JAKARTA, beritakaltim.co- Gubernurnya kerap ke luar negeri, Gerindra menginisiasi hak interpelasi. Ini terjadi di Sumatera Barat dan gubernur yang dituju adalah Irwan Prayitno.
Inisiasi untuk mengukur wibawa legislatif itu muncul lantaran Fraksi Partai Gerindra menerima keresahan warga lantaran hampir setiap bulan gubernur ke luar negeri. Apalagi, kunjungan ke luar negeri dengan dana dari APBD itu berujung dengan hasil yang minim untuk pembangunan daerah.
Ketua DPD Gerindra Sumbar Andre Rosiade menyebut kunker luar negeri Irwan Prayitno yang memerintahkan anggotanya di DPRD untuk menginisiasi hak interpelasi terhadap Gubernur Irwan. Interpelasi itu untuk menanyakan seringnya Irwan melakukan perjalanan ke luar negeri menggunakan dana APBD namun minim hasil.
“Nah muncul keresahan di tengah masyarakat Sumatera Barat melihat perilaku dan praktik bahwa hampir tiap bulan, hampir tiap bulan nih, Pak Gubernur ini pergi ke luar negeri. Bahkan dalam satu bulan ada yang dua kali perjalanan dinas ke luar negeri. Dan ini menimbulkan keresahan di masyarakat,” kata Andre Rosiade.
“Karena hasilnya tidak jelas. Katanya mencari dan menjaring investor dari luar negeri, tapi sampai sekarang nggak ada investornya yang bisa dibawa ke Sumatera Barat. Manfaatnya tidak pernah dirasakan oleh masyarakat,” imbuh Andre.
Tentang inisiasi Gerindra mengajukan hak interpelasi terhadap Gubernur Irwan Prayitno. Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera mengaku tak masalah dengan hak interpelasi itu, asal tujuannya demi kepentingan publik.
“Untuk kepatutan dan kewajaran (seorang gubernur ke luar negeri) ukurannya memang relatif. Tapi moral bisa menjaga kita untuk selalu berhati-hati. Dan adanya inisiatif DPRD malah bagus,” kata Mardani, Jumat (13/12/2019).
Menurutnya, kepala daerah adalah jabatan publik. “Biar publik tahu. Karena kepala daerah memang jabatan publik,” sebut Mardani.
Comments are closed.