Komisi II DPRD Kaltim Cari Solusi Kebutuhan Daging Warga Kaltim

oleh -156 views
Rapat Komisi II DPRD Kaltim dengan Dinas Perikanan dan Kelautan serta Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kaltim.

SAMARINDA, beritakaltim.co- Komisi II DPRD Provinsi Kaltim terus berupaya mencari solusi kebijakan untuk peningkatan sumber Penghasilan Asli Daerah (PAD) dalam rangka menopang keberlanjutan pembangunan di Kaltim. Salahsatunya dengan Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Dinas Perikanan dan Kelautan serta Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan. Rapat tersebut dilakukan di lantai 1 gedung E, Karang Paci, Samarinda.

Rapat dipimpin Ketua Komisi II, Veridiana Huraq Wang dan dihadiri Wakil Ketua Komisi II Baharuddin Demmu, Bagus Susestyo Sekertaris Komisi serta anggota Akhmed Reza Fachlevi, Sutomo Jabir, Nidya Listiyono.

Rapat diawali dengan mendengarkan pemaparan dari Dinas Perikanan dan Kelautan kemudian dilanjutkan dengan pemaparan dari Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan.

“Kita melakukan silaturahmi, karena ini pertemuan pertama kami di periode ini dengan mitra kerja. Dinas Perkebunan dan Dinas Kelautan. Setelah RDP ini, banyak hal yang baru kita tahu. Soal peternakan, ternyata kebutuhan daging sapi di Kaltim ini, sangat kurang. Sementara untuk ayam masih aman 90 persen ke atas,” terang Veridiana usai rapat dengar pendapat.

Khusus ketersediaan daging sapi dan kambing masih perlu didatangkan dari luar daerah.

“Ternyata, secara spesifik kita tidak punya lahan yang khusus untuk membuka peternakan sapi. Kita baru tahu itu. Sementara ini, lahan mereka masuk dalam pengertian pertanian dan perkebunan dalam arti luas. Investor tidak berani masuk, karena kita tidak punya lahan yang spesifik untuk itu,” tambahnya.

Lebih lanjut terkait perikanan dan kelautan, komisi II mendapat masukan perlu ada Peraturan Daerah (Perda) tentang zonasi.

“Rencana zonasi untuk masalah perikanan. Jadi, pertemuan kita hanya sebagai pendahuluan. Selanjutnya akan kami perdalam lagi. Dengan adanya zonasi itu, OPD dapat memiliki kewenangan untuk mengatur pengawasan dan pengelolaannya. Sekarang, saat ini mereka mau mengawasi soal tambak udang, karena tidak ada aturan yang memayungi itu, mereka jadi tidak bisa masuk ke sana,” bebernya.

Veridiana mencontohkan seperti di daerah lain sudah memiliki regulasi yang menjadi payung hukum bagi OPD terkait untuk bertindak.

“Seperti membudidayakan ikan lokal, haruan, papuyuh, biawan, karena tidak ada zonasi, itu mau dilakukan dimana? Mereka tidak tahu, Kalau di Jawa sudah ada,” tutup Veridiana.#

Wartawan: Heriman