SAMARINDA, beritakaltim.co- Upaya penanganan banjir di beberapa daerah Kaltim terutama Kota Samarinda terus diupayakan, baik dari pemerintah provinsi maupun pemerintah kota.
Hal ini diungkapkan oleh anggota Komisi III DPRD Kaltim, Martinus. Terkait persoalan banjir di kota Samarinda Martinus menanggapi bahwa hal yang paling mendasar adalah mencari tahu penyebab banjir terlebih dahulu, lalu kemudian pemerintah kota maupun pemerintah provinsi bersinergi bersama-sama mencari solusi terkait persoalan banjir tersebut.
“Minimal kita cari tahu terlebih dahulu penyebab banjir yang tengah terjadi khususnya di kota samarinda, sehingga kita mengambil langkahpun tidak terkesan terburu-buru tanpa mempertimbangkan hal-hal yang mendasar,” urai Martinus saat dikonfirmasi via whatsApp, Kamis (16/1/2020).
Namun terkait anggaran penanganan banjir, Martinus mengatakan bahwa persoalan itu nanti akan dibahas tanggal 20 Januari 2020 ini dalam agenda rapat kerja di DPRD Kaltim.
“Untuk anggaran penanganan banjir nanti tanggal 20 akan dibahas dalam rapat kerja di DPRD Kaltim,” ungkap Martinus.
Disinggung terkait rencana Wakil Gubernur Kaltim yang akan membeli pompa air dari Belanda, Martinus mengatakan DPRD Kaltim harus mengetahui dulu spesifikasi dan kapasitas pompa air tersebut.
“Kalaupun mau beli mesin pompa air untuk pencegahan banjir dari Belanda minimal kita harus mengetahui dulu kapasitas dan spesifikasi pompa tersebut,” bebernya.
Terpisah, Ketua DPRD Kaltim Makmur HAPK menanggapi persoalan banjir di Kota Samarinda untuk jangan saling menyalahkan. Pemerintah provinsi maupun pemerintah kota harus saling bersinergi. Persoalan banjir ini harus diselesaikan baik-baik dan juga jangan asal-asalan, karena persoalan ini sejak dulu yang belum mampu diatasi. Makmur mengatakan cobalah dengan memanfaatkan ahli-ahli untuk melakukan terobosan-terobosan baru.
“Persoalan banjir ini kan masalah yang dari dulu belum mampu kita atasi, cobalah kita selesaikan baik-baik. Misalnya dengan memanfaatkan ahli-ahli untuk mencoba terobosan-terobosan baru,“ ungkap Makmur HAPK saat ditemui awak media di sela-sela acara rapat Bamus di Kantor DPRD Kaltim Gedung D, Karang Paci, Rabu, 15 Januari 2020.
Makmur juga menyinggung terkait perlunya ketegasan terhadap keberlangsungan pengendalian lingkungan, misalnya dalam hal pembangunan-pembangunan di perkotaan juga perlu memperhatikan kawasan-kawasan hijau yang perlu dipertahankan sebagai daerah resapan air di samping memperbaiki folder maupun drainase yang kurang dimaksimalkan.
“Di samping masalah drainase kita yang kurang lancar dan kurang memaksimalkan folder, kita juga perlu ketegasan terkait pengendalian lingkungan sebagai daerah resapan air, misalnya pembangunan-pembangunan diperkotaan untuk tetap memperhatikan kawasan hijau yang perlu kita pertahankan,” tutupnya. #
Wartawan: Heriman
Comments are closed.