Komisi IV DPRD Kaltim RDP dengan BPJS, Ini 3 Masalahnya

oleh -79 views
Ketua Komisi IV DPRD Kaltim dan anggota, berpose bersama dengan manajemen BPJS Kaltim.

SAMARINDA, beritakaltim.co- Komisi IV DPRD Provinsi Kaltim menggelar RDP (rapat dengar pendapat) dengan BPJS wilayah Kaltim, Selasa (26/11/19) di lantai 1 Gedung E DPRD Kaltim Jalan Teuku Umar, Karang Paci, Samarinda.

RDP tersebut dimanfaatkan anggota Komisi IV untuk menyampaikan aspirasi masyarakat terkait permasalahan iuran BPJS yang berkembang selama ini. Menurut Ketua Komisi IV DPRD Kaltim, Rusman Yakub, ada tiga persoalan yang kini tengah dihadapi BPJS berdasarkan aspirasi yang mereka terima.

Pertama mengenai penyesuaian tarif yang rencananya akan berlaku pada awal tahun 2019 berdasarkan Keputusan Presiden. “Karena mengenai hal itu masyarakat bertanya, sedangkan yang kemarin aja belum maksimal dari sisi pelayanan. Makanya kami komisi IV mempertanyakan insentif apa yang digaransikan oleh BPJS kepada publik apabila nanti terjadi penyesuaian tarif,” ucap politisi PPP.

Pihak BPJS telah memberikan keteranganya, dijelaskan Rusman Yakub bahwa BPJS akan melakukan terobosan dalam mempermudah akses dan administrasi. Selama ini hal itu dianggap masyarakat sulit dan lain sebagainya.

Permasalahan lain mengenai fasilitas pelayanan, Rusman mengungkapkan, hasil audiensi itu, pihak BPJS akan meningkatkan fasilitas kesehatan. Namun kata dia soal pelayanan urusannya adalah rumah sakit.

“BPJS ini kan cuma masalah penjaminan, sehingga ini harus disingkronkan antara penjamin dan penyedia layanan kesehatannya,” ucapnya.

Karena dirumah sakit kata Rusman, masalah krusialnya ada dua, pertama mengenai tata kelola administrasi seperti pendaftran dan yang kedua soal kecepatan dan kenyamanan paralatan fasilitas.

Rusman menjelaskan, selama ini keluhan dari pengelola rumah sakit atau fasilitas kesehatan itu karena adanya keterlambatan klaim dari BPJS. Keterlambatan terjadi karena disebabkan beban iuran yang ada dengan realisasi penggunaan yang sakit atau yang harus dibayarkan itu jauh lebih tinggi daripada iuran.

Di Kaltim kata Rusman, ada sekitar 13.000 orang/hari yang terklaim atau terlayani dari 10 kabupaten/kota, dengan tingkat kepesertaan yang sekian juta orang itu.

“Menurut saya, orientasi pembangunan kesehatan harus dirubah,” bebernya, tanpa menjelaskan lebih lanjut. #

Wartawan: Heriman