterangan yang semestinya,” imbuhnya.

Terpisah, Kasi Pidsus Kejari Samarinda Zainal Efendi mengungkapkan, mulanya kasus ini ditangani oleh pihak inspektorat. Berdasarkan laporan kemudian ditangani Kejari Samarinda.

“Setelah kami dalami dengan melakukan penyelidikan, ternyata mengenai kerugian negara yang turun dari temuan BPK sudah dikembalikan oleh yang bersangkutan,” ucapnya di Kantor Kejari Samarinda.

Dalam kaitan ini, kata Zainal, kerugian negara harus dikembalikan kerugian negara berjumlah Rp1,2 M.

“Kami sebagai penegak hukum berupaya agar ada pengembalian kerugian negara. Dan ternyata inspektorat juga sudah bertindak,” ucapnya.

Dirinya menjelaskan, dalam penanganan ini pihaknya juga telah memanggil sejumlah saksi terkait. Pada proses penyelidikan pihaknya menemukan bahwa terduga telah mengembalikan kerugian negara.

“Kalau sudah masuk ranah penyidikan, dasar kita UU korupsi pasal 4. Pengembalian uang negara bukan menghentikan tindak pidananya, tapi masa penyelidikan kerugian negara yang sudah dikembalikan. Apa yang mau kita tindak?,” ujar Kasi Pidsus dengan nada tanya.

Meski sudah ada kabar kalau uang itu dikembalikan ke inspektorat, tetapi dirinya ingin memastikan tentang pengembalian kerugian negara itu dengan memangil sejumlah pihak.

“Inspektorat kita panggil, pihak terkait kita panggil guna membuktikan dengan kuitansi bahwa itu telah dikembalikan,” tandasnya. #

Wartawan: Heriman | Editor: chsiahaan