Ketua Komisi II DPRD Kaltim: Perusda Harus Dievaluasi

oleh -295 views
Komisi II DPRD Kaltim saat rapat dengar pendapat dengan perusda di Kaltim.

SAMARINDA, beritakaltim.co- Rapat Dengar Pendapat Komisi II DPRD Provinsi Kaltim dengan Perusda Bara Kaltim Sejahtera (BKS) serta Perusda Migas Mandiri Pratama (MMP) berlangsung di Gedung D lantai 3 DPRD Kaltim Jalan Teuku Umar, Karang Paci, Samarinda, Senin (9/12/2019).

Rapat dipimpin Ketua Komisi II DPRD Veridiana Huraq Wang berjalan alot, ditandai dengan penyampaian ide-ide anggota komisi mengenai penyertaan modal pemerintah, peningkatan PAD, serta evaluasi terhadap perusda agar tidak merugikan keuangan daerah.

Diawali dengan mendengarkan paparan kerja dari PT MMP yang diketahui mengelola hak partisipasi 10 persen saham  dari Pertamina Hulu Mahakam (PHM) di Blok Mahakam. Setelah itu dilanjut dengan pemapaparan PT. BKS.

Dalam rapat, Veridiana Huraq Wang berharap perusda-perusda meningkatkan performance dan menjadi mitra Komisi II yang mampu meningkatkan PAD Kaltim dan transparan dalam bekerja.

“Ini silaturahmi awal kita, tentu kita harapkan kepada mitra-mitra komisi II dapat berkerja dengan baik sehingga PAD kita dapat meningkat serta transparan dalam bekerja baik itu mengenai keuangan maupun hal-hal lain yang bersifat umum,” ungkapnya.

Sementara Anggota Komisi II, Sutomo Jabir menyoroti pejabat yang merangkap jabatan dan mengambil jatah di Perusda.

“Tidak etis lah, apalagi beliau PNS, dalam mengawasi perusda tidak perlu masuk dalam struktural. Kan sudah ditempatkan menjadi kepala biro keuangan yang secara otomatis sudah menjadi pengawas dan pembina perusda. Di sisi lain contoh seperti BKS yang hanya mengharapkan fee dari kerjasama dengan perushaan lain. Terus mana daya dobrakanya? Kita akan undang ulang mitra kerja kita agar kita mengetahui rekanan bisnis dari perusda kita,” urainya.

Lebih lanjut Sutomo Jabir mengatakan, pejabat yang rangkap jabatan agar mengundurkan diri supaya perusda sehat dan bekerja secara profesional.

“Perusda harus sehat dan kita dorong agar bekerja secara profesional, sebaiknya ASN mengundurkan diri,” tutupnya.

Disisi lain Akhmed Reza Fachlevi juga menyoroti utang piutang yang terjadi pada PT. MPP sehingga dua tahun tidak menyetor PAD.

“Kita menjadi tanda tanya kok bisa memberi pinjaman uang tanpa ada bunga dan pinjaman itu menjadi piutang sendiri bagi MPP. Ini hal yang cukup aneh, ayolah kita perbaiki kinerja kita sehingga kaltim berdaulat bisa segera terwujud,” ungkapnya. #

Wartawan: Heriman