SAMARINDA, beritakaltim.co- Anggota Komisi IV DPR RI, Budi Satrio, mengunjungi DPRD Kaltim di Jalan Teuku Umar, Karang Paci, Samarinda. Kedatangannya disambut hangat oleh pengurus separtainya, Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Gerindra, Jumat (20/12/2019).
Pertemuan berlangsung di ruangan Wakil Ketua DPRD Provinsi Kaltim, Andi Harun yang juga Ketua DPD Partai Gerindra Kaltim. Dalam pertemuan tersebut membahas seputar pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) dari Jakarta ke Kalimantan Timur yang baru saja ditinjau secara langsung oleh Presiden Joko Widodo bersama beberapa Menteri kabinet Indonesia Maju.
Selain membicarakan soal IKN dan peran apa yang perlu dilakukan, kader-kader dari Ketua Umum Prabowo Subianto itu juga membahas soal ketahanan pangan serta potensi daerah Kaltim disektor pertanian, perikanan serta perkebunan.
“Pada kesempatan menjelang akhir tahun ini, kami memulai masa reses sebagai anggota DPR RI ingin berdiskusi untuk menentukan langkah-langkah ke depan, khususnya dibidang kami yakni bidang pertanian, lingkungan hidup, kehutanan, dan juga perikanan serta kelautan,” ungkapnya usai pertemuan di gedung D lantai 2 Kantor DPRD Provinsi Kaltim.
Lebih jauh tentang IKN, Budi Satrio menjelaskan, pemerintah sudah menyiapkan lahan sebagai langkah awal dan juga konsep ibu kota sebagai kota pintar.
“Saya kira sebagai tahap awal, setau saya dan saya memantau ini di luar tugas saya di komisi IV DPR RI, tentunya sebagai wakil kaltim, saya memantau dengan teman-teman dan informasi yang ada di publik juga, saya lihat pemerintah sudah menyiapkan lahan sebagai langkah awal dan konsep ibu kota itu sendiri sudah ada ide besarnya sebagai sebuah kota pintar atau smart city, green city. Kita rasa sangat perlu terobosan-terobosan yang memperhatikan lingkungan hidup, kaltim ini kaya akan hutannya,” jelasnya.
Untuk melestarikan hutan Kalimantan, Budi Satrio mengusulkan keberadaan kantor berada di antara hutan yang hijau. “Kita mau IKN ini beradaptasi dengan lingkungan yang ada di kalimantan timur yaitu salah satunya kantor-kantor diantara hutan yang hijau,” tutupnya.
Sementara anggota Komisi V DPR RI dari Dapil Kaltim, H. Irwan, di tempat berbeda mengatakan, bahwa RUU mengenai IKN sudah masuk prolegnas (program legislasi nasional).
“RUU IKN sudah masuk prolegnas 2020 dan pansus IKN. Saya pikir tahun depan perlu dibentuk kembali setelah pansus IKN sebelumnya sudah habis masa tugasnya pada 30 September 2019 kemarin,” singkatnya saat dikonfirmasi via whatshap. #
Wartawan: Heriman
Comments are closed.