Pokja 30 Bedah RUU Omnibus Law; “Sejahtera Atau Sengsara”

oleh -118 views
Acara Diskusi Publik membahas RUU Omnibus Law.

SAMARINDA, beritakaltim.co- Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Kelompok Kerja (Pokja) 30 menggelar Diskusi Publik terkait Rancangan Undang-Undang (RUU) Omnibus Law di sebuah cafe Jalan Basuki Rahmat Kota Samarinda, Jumat (24/01/2020).

Polemik RUU Omnibus Law hangat diperbincangkan. Bahkan sudah muncul pro dan kontra di antara kelompok-kelompok masyarakat hingga di tingkatan pemangku kebijakan. Menurut seorang pemateri, Warkhatunnajidah, Dosen Fakultas Hukum Unmul Universitas Mulawarman (Unmul) Samarinda, RUU Omnibus Law hanya kepentingan berbau politis.

Pendapatnya itu didukung data-data yang diterimanya, diantaranya adalah edaran draft terkait tekhnis penerapan regulasi tersebut. Menurut dosen Unmul itu, ternyata RUU itu menyangkut penyederhanaan 84 Undang-Undang, berisi lebih dari 1.240 pasal ke dalam 11 kluster. Begitu juga menyangkut penyederhanaan perizinan yang tercatat ada 52 UU dengan 770 Pasal saat ini.

“Ini kan tidak masuk akal, Peraturan, dan Undang-undangan sebanyak itu dengan gampang dibuatkan regulasi penyederhanannya. Dengan gampang undang- undang tenaga kerja dihapus. Terus bagaimana ngomong upah? Terutama nasib buruh perkebunan sawit yang,” tuturnya.

“Kalau kita liat kembali draft RUU itu banyak menghilangkan peraturan yang sudah punya payung hukumnya, nah kalau begini secara tidak langsung pemerintah secara sepihak menegasikan regulasi lama tanpa musyawarah dengan semua unsur,” tambahnya.

Lebih lanjut sebagai seorang akademisi di Fakultas Hukum, Warkhatunnajidah mengatakan pemerintah tidak perlu membuat regulasi dengan membikin UU baru dan menghilangkan yang lama. UU yang lama menurutnya sudah cukup kuat menjadi landasan menjawab persoalan dari banyak Aspek, hanya perlu memperbaiki tekhnis, dan melaksanakan sesuai payung hukum di masing-masing regulasinya.

Terpisah, Lawyer Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Bernard Marbun berpandangan yang sama terkaitnya regulasi RUU Omnibus Law dengan menghilangkan UU atau aturan yang sudah ada. Karena masing-masing UU yang sudah diatur dan disahkan punya payung Hukumnya. Sehingga dirinya berpandangan bahwa Pemerintah salah dalam hal mengeluarkan regulasi atau kebijakan dengan cara seperti ini.

“Harus kita ketahui, UU yang ada sudah cukup kuat kok jika diprogreskan. Tinggal bagaimana pengimplementasiannya saja yang harus diperkuat pengawasannya. Tidak perlu lah diubah atau ada regulasi baru. Contoh UU No 13 yang berbicara terkait hak dan upah ketenagakerjaan atau sektor buruh yang dihilangkan akibat RUU ini. Itu kan tidak masuk akal, berarti kata sejahtera untuk buruh atau tenaga pekerja semakin jauh,” tegas Bernard, Lawyers LBH Samarinda.

Lebih lanjut saat ditanya terkait langkah kedepan LBH Samarinda terhadap RUU Omnibus Law ini, dirinya menyebut akan melakukan pengawalan secara terus-menerus terutama di Kota Samarinda.

“LBH Samarinda tegaskan menolak RUU Omnibus Law. Persoalan ini akan kami kawal, akan kami lakukan pembelaan-pembelaan untuk kelompok tenaga kerja atau buruh agar bisa sejahtera. Tentu mengacu pada aturan da landasan yang kuat secara hukum,” tutupnya. #

Wartawan: Heriman